Mengapa Dewan Keamanan PBB Pasif Sikapi Kejahatan Rezim Zionis ?

Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran di PBB dalam pertemuan Dewan Keamanan yang membahas isu Palestina menyebut 2022 sebagai tahun yang mematikan di wilayah Palestina yang diduduki rezim Zionis.

Amir Saeid Iravani, Wakil Tetap Iran di PBB hari Kamis (19/1/2023) mengatakan,"Sebagaimana yang telah kami nyatakan berulangkali, jika komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan tetap diam menyikapi berlanjutnya agresi Israel terhadap Palestina, maka Israel akan didorong untuk melakukan lebih banyak lagi kejahatan dan agresi. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak tegas untuk mendukung bangsa Palestina,".

Selama ini, kinerja organisasi internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB tidak bertindak efektif dalam mencegah berlanjutnya kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina. Mencegah dikeluarkannya resolusi dewan ini terhadap tindakan anti-kemanusiaan rezim Zionis oleh pemerintah seperti Amerika Serikat menjadi indikasi peran jelas Dewan Keamanan dalam melanjutkan tindakan kriminal Israel.

Sikap pasif komunitas internasional dan dukungan penuh dari Amerika Serikat bersama beberapa negara barat lainnya menjadikan rezim Zionis terus melanjutkan kejahatannya terhadap Palestina, yang meningkat dalam beberapa waktu belakangan ini.

Kinerja rezim Zionis pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa kabinet Israel sebelumnya yang kritis terhadap kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini, tidak berbeda dengannya. Sebab mereka tetap melancarkan kebijakan represif, dan penyerangan tempat-tempat suci Palestina, serta pendudukan terus berlanjut.  Misalnya, sejak awal tahun 2022, rezim Zionis mengintensifkan kejahatannya dengan membunuh 223 warga Palestina. Selama periode ini, pemukim Zionis menyerang Masjid Al-Aqsa lebih dari 250 kali dengan dukungan militer Israel.

Saeed Abu Ali, Wakil Sekretaris Jenderal dan Kepala Urusan Palestina dan Wilayah Pendudukan Arab di Liga Arab, mengungkapkan tentang kelanjutan kejahatan Israel dalam setahun terakhir dengan mengatakan, "Peningkatan jumlah tahanan dan kejahatan pejabat Israel terhadap mereka, termasuk pengabaian masalah medis tahanan sebagai sarana supaya kehidupan mereka segera berakhir.".

Dari sudut pandang Republik Islam Iran, satu-satunya solusi untuk krisis Palestina adalah mengadakan referendum dengan partisipasi semua penduduk asli negeri ini. Iran juga menekankan bahwa identitas rezim Zionis yang tidak sah dan ilegal, pengembangan hubungan dan normalisasi hubungan beberapa negara Arab dan Islam dengan Israel tidak akan berkontribusi pada realisasi hak dan kehendak bangsa Palestina dan tidak mengarah pada penguatan stabilitas dan keamanan di kawasan.

Berlanjutnya kejahatan rezim Zionis dan kelambanan organisasi internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB untuk menindak Israel menyebabkan orang-orang Palestina memandang kelanjutan perlawanan sebagai satu-satunya opsi. Sebab, sikap pasif dan ketidakperdulian masyarakat internasional terhadap kejahatan dan tindakan apartheid rezim Zionis berarti memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melanjutkan kebijakan tersebut.

Atas pertimbangan ini, Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan pertanyaan paling mendasar terhadap PBB dalam menyikapi kelanjutan kejahatan rezim Zionis, dengan mengatakan, "Pada batasan tindakan apa yang dilakukan rezim Zionis agar Dewan Keamanan PBB keluar sikap pasif dan menjelankan tugasnya sesuai Piagam PBB?(PH)