Game Barat dalam Friksi Arbil dan Baghdad

Dewan Keamanan PBB dan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson menyerukan digelarnya perundingan antara Baghdad dan Arbil untuk membahas friksi pasca penyelenggaraan referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak.

Dewan Kemanan PBB menggelar sidang tertutup atas usulan Perancis dan Swedia dengan agenda mendorong  Baghdad dan Arbil bertemu di meja perundingan untuk mengakhiri friksi yang terjadi antara kedua pihak.

Menlu AS, Rex Tillerson meminta Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi menerima usulan pihak Kurdistan untuk berunding mengakhiri friksi terbaru pasca referendum.

Perselisihan antara Baghdad dan Arbil dimulai sejak digelar referendum pemisahan diri Kurdistan dari pemerintah Irak yang berlangsung 25 September 2017 atas inisiatif Masoud Barzani. Aksi Baghdad menyikapi sepak terjang Arbil tidak hanya mengubur mimpi Barzani untuk mendirikan negara Kurdistan, tapi juga posisi Kurdistan saat ini semakin melemah di hadapan Irak.

Lebih dari itu, Masoud Barzani semakin terancam posisinya sebagai pemimpin pemerintah Kurdistan yang akan digantikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah Kurdistan mengusulkan penangguhan hasil referendum untuk berunding dengan Baghdad.Tapi pemerintah Baghdad menilai penangguhan hasil referendum sebagai pengakuan terhadap pemerintah Kurdistan yang berpisah dari Irak. Sebab yang diinginkan oleh Baghdad bukan hanya penangguhan, tapi pembatalan hasil referendum tersebut.

Kini, Dewan Keamanan PBB berupaya untuk mengubah konstelasi Irak dengan mendesak Baghdad untuk berunding. Pengaruh besar AS di Dewan Keamanan PBB menyebabkan kekuatan internasional ini mencampuri urusan dalam negeri Irak dengan tujuan mengubah perimbangan kekuatan  demi kepentingan Kurdistan, dan saat ini relatif dimenangi Baghdad. Tujuannya, tidak lain dari mempertahankan Barzani dalam posisinya sekarang, meskipun banyak pihak di Kurdistan tidak menghendakinya. Barat menggunakan Barzani sebagai "Kartu Kurdi" untuk mempengaruhi permainan di Timur Tengah.

Tekanan terhadap pemerintah Baghdad supaya menerima penenagguhan hasil referendum menunjukkan bahwa Barat sedang menjalankan politik "Tidak boleh ada pemenang dalam perang politik di Timur Tengah".