Hamas Tekankan Pemilihan Pejabat oleh Rakyat

Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Hazem Qassem menekankan pemilu merupakan salah satu hak bangsa Palestina dalam memilih wakil mereka di berbagai lembaga baik itu Otorita Palestina, Parlemen atau Dewan Palestina.

Menurut laporan Pusat Penerangan Palestina, Hazem Qassem Sabtu (4/2) di pidatonya mengatakan, dalih penentangan Hamas atas keputusan pemerintahan Rami Hamdallah, perdana menteri Palestina terkait penyelenggaraan pilkada adalah pemilu ini menyebabkan berlanjutnya friksi internal dan intervensi pemerintah di aktivitas lembaga Palestina.

Pemerintah Rami Hamadallah mengkonfirmasi keputusannya menyelenggarakan pilkada (pemilihan kepala daerah) pada tanggal 13 bulan depan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Hazem Qassem mengingatkan bahwa instruksi pembentukan pengadilan pemilu adalah langkah ilegal, karena instruksi ini tidak dirilis oleh otoritas yang layak dan parlemen Palestina tidak terlibat dalam perilisannya. Instruksi ini menurut Hazim juga tidak mendapat persetujuan nasional dan kontradiksi dengan kesepakatan rekonsiliasi nasional.

Jubir Hamas mengatakan, pemilu adalah hak bangsa Palestina dan warga menghendaki pemilu diselenggarakan setelah friksi internal diselesaikan dan pemilu juga digelar dalam koridor kesepakatan nasional.

Selain itu pemilu internal di Hamas untuk memilih kader pemimpin dan delegasi admisnitratif di berbagai sub gerakan ini telah berlangsung sejak Jumat lalu. Pemilu internal ini digelar dalam beberapa tahap dan pada akhirnya ketua biro politik beserta anggotanya dan dewan tinggi konsultatif akan dipilih. (MF)