Eskalasi Serangan Militer Saudi terhadap Warga Syiah
Akhir-akhir ini semakin santer pemberitaan tentang putaran baru serangan pemerintah Arab Saudi terhadap warga negara itu. Serangan-serangan militer rezim Al Saud ke wilayah Al Awamiyah di Timur Saudi terus berlanjut dan kali ini mereka menghancurkan Masjid Syeikh Mohammed bin Nimr di Al Awamiyah dengan roket.
Peluru mortir pasukan rezim Al Saud yang menyasar Masjid Ahmad bin Hammoud di wilayah Hay Al Deerah di Timur Saudi, membakar masjid tersebut. Sementara itu, beberapa laporan mengabarkan berlanjutnya serangan brutal pasukan Saudi ke wilayah Al Deera. Pasukan rezim Al Saud dengan menggunakan persenjataan berat secara praktis telah mengubah wilayah Timur Saudi yang sebagian besar penduduknya Syiah, menjadi medan perang dan meningkatkan pertumpahan darah di sana.
Langkah rezim Al Saud itu spontan memicu reaksi luas dari masyarakat internasional dan lembaga-lembaga sosial yang menilai serangan militer rezim Al Saud ke rumah-rumah warga di Al Awamiyah, Timur Saudi, sebagai bukti tingkat kelemahan dan tindakan amoral rezim Al Saud. Kementerian Dalam Negeri Saudi, Jumat (2/6) dalam sebuah pernyataan tendensius dan canggung, yang merupakan indikasi kepanikan dan kebingungan rezim itu, mengakui secara implisit, bahwa pemerintah Riyadh bertanggung jawab atas peledakan bom mobil di dekat pasar Mayas, pusat kota Qatif, Timur Saudi.
Dalam beberapa bulan terakhir, warga Syiah Saudi di Timur negara itu selalu menjadi target kekerasan rezim Al Saud lebih dari sebelumnya dan di saat yang sama menjadi sasaran kejahatan berdarah para teroris Takfiri yang lahir dari rahim rezim Wahabi yang berkuasa di Saudi.
Baru-baru ini rezim Al Saud melakukan sejumlah penangkapan atas sekelompok oposan pemerintah dan aktivis politik serta mengeluarkan hukuman mati untuk mereka. Tidak diragukan gelombang baru hukuman mati terhadap para oposan dan penumpasan terkoordinasi terhadap unjuk rasa warga ini juga merupakan bukti terorisme negara yang dipraktikkan rezim Al Saud. Dalam kerangka ini, rezim Al Saud bahkan tak segan menghancurkan masjid dan tempat-tampat suci Islam lainnya. Satu hal yang kontradiktif dengan klaim rezim Al Saud sebagai pelayan Muslimin dan Dunia Islam serta penjaga umat Islam.
Wahabisme adalah sebuah aliran pemikiran tertutup, fanatik dan menyimpang. Karakteristik ini juga berakar dari struktur pemerintahan rezim Al Saud, dan eskalasi penumpasan terhadap warga Syiah Saudi dapat diamati dalam kerangka ini.
Gelombang baru hukuman mati terhadap para oposan di Saudi juga memiliki rekam jejak yang cukup lama di negara itu. Salah satunya adalah eksekusi massal pada bulan Januari 2016. Saat itu, rezim Al Saud melakukan aksi anti-kemanusiaan dengan mengeksekusi mati secara massal kelompok penentang pemerintah termasuk Syeikh Nimr Baqir Al Nimr, ulama Syiah terkemuka Saudi. Hal ini menjadi bukti dalamnya permusuhan rezim Al Saud yang menganut ajaran menyimpang Wahabi terhadap para ulama.
Vonis mati terhadap Syeikh Nimr yang dilaksanakan pada 2 Januari 2016, adalah hukuman mati yang dilakukan dengan cara paling sadis dan merupakan simbol terorisme negara. Rezim Al Saud meningkatkan eskalasi kekerasan dan kejahatan terorganisir terhadap rakyat untuk mematikan segala bentuk demonstrasi di negara itu yang memprotes diskriminasi terhadap mereka.
Akan tetapi berlanjutnya aksi unjuk rasa luas warga Saudi memprotes eskalasi kekerasan militer Riyadh terhadap kubu oposisi, mengindikasikan bahwa kebangkitan rakyat Saudi melawan diskriminasi, tidak akan pernah bisa dimatikan. Di saat kekerasan dan kejaharan rezim Al Saud terhadap rakyat khususnya warga Syiah semakin brutal, masyarakat internasional hanya diam dan menonton, sementara PBB lebih terkesan reaksioner menyikapi aksi-aksi anti-kemanusiaan rezim Al Saud tersebut.
Pada saat yang sama, Saudi kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB karena "suap"nya atas negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dapat dipastikan langkah semacam ini telah memberikan peluang kepada rezim Al Saud untuk semakin menindas rakyatnya tanpa takut mendapat kecaman dan hukuman lembaga-lembaga internasional. (HS)