Baghdad Ajukan 13 Syarat kepada Erbil untuk Memulai Perundingan
-
Bendera Irak (kanan) dan bendera wilayah Kurdistan Irak.
Seorang menteri Irak mengatakan bahwa Haider al-Abadi, Perdana Menteri Irak telah memberikan daftar yang berisi serangkain syarat yang harus dilakukan pemerintah wilayah Kurdistan sebelum memulai segala bentuk perundingan dengan pemerintah pusat Baghdad.
ISNA mengutip al-Araby al-Jadeed, menyebutkan, seorang menteri Irak yang berbicara secara anomim menyinggung penyerahan daftar 13 syarat yang diajukan Baghdad kepada mediator untuk kelanjutan negosiasi dengan para pejabat Erbil
Ia mengatakan, di antara syarat tersebut adalah pembatalan referendum pemisahan Kurdistan dari Irak dan pengumuman resminya, penyerahan semua penyeberangan perbatasan dan bandara, dan pernyerahan pendapatan minyak dan non-migas serta pendapatan pajak wilayah Kurdistan kepada pemerintah pusat.
Menurut keterangan sumber tersebut, penyerahan semua orang yang dicari pemerintah Irak –yang saat ini berlindung di wilayah Kurdistan– dan kembalinya garis perbatasan administratif wilayah Kurdistan sebelum tahun 2003 (di masa pendudukan Irak oleh Amerika Serikat) serta penggabungan pasukan Peshmerga di bawah Kementerian Pertahanan Irak adalah syarat-syarat lain untuk dimulainya perundingan.
"Syarat ini tidak betentangan dengan konstitusi Irak, dan telah disampaikan sebagai isu-isu utama untuk memulai pembicaraan dengan Erbil," ujarnya.
Syarat-syarat selanjutnya adalah tidak memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dicari pemerintah pusat. Selain itu, kunjungan para pejabat wilayah Kurdistan ke luar negeri dan penerimaan tamu para pejabat asing juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat Irak.
Krisis hubungan pemerintah Baghad dan Erbil meletus setelah Masoud Barzani, mantan Pemimpin Wilayah Kurdistan Irak secara sepihak menggelar referendum pada 25 September 2017.
Pemerintah Baghdad menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan persatuan Irak. Oleh sebab itu, pemerintah pusat menentangnya.
Selain pemerintah pusat Baghdad, negara-negara tetangga Irak dan sejumlah lembaga regional dan internasional seperti Liga Arab dan PBB juga menentang referendum pemisahan Kurdistan dari Irak, dan hanya rezim Zionis yang mendukung langkah tersebut. (RA)
