Qatar Sesalkan Kinerja DK-PBB soal Jalur Gaza

Wakil Qatar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik politisasi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam mengesahkan resolusi soal transformasi Jalur Gaza.

Perang di Gaza telah berlalu 19 hari. Departemen Kesehatan Palestina di Gaza dalam laporan terbarunya mengumumkan bahwa jumlah syuhada Gaza sejak dimulainya operasi Badai Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 hingga 25 Oktober 2023 mencapai 6.055 orang, dan jumlah korban terluka mencapai 15.143 orang.

Poin penting lain adalah karena serangan berkelanjutan ke wilayah pemukiman Palestina oleh jet-jet tempur Israel, mayoritas korban syuhada dan terluka dalam serangan brutal ini adalah perempuan dan anak-anak, serta mayoritas korban adalah warga sipil.

Gaza menyaksikan terjadinya kejahatan perang dan genosida; Dua kejahatan yang masyarakat internasional mempunyai kewajiban untuk menangani pelakunya secara tegas dan bahkan dapat mengakibatkan dicabutnya kekebalan pelakunya. Namun evaluasi terhadap perilaku politik negara-negara besar menunjukkan bahwa perang Gaza lebih merupakan peristiwa politik dibandingkan peristiwa militer. Negara-negara Barat yang mengklaim sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM), terlepas dari kejahatan Zionis dalam membunuh warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan di Gaza, mengklaim bahwa waktu untuk gencatan senjata di Gaza belum tiba.

Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby membenarkan serangan Israel di Jalur Gaza dan mengatakan bahwa Tel Aviv berhak mempertahankan diri dan menargetkan para pemimpin Hamas. Kirby menekankan bahwa menurut kami sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.

Pendekatan pemerintah Amerika dan negara-negara Eropa ini jelas menunjukkan bahwa mereka menganggap perang Gaza sebagai isu politik dan dengan mendukung pembunuhan manusia oleh rezim Zionis, mereka bermaksud mengurangi parahnya kekalahan Tel Aviv dalam Badai Al Aqsa. Terkait hal ini, bantuan kemanusiaan bahkan tidak diperbolehkan dikirim ke Gaza.

Oleh karena itu, pada pertemuan Dewan Keamanan, perwakilan Qatar untuk PBB menyatakan bahwa Doha sangat ingin mengirim bantuan darurat ke Jalur Gaza, dengan mengatakan, "Kami sangat menolak politisasi dukungan kemanusiaan kepada Gaza." Ia menambahkan, “Kami menyesalkan Dewan Keamanan tidak dapat mengeluarkan resolusi mengenai perkembangan di Gaza. Perdamaian masih mungkin terjadi bahkan dalam situasi paling gelap dan paling berbahaya.”

Ini adalah pendekatan kekuatan Barat terhadap kejahatan Zionis terhadap Gaza dalam situasi di mana bahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa serangan Hamas terhadap wilayah pendudukan tidak terjadi dalam ruang hampa, dan mengatakan bahwa rakyat Palestina selama 56 tahun berada di bawah tekanan yang menyesakkan. Antonio Guterres mengatakan "tidak ada yang bisa membenarkan pembantaian dan penculikan warga sipil atau penembakan rudal ke posisi sipil."

Namun demikian, Zionis dan pendukungnya di Amerika dan Eropa juga acuh tak acuh terhadap kritik Sekretaris Jenderal PBB dan terus menyerang masyarakat Gaza dan mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan. (MF)