Bahaya Friksi Politik Irak Sebelum Daesh Terberantas

Nechervan Barzani, Ketua Kantor Wilayah Otonomi Kurdistan Irak di Baghdad, bertemu dan berdialog dengan PM Irak, Haider Al-Abadi, dan ketua parlemen Irak, Salim Al-Jabouri.

Pembebasan kota Mosul dari pendudukan kelompok teroris Takfiri Daesh, isu perselisihan antara Baghdad-Arbil di wilayah sengketa, masalah penjualan dan ekspor minyak serta bujet tahunan Kurdistan Irak, menjadi pokok perundingan Nechervan di Baghdad. 

Mengingat kondisi Irak dan wilayah Kurdistan saat ini, pembahasan pembebasan Mosul dan masa depannya pasca pembebasan Daesh, menjadi fokus pembahasan Nechervan dengan pemerintah pusat Irak.

Dalam hal ini, media massa Irak melaporkan bahwa Nechervan Barzani pada Selasa (30/8), bertemu dengan Salim Al-Jabouri membahas masalah pembebasan Mosul dan langkah militer efektir dalam hal ini serta berbagai pandangan yang ada terkait langkah-langkah pasca pembebasan wilayah itu dari Daesh.

Salim Al-Jabouri, ketua parlemen Irak, kepada Nechervan mengatakan bahwa tahapan pasca pembebasan Mosul dari Daesh adalah era baru yang menuntut partisipasi semua partai dan kelompok untuk rekonstruksi dan mengembalikan para pengungsi serta membenahi kota Mosul yang mengalami banyak kerugian akibat perang dengan Daesh.

Menyinggung Kurdistan sebagai tempat aman untuk jutaan keluarga pengungsi dan mengapresiasi langkah pemerintah setempat, Al-Jabouri juga menjelaskan hubungan Arbil-Baghdad seraya menegaskan bahwa penyelesaian friksi kedua pihak adalah tanggungjawab nasional, karena terorisme akan memanfaatkan perselisihan dalam negeri. 

Kunjungan Nechervan Barzani ke Baghdad pada saat sangat sensitif sekarang ini, kembali menegaskan fakta bahwa kerjasama antarseluruh kelompok Irak di samping perselisihan yang ada, merupakan satu-satunya solusi untuk menghadapi ancaman serius Daesh dan juga krisis ekonomi.

Keberhasilan Irak hanya dapat terwujud dalam kerjasama luas seluruh kelompok agar dapat membersihkan negara ini dari anasir teroris Daesh. Adapun perselisihan yang ada dapat diselesaikan dengan merujuk pada undang-undang dasar.

Di antara isu terpenting yang menjadi perselisihan antara Baghdad dan Arbil adalah masalah ekspor minyak, bujet tahunan untuk wilayah Kurdistan. Telah tercapai kesepakatan dalam hal itu, akan tetapi pelaksanaannya dipengaruhi munculnya fenomena terorisme Daesh di Irak.

Biaya perang dengan Daesh sangat membebani pemerintah Irak di saat pendapatannya dari sektor minyak menurun. Lebih dari 90 persen dana belanja pemerintah Irak didapatkan dari penjualan minyak dan penurunan harga minyak di pasar global telah memberikan tekanan hebat kepada pemerintah.

Dalam kondisi sekarang ini, mengemukanya pembahasan politik, juga hambatan dalam perang melawan Daesh, sama sekali tidak akan menguntungkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah otonomi Kurdistan, Irak.

Semua upaya pemerintah dan militer Irak sekarang sedang terfokus menuju penyuksesan operasi pembebasan Mosul, provinsi Nainawa dari pendudukan Daesh. Bila proses ini terganggu, maka penderitaan bangsa Irak akan semakin berkepanjangan akibat fenomena terorisme Daesh. (MZ)