Mengapa Netanyahu tidak Mampu Melawan Eskalasi Krisis Politik di Bumi Pendudukan?

Pars Today – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang juga diburu oleh Pengadilan Kriminal Internasional, kembali muncul di pengadilan pusat Tel Aviv untuk menjawab dakwaan korupsi yang dialamatkan kepadanya.

Benjamin Netanyahu menghadapi tiga kasus hukum yang mencakup tuduhan korupsi, menerima suap, dan penyalahgunaan kepercayaan publik — tuduhan yang, jika terbukti di pengadilan, dapat berujung pada hukuman penjara bagi perdana menteri rezim Zionis tersebut. Namun hingga kini, Netanyahu belum mengakui satu pun dari tuduhan tersebut.

Portal berita milik jaringan radio dan televisi nasional rezim Zionis (KAN) melaporkan bahwa Benjamin Netanyahu tengah mempertimbangkan untuk mengadakan pemilihan umum dini dalam tiga bulan mendatang. Pejabat senior partai Likud telah menyarankan Netanyahu agar memanfaatkan proses pengadilan sebagai kesempatan untuk mengalihkan perhatian publik dan membenarkan situasi krisis di wilayah pendudukan. Netanyahu bermaksud menggunakan kasus-kasus tuduhannya sebagai alat politik.

Beberapa anggota kabinet Netanyahu juga berupaya memajukan tanggal pemilu untuk menunda kelanjutan persidangan perdana menteri rezim Zionis tersebut. Sumber-sumber di kabinet mengatakan bahwa pemilihan dini dapat menunda atau bahkan menggagalkan proses hukum Netanyahu.

Perdana menteri rezim Zionis kini juga berada di bawah penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan genosida, sementara di wilayah pendudukan ia masih harus menjawab kasus-kasus hukum yang dihadapinya di pengadilan. Dalam kondisi ini, bahkan dukungan terbuka dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pun tidak mampu mengubah nasib politik Netanyahu.

Pada 13 Oktober, dalam pidatonya di Knesset rezim Zionis, Donald Trump meminta kepada Isaac Herzog, Presiden rezim tersebut, agar memberikan pengampunan kepada Benjamin Netanyahu. Namun, permintaan Presiden Amerika Serikat itu pun tidak mampu meredakan krisis politik dan perbedaan pendapat di Tel Aviv.

Kasus-kasus korupsi serta dampak perang Gaza telah menempatkan kabinet Netanyahu dalam posisi yang rapuh. Koalisi pendukung Netanyahu kini berada di ambang perpecahan, dan partai-partai Zionis ekstrem telah meninggalkan kabinet. Perselisihan tajam mengenai undang-undang wajib militer bagi kaum Haredi (Zionis Ortodoks), reformasi peradilan, dan anggaran tahun 2026 telah menciptakan perpecahan mendalam di dalam pemerintahan. Partai Likud juga mengalami penurunan popularitas dalam jajak pendapat dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Mengingat ketidakstabilan di Tel Aviv serta perbedaan pandangan di antara anggota kabinet Netanyahu mengenai perang Gaza, rezim Zionis semakin mendekati keruntuhan politik. Perang Gaza tidak hanya meningkatkan tekanan internasional, tetapi juga memperburuk ketidakpuasan publik di dalam rezim Zionis.

Dampak kemanusiaan dan keamanan dari perang Gaza telah membuat suasana politik menjelang pemilu menjadi sangat tegang serta memperdalam polarisasi politik di wilayah pendudukan. Situasi ini berpotensi memicu meningkatnya kekerasan internal dan memperlemah lebih lanjut struktur politik di Tel Aviv.

Penyelenggaraan pemilihan umum dini tidak akan membantu menyelesaikan krisis internal di wilayah pendudukan, melainkan justru akan memperburuknya. Partai-partai oposisi kabinet juga tengah melakukan konsultasi untuk membentuk koalisi besar guna mengakhiri era Netanyahu.

Sejumlah pejabat Zionis telah memperingatkan bahwa rezim Zionis sedang memasuki tahap keruntuhan struktural akibat krisis internal. Pemilihan umum dini dapat mempercepat proses keruntuhan tersebut dan menyeret rezim ke dalam siklus ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Netanyahu tidak mampu menyelesaikan krisis politik dan sosial di wilayah pendudukan, dan penyelenggaraan pemilihan umum dini bukan hanya tidak menjadi solusi untuk keluar dari situasi ini, melainkan juga akan berfungsi sebagai faktor percepatan kehancuran politik. Penyelenggaraan pemilihan umum dini di wilayah pendudukan juga akan mempercepat keruntuhan sosial dan struktural rezim Zionis. (MF)