Saudi, Senjata Barat dan Krisis Yaman

Seiring meningkatnya jumlah korban jiwa dari pihak sipil Yaman akibat agresi militer koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi, lembaga-lembaga internasional mendesak negara-negara Barat menghentikan penjualan senjata mereka kepada rezim Al Saud.

Media massa internasional hari Selasa (23/8) melaporkan sejumlah organisasi pembela HAM, terutama Human Right Watch dan Komisi Tinggi HAM PBB mengenai peningkatan kejahatan yang dilakukan rezim Al Saud dan sekutunya di Yaman. Mereka menilai meningkatnya jumlah senjata yang dipasok AS, Inggris dan Perancis terhadap Arab Saudi menjadi pemicu utama eskalasi pembantaian rakyat Yaman selama beberapa bulan terakhir.

Lembaga internasional, Oxfam dalam pernyataan terbarunya mengkritik kontrak penjualan senjata antara Inggris dan AS dengan Arab Saudi selama setahun terakhir. Menurut organisasi internasional ini, Kontrak tersebut selain melanggar komitmen nasional, regional dan internasional, juga berperan signifikan dalam pembunuhan setidaknya sepuluh ribu  warga sipil Yaman yang tidak bersalah.

Berdasarkan laporan lembaga pengawas penjualan senjata yang dikeluarkan bulan lalu, Arab Saudi selama dua tahun terakhir miliaran dolar senjata membeli senjata dari AS, Inggris dan Perancis. Sebagian senjata tersebut dipergunakan untuk untuk membunuh orang-orang Yaman.

Pada Juni lalu, Arab Saudi dimasukan oleh PBB dalam daftar negara pelanggar hak anak karena membunuh anak-anak Yaman. Tapi kemudian keputusan tersebut dianulir oleh PBB sendiri karena Riyadh mengancam akan menghentikan bantuan bagi organisasi internasional itu. Rezim Al Saud mengklaim agresi militer terhadap Yaman dilakukan untuk membela pemerintahan Abd Rabbuh Mansur Hadi dari jabatannya sebagai presiden negara tetangganya itu. Padahal, Abd Rabbuh Mansur Hadi menjadi presiden setelah Abdullah Saleh lengser bukan dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu, tapi ditetapkan atas kesepakatan antara Arab Saudi dan AS.Masalah tersebut memicu gelombang protes dari rakyat Yaman.

Sejatinya, Arab Saudi dengan dukungan Barat sejak Maret 2015 lalu hingga kini melancarkan agresi militer di Yaman demi mengembalikan Mansur Hadi ke tampuk kekuasaan presiden Yaman. Tapi, perlawanan rakyat Yaman menyebabkan Riyadh tidak berhasil mewujudkan satu pun tujuannya dalam agresi militer itu. 

Hingga kini serangan militer koalisi Arab yang dipimpin Saudi di Yaman tidak membuahkan hasil apapun kecuali kehancuran dan kerusakan negara tetangganya itu. Selain menewaskan dan menciderai ribuan orang warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, ageresi militer Saudi menyebabkan hancurnya infrastruktur Yaman, terutama layanan publik seperti rumah sakit dan klinik serta sekolah.

Dalam situasi buram seperti ini, Sekjen PBB menarik kembali sikap organisasi internasional itu yang memasukkan Arab Saudi dalam daftar hitam pelanggar hak anak. Peristiwa tersebut terjadi setelah Riyadh mengancam akan memutus bantuan bagi lembaga-lembaga di bawah naungan PBB. Fakta ini menunjukkan intervensi politik terhadap masalah kemanusiaan dan kejahatan internasional. Tidak bisa dipungkiri, keputusan tersebut hasil dari dukungan politik negara-negara barat terutama AS terhadap rezim Al Saud.

Lampu hijau yang dinyalakan Washington untuk Riyadh tidak hanya dukungan politik, termasuk mempengaruhi PBB, tapi lebih dari itu dukungan persenjataan AS terhadap Saudi menunjukkan keterlibatan negara Barat terhadap kejahatan perang yang dilakukan Saudi di Yaman. Dengan fakta ini, lantas apa yang bisa diharapkan dari slogan besar AS sebagai pengusung HAM dan pengibar bendera perang terhadap terorisme, kecuali sekedar omong kosong belaka, bahkan lebih dari itu, Washington sedang mengeruk keuntungan dari krisis keamanan di kawasan. (PH)      

.