Irak akan Menolak Hasil Referendum Wilayah Kurdistan

Kantor Perdana Menteri Irak dalam sebuah pernyataan pada Jumat (8/9/2017) mengumumkan bahwa Baghdad tidak akan menerima hasil referendum wilayah Kurdistan Irak.

PM Irak Haider al-Abadi pada Rabu lalu juga mengatakan, referendum kemerdekaan di wilayah Kurdistan Irak akan membawa negara ini ke terowongan gelap dan harus dibatalkan.

"Saya meminta para pemimpin Kurdistan untuk membatalkan referendum, karena pemungutan suara akan membawa kita ke terowongan gelap," tegas al-Abadi di Baghdad.

"Referendum Kurdistan tidak konstitusional dan pemisahan hanya akan diizinkan melalui konsensus nasional," ujarnya.

Etnis Turkeman Irak juga menentang segala bentuk disintegrasi dan pelaksanaan referendum kemerdekaan wilayah Kurdistan dari pemerintah pusat Baghdad.

Pada 7 Juni 2017, sejumlah partai politik di Kurdistan Irak dalam pertemuan dengan Masoud Barzani menyetujui prakarsa pemisahan diri wilayah itu dari pemerintah pusat Irak, yang dilakukan melalui referendum yang akan digelar pada  25 September 2017.

Warga Kurdi pada tahun 1917 dan 2005 telah memilih untuk tetap bersatu dengan Irak dan memberikan hak suara untuk mendukung Konstitusi Irak. Dalam konteks ini, wilayah Kurdistan Irak merupakan bagian dari integritas wilayah Irak dan diatur secara federal. (RM)