Pakta Makkah Picu Perdebatan; Turki Disebut Jadi 'Tentara Bayaran' Saudi

Pars Today - Sejumlah anggota Majelis Nasional Turki, dengan mengkritik pakta pertahanan bersama Turki dengan Arab Saudi dan Pakistan, menyatakan penandatanganannya oleh presiden bertentangan dengan konstitusi dan menuntut agar pakta tersebut dirujuk ke parlemen.

Sebagaimana dilaporkan IRNA dari situs berita Masa Press Yaman, Minggu, 9 Agustus 2026, Turhan Comez, kepala kelompok parlemen dari Partai İYİ (İYİ Parti), menyatakan bahwa "Pakta Makkah" yang ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Turki, Arab Saudi, atau Pakistan akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya dan mewajibkan pertahanan bersama.

Ia menambahkan, "Dengan wewenang apa Tuan Erdoğan menandatangani pakta ini? Pakta ini harus dirujuk ke parlemen untuk disetujui sesuai dengan Pasal 90 Konstitusi Turki, dan semua rincinya harus dibahas secara lengkap dan mendalam di sini."

Kepala kelompok parlemen Partai İYİ mengatakan, "Hal-hal ini harus diperjelas: apa sifat ancaman saat ini? Ancaman apa yang dihadapi Turki? Ada ancaman terhadap Iran dan ancaman terhadap Pakistan, tetapi apa ancaman terhadap Turki?"

Ia menambahkan, "Mengenai ancaman terhadap Arab Saudi, ada kemungkinan bahwa di tengah perang yang sedang berlangsung antara Iran dan AS, Iran setiap saat ingin menargetkan Arab Saudi sebagai tuan rumah pangkalan dan personel militer AS sebagai serangan balasan untuk membuktikan hak membela diri."

Comez menambahkan, "Dalam situasi seperti itu, apa sikap Turki? Apakah akan terlibat dalam perang terhadap Iran? Ini adalah situasi yang sangat berbahaya."

Murat Emir, Wakil Ketua Kelompok Parlemen dari Partai Baru (YENİ Parti), juga mengatakan bahwa ada upaya untuk menyampaikan pakta yang ditandatangani dengan partisipasi presiden ke parlemen untuk dikaji, karena mereka menganggap pakta ini sebagai tanda runtuhnya konstitusi.

Dengan menyatakan bahwa Pakistan adalah kekuatan nuklir yang terlibat konflik dengan India atas Kashmir dan berpotensi menghadapi risiko perang dengan Afghanistan, ia mengklaim bahwa Arab Saudi bertindak sebagai perisai bagi Israel, kepentingannya terkait erat dengan kepentingan Israel dan AS, dan selama bertahun-tahun terlibat dalam perang dengan Ansarullah Yaman.

Emir menyatakan, "Mengingat semua fakta ini, kami sama sekali tidak dapat menerima pakta yang menempatkan Turki sebagai pihak dalam konflik regional semacam itu. Faktanya, pakta ini tidak memiliki tujuan selain mengambil uang panas dari Arab Saudi, dan sayangnya, pakta ini mengubah Turki menjadi penjaga bayaran untuk negara-negara ini."

Anggota parlemen Turki ini mencatat bahwa meskipun ada pernyataan publik dari pejabat politik yang menentang rezim Israel dan dukungan mereka terhadap Palestina, negara ini telah menjadi aktor utama dalam kampanye pengepungan terbuka terhadap Iran.

Ia menambahkan, "Tidak ada pembenaran bagi kami untuk menanggung risiko regional seperti itu, dan tidak seorang pun berhak menyeret negara kami ke dalam petualangan semacam itu berdasarkan diplomasi individu dan pribadi dengan nama 'diplomasi kepemimpinan'."

Emir mengatakan, "Kami dan parlemen Turki menunggu pakta ini dan menuntut penjelasan yang jelas tentang alasan yang memaksa Republik Turki untuk menanggung risiko semacam itu."

Mithat Rende, seorang duta besar Turki yang pensiun, juga mengkritik pejabat negaranya karena menandatangani pakta pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, dan mengatakan bahwa ini adalah pakta pertahanan yang diinginkan AS dan menunjukkan bahwa Arab Saudi menderita kerentanan keamanan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki telah mengatakan bahwa Iran bukanlah target dari pakta pertahanan yang ditandatangani antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, dan tidak seorang pun akan dianggap sebagai target selama tidak menyerang salah satu anggota pakta ini.

Jaringan Al Jazeera pada hari Sabtu (8/8), mengutip Hakan Fidan, menambahkan bahwa Mesir kemungkinan akan bergabung dengan pakta pertahanan yang disebut "Pakta Pertahanan Makkah" ini, dan menekankan bahwa Ankara berencana untuk memperluas pakta keamanan regional baru ini melampaui tiga anggota pendirinya.

Mengenai pakta ini, ia mengatakan bahwa pandangan Recep Tayyip Erdoğan adalah bahwa inisiatif ini "tidak akan tetap terbatas pada tiga negara, tetapi akan diperluas dan, jika perlu, akan menaungi semua negara".

Fidan juga mencatat bahwa negara-negara lain tertarik untuk bergabung dengan kerangka kerja ini, dan menggambarkan pakta ini sebagai inisiatif yang Turki harapkan akan terus diperluas.

Menteri Luar Negeri Turki juga pada hari Sabtu (8/8), dalam wawancara dengan kantor berita Turki Anadolu, mengatakan bahwa Ankara sebelumnya telah memberi tahu Iran tentang pembentukan aliansi Makkah.

Fidan menyatakan bahwa peran Iran dalam pengaturan regional sangat penting, dan menambahkan, "Jika Iran menyelesaikan masalahnya di kawasan dan siap untuk menerapkan kebijakan konstruktif dan hadir dalam kerangka kolektif, peran Iran dalam pengaturan regional sangat penting."

Ia menambahkan bahwa Turki selalu menyatakan posisi ini dan Iran tidak asing dengan masalah ini.(Sail)