Prioritas Kabinet Baru Irak

Setelah tersusun dengan kombinasi yang cukup lengkap, kabinet baru Irak menggelar pertemuan dan menekankan bahwa memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS), memberantas korupsi dan menentukan status anggaran adalah prioritas kerjanya.

Irak sedang melewati hari-hari yang sensitif dan penting, bahkan lebih sensitif dan lebih penting dari masa agresi militer Amerika Serikat ke negara Arab ini pada tahun 2003. Sebab, integritas teritorial Irak terancam serius sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang.

Kelompok teroris Takfiri Daesh menduduki banyak wilayah di Irak dan mendirikan sebuah "pemerintahan" serta warga di wilayah itu berada di bawah dominasi Daesh. Pendudukan Daesh atas wilayah Irak telah menyebabkan ratusan ribu warga negara ini mengungsi ke kota lain atau ke luar negeri. Hampir setiap hari puluhan warga Irak tewas atau terluka, infrastruktur kota-kota hancur dan ribuan anak menjadi yatim.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pemerintahan Haider al-Abadi, Perdana Menteri Irak mengambil kebijakan, khususnya sejak paruh kedua tahun 2015 untuk memberantas Daesh dengan serius. Akhirnya, militer Irak berhasil membebaskan banyak daerah di Provinsi al-Anbar, barat negara ini, dari pendudukan Daesh.

Saat ini, pemerintah al-Abadi masih berkonsentrasi untuk membebaskan kota Mosul, kota terpenting yang masih dikuasai oleh Daesh. PM Irak dalam pertemuan pertama kabinetnya menegaskan kepada para menterinya bahwa semua wilayah Irak harus bersih dari teroris Daesh hingga akhir tahun ini.

Pemberantasan korupsi adalah prioritas penting lainnya bagi kabinet baru Irak. Sebenarnya, titik awal munculnya kekacauan politik di Irak selama setahun lalu adalah penyelenggeraan unjuk rasa rakyat untuk memberantas korupsi. Sebab, rakyat merasa korupsi telah merambah di banyak bagian pemerintah Irak.

Sejumlah perusahaan mengalokasikan banyak bagian dari sumber-sumber finansial Irak dengan penawaran palsu yang menguntungkan mereka. Beberapa pejabat Irak yang memiliki pengaruh dalam struktur administrasi negara juga menerima sumber-sumber finansial untuk berbagai proyek, namun sebagian proyek itu ternaya tidak ada wujudnya di luar, bahkan sejumlah lembaga administrasi memberikan gaji kepada para pegawai yang selama berbulan-bulan tidak datang ke tempat kerja mereka.

Hal-hal di atas adalah sebagian kecil dari korupsi yang ada dalam struktur pemerintahan Irak. Oleh karena itu, masyarakat dan beberapa kelompok politik menuntut pemberantasan serius terhadap korupsi, namun penentangan para pejabat bagian terkait dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan terhadap upaya pemerintah untuk memberantas korupsi telah mengulitkan pemerintah untuk menjalankan tugas pentingnya itu.

Prioritas lainnya dari kabinet baru Irak adalah menentukan status anggaran negara ini. Menurut PM Irak, kabinet telah menyiapkan draf untuk menetapkan anggaran sebesar 82 miliar dolar pada tahun 2017.

Tak diragukan lagi, cara penyaluran dana di berbagai sektor adalah hal yang sangat penting, di mana kabinet baru Irak harus memperhatikan masalah ini dengan sensitivitas yang lebih besar. (RA)