Syarat Netanyahu dan Esensi Sejati Israel

Perdana Menteri rezim Zionis Israel, Benyamin Netanyahu di statemen terbarunya terkait perundingan damai dengan Palestina menilai pengakuan resmi terhadap Israel sebagai sebuah negara Yahudi adalah syarat bagi perundingan damai.

Netanyahu di sidang Knesset mengatakan, pengakuan resmi terhadap Israel dan penguasaan keamanan penuh rezim ini terhadap seluruh wilayah antara Sungai Jordan dan Laut Mideterania (mayoritas wilayah Palestina) merupakan dua prinsip mendasar bagi Tel Aviv untuk terlibat dalam berundingan damai dengan Palestina.

Ketika Netanyahu menentukan prasyarat bagi perundingan damai dengan Palestina, beberapa waktu lalu menjelang perundingan damai Paris ditegaskan bahwa konferensi ini akan menjauhkan Palestina dari perundingan langsung dan tanpa syarat.

Kontradiksi statemen Netanyahu mencuat di saat perundingan damai tidak memiliki prospek yang cerah akibat pelanggaran dan sabotase rezim ilegal ini. Perundingan damai ini secara praktis berubah menjadi sebuah proses yang gagal akibat pelanggaran Israel tersebut. Jika syarat yang digulirkan Netanyahu benar-benar terjadi maka tidak ada prospek bagi perundingan terkiat masa depan Palestina dan Israel ketika berbicara mengenai syarat perundingan, sejak awal pembentukan rezim ilegal ini syarat tersebut merupakan agenda kerja para petinggi Tel Aviv. Israel sendiri telah beberapa dekade mengejar agenda ini.

Melalui berbagai metode, Israel senantiasa menolak isu pembentukan negara independen Palestina dan dengan demikian hak-hak bangsa Palestina secara penuh mereka hancurkan. Kini Netanyahu berusaha mempercepat ambisi rasisnya dan mempersiapkan peluang pengusiran total bangsa Palestina dari tanah air mereka. Dengan menguasai penuh bumi Palestina, secara praktis isu penting pemulangan pengungsi Palestina terabaikan.

Kali inipun Israel menggunakan isu perundingan damai sebagai sarana untuk memajukan kebijakan ekspansif dan arogannya di wilayah. Padahal proses perundingan damai Timur Tengah yang ditindaklanjuti Amerika Serikat dan pemerintah Eropa didesain sedemikian rupa untuk merealisasikan tujuan dan ketamakan Tel Aviv.

Sikap para pemimpin Amerika Serikat di berbagai kesempatan dalam mendukung penuh Israel tidak diragukan lagi  bahwa konspirasi terhadap bangsa Palestina menemukan dimensinya yang lebih luas.

Sikap terkoordinir Netanyahu dan Presiden baru AS, Donald Trump mengindikasikan babak baru kerjasama mereka untuk memusnahkan hak-hal bangsa Palestina secara penuh. Di kondisi seperti ini rakyat dan berbagai kubu Palestina menekankan segera dihentikannya perundingan damai dan mereka yakin bahwa Otorita Palestina yang senantiasa siap berunding dengan Israel juga harus mengakhiri langkahnya merusak cita-cita bangsa Palestina serta tidak optimis dengan kinerja Amerika terkait krisis Palestina yakni perundingan damai. (MF)