Al-Jaafari: Referendum Pemisahan Kurdistan Ancam Persatuan Irak
-
Ibrahim al-Jaafari, Menlu Irak
Menyusul semakin dekatnya pelaksanaan referendum pemisahan wilayah Kurdistan dari Irak, Menteri Luar Negeri negara ini mengatakan, referendum ini bertentangan dengan konstitusi dan mengancam keamanan dan persatuan Irak.
Ibrahim al-Jaafari mengatakan hal itu baru-baru ini seperti dilansir ISNA, Minggu (17/9/2017). Menurutnya, berdasarkan konstitusi Irak, referendum tersebut tidak dapat diterima.
"Liga Arab juga telah menentang langkah yang didukung oleh rezim Zionis ini," imbuhnya.
Al-Jaafari lebih lanjut menyinggung konstitusi Irak, di mana Irak adalah negara kesatuan dan memiliki integritas teritorial.
"Saat ini, (kelompok teroris) Daesh sedang di jalur menuju kehancuran, ini bukan masa ancaman lagi, namun masa dialog dan perundingan," ujarnya.
Ia menyebut pembicaraan tentang pemisahan Kurdistan dari Irak telah menimbulkan kekhawatiran regional dan internasional.
"Irak memiliki peradaban, sejarah, kesakralan dan hidup berdampingan, dan sepanjang sejarah telah mampu menyatukan semua suku secara bersama-sama," pungkasnya.
Desakan Masoud Barzani, Pemimpin Wilayah Kurdistan Irak untuk menyelenggarakan referendum pemisahan dari negara ini yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 menuai respon tegas dari pemerintah Baghdad, berbagai kelompok di Irak dan negara-negara di kawasan dan dunia. (RA)
