Parlemen Oman Perluas Sanksi Anti-Tel Aviv, Rezim Zionis Geram

Keputusan parlemen Oman memperluas sanksi terhadap rezim Zionis Israel memicu gelombang kemarahan dan ketidakpuasan di tingkat elit rezim ilegal ini.

Menurut laporan Kantor Berita Palestina SAMA, laman Koran The Times of Israel di laporannya menulis, keputusan parlemen Oman untuk memperluas undang-undang sanksi terhadap Israel disahkan ketika sejumlah prediksi di berbagai koran berbahasa Ibrani terkait potensi dihapusnya sejumlah pembatasan yang diterapkan oleh Muscat mencuat.

Media Ibrani mengumumkan, kontroversi mengenai embargo mungkin terkait dengan upaya Tel Aviv untuk mendapatkan persetujuan Oman untuk mengizinkan pesawat Israel terbang di atas langit negara itu mengemuka terutama setelah rezim Zionis bisa mendapatkan persetujuan Arab Saudi untuk mengizinkan pesawat penumpangnya terbang di atas zona udara negara ini.

"Penolakan Oman untuk mengizinkan pesawat komersial Israel melintasi zona udaranya membuat pesawat rezim ini harus menempuh rute lebih panjang untuk menuju Asia, meski Arab Saudi telah memberi izin pesawat Tel Aviv melintasi zona udaranya," tulis The Times of Israel.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ditunjuk untuk membentuk kabinet rezim Zionis, pada tahun 2018 melakukan perjalanan ke Muscat dan bertemu dengan mendiang Sultan Oman Qaboos bin Said, dan media Israel mengklaim pada saat itu bahwa ini berarti persetujuan Sultan Qaboos untuk membuka wilayah udara Oman untuk pesawat penumpang Israel, tapi penggantinya, Sultan Haitham bin Tarik menarik diri dari keputusan ini.

Parlemen Oman Senin menyetujui proposal untuk mengubah Pasal 1 Keputusan Kerajaan No. 9/72 tentang sanksi terhadap Israel.

Berdasarkan amandemen yang telah disepakati, dekrit ini termasuk menghindari kerja sama olah raga, budaya, dan ekonomi apa pun dengan Zionis mulai Senin dan seterusnya. (MF)