Dukungan Inggris terhadap Kejahatan Negara-negara Arab

Berbagai bukti dan pergerakan baru petinggi Inggris menunjukkan upaya negara ini untuk kembali bercokol di Timur Tengah. Kini terkuak bukti baru yang mengindikasikan peran Inggris di berbagai kejahatan sejumlah negara Arab, khususnya Arab Saudi.

Pasca Theresa May dan Boris Johnson, baru-baru ini mantan perdan menteri Inggris, David Cameron dilaporkan berkunjung ke Bahrain dan bertemu dengan petinggi negara ini. Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa  saat bertemu dengan Cameron mengucapkan terima kasih atas upaya mantan perdana menteri Inggris ini memperkuat hubungan London-Manama serta London dengan negara-negara Arab kawasan Teluk Persia.

Di pertemuan tersebut, mantan perdana menteri Inggris juga memuji peran raja Bahrain dalam memperluas hubungan antara kedua negara dan menuntut peningkatan lebih besar di hubungan Manama-London.

Selama beberapa bulan lalu, negara-negara Arab kawasan Teluk Persia sibuk dengan lawatan petinggi Inggris termasuk Perdana Menteri Theresa May dan Menlu Boris Johnson.

Johnson 9 Desember 2016 di lawatan regionalnya ke negara-negara Arab Teluk Persia tiba di Manama dan bertemu dengan Raja Bahrain membicarakan perluasan kerjasama Inggris dan Bahrain di sektor ekonomi dan militer.

Sebelumnya Theresa May yang menghadiri sidang Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) pada 6 Desember 2016 dan bertemu dengan para pemimpin Arab di Manama. Saat bertemu dengan Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, May mengkaji mekanisme yang ada untuk memperluas hubungan bilateral London-Manama.

Ketika petinggi Inggris berkunjung ke Bahrain untuk memperluas hubungan ekonomi dan militernya dengan negara ini, rezim Al Khalifa didakwa berbagai organisasi internasional telah melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan ratusan aktivis politik serta agama Bahrain mendekam di penjara.

Meski demikian di tengah-tengah eskalasi kebijakan represif rezim Al Khalifa, Inggris dan Bahrain pada 6 Desember 2014 menandatangani kesepakatan pengokohan serta perluasan kehadiran armada laut Inggris di kawasan Teluk Persia.

Kesepakatan ini menurut aktivis HAM sebagai hadiah atas kebungkaman London terhadap pelanggaran HAM di Bahrain. Inggris menuai kritik dari aktivis HAM dan masyarakat internasional karena tidak mengecam penumpasan dan kekerasan terhadap demonstran pro demokrasi di Bahrain. London juga didakwa mengorbankan HAM untuk transaksi perdagangan dan militernya dengan raja Bahrain.

Dampak dari kebijakan militeralisasi Inggris di beberapa dekade lalu, kini London menjadi sekutu kejahatan para pemimpin sejumlah negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC), khususnya Arab Saudi. Departemen Inggris baru-baru ini mengungkapkan bahwa London selama dekade 1980-an menjual sekitar 500 bom cluster dan kemungkinan bom tersebut digunakan selama perang di Yaman.

Menteri pertahanan Inggris Michael Fallon di suratnya kepada salah satu anggota parlemen dari kubu Konservatif menulis, “Inggris mengirim 500 bom cluster BL-755 di bawah kesepakatan kedua pemerintah yang ditandatangani 1986 dan pengiriman terakhir dilakukan tahun 1989.” (MF)