Sadr: Semua Jabatan Keamanan Harus Dipegang PM Baru Irak

Ketua Gerakan Sadr Irak mengatakan, pengelolaan kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan seluruh jabatan di bidang keamanan yang sensitif di Irak harus dipegang oleh pribadi perdana menteri.

Presiden Irak yang baru, Barham Salih, pada 2 Oktober 2018 mengangkat Adel Abdull Mahdi, kandidat yang diusung bersama oleh aliansi Sairoon pimpinan Moqtada Sadr dan aliansi Fatah pimpinan Hadi Al Amiri, sebagai perdana menteri baru Irak.

Stasiun televisi Al Mayadeen Lebanon (8/10/2018) melaporkan, Ketua Gerakan Sadr Irak, Ahad (7/10) di laman Twitternya menulis, tidak ada satu partai atau kelompok politikpun yang berhak mengajukan calon untuk memimpin kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan seluruh jabatan keamanan sensitif di negara ini, karena semua pos ini harus dikendalikan langsung oleh pribadi perdana menteri.

Adel Abdul Mahdi diberi waktu 30 hari sejak pengangkatannya untuk membentuk kabinet baru Irak dan meminta partai serta kelompok-kelompok politik negara ini agar mengajukan empat kandidat untuk menduduki setiap pos kementerian. (HS)