Krisis Politik Irak dan Kevakuman Jabatan PM

Di tengah situasi politik yang rentan saat ini, Irak hingga kini masih menghadapi kekosongan jabatan perdana menteri sejak Adel Abdul Mahdi mengunudurkan diri pada 1 Desember lalu.

Masalah tersebut menimbulkan pertanyaan besar, mengapa parlemen Irak masih belum menyodorkan nama perdana menteri baru. 

Pertama, tampaknya masalah ini berkaitan dengan pola perilaku para pengunjuk rasa Irak. Para pemrotes Irak telah melanjutkan aksi pembangkangan sipil dengan berunjuk rasa di bundaran Tahrir Baghdad. Mereka juga mengusung sejumlah nama yang diusulkan untuk mengisi jabatan perdana menteri. Jika faksi-faksi politik dan parlemen Irak memenuhi tuntutan pengunjuk rasa dengan meloloskan nama-nama perdana menteri baru, maka langkah itu bisa mengubah mekanisme politik yang ada selama ini. Apabila tuntutan ini dipenuhi, maka besar kemungkinan, tuntutan selanjutnya  mengenai jabatan presiden dan ketua parlemen yang diusung dari kalangan pemprotes.

Kedua, masalah lainnya mengenai konstitusi Irak yang disusun pihak AS pada tahun 2005. Menurut konstitusi tersebut, fraksi dengan suara terbesar di parlemen harus mencalonkan seorang perdana menteri baru. Pengadilan Irak baru-baru ini menanggapi masalah fraksi mayoritas di parlemen dengan menyatakan bahwa "fraksi mayoritas secara numerik berarti fraksi pasca pemilihan yang terdiri dari dua kubu atau lebih." Persoalannya pembentukan fraksi mayoritas sulit terbangun, karena perbedaan kelompok-kelompok politik di parlemen negara ini.

Ketiga, Masalah yang muncul dari sepak terjang beberapa kelompok dan tokoh politik Irak. Misalnya koalisi Saairun dan  Al-Nasr tidak hanya menggagalkan pembentukan faksi mayoritas, tetapi juga menentang semua kandidat yang dicalonkan oleh beberapa kelompok lain untuk mengisi jabatan perdana menteri.

Kedua kubu ini mengajak para pengunjuk rasa mencalonkan nama perdana menteri dengan langkah non-politik dan cenderung anarkis, yang secara efektif dapat mendiskreditkan kredibilitas parlemen Irak.

Keempat masalah yang dipicu pola perilaku aktor asing. Beberapa aktor asing, terutama AS dan Arab Saudi merasa puas dengan berlanjutnya kekosongan dan kebuntuan politik di Irak, dan berusaha meraih targetnya yang tidak berhasil dalam pemilihan parlemen Irak tahun lalu dengan menunggangi aksi protes di bundaran Tahrir Baghdad. 

Faktanya, Washington dan Riyadh memberikan dukungan terhadap nama-nama kandidat perdana menteri yang diusung protes massa di bundaran Tahrir demi mewujudkan kepentingan mereka. Padahal, nama-nama yang diusung pemrotes Al-Tahrir tidak didukung oleh mayoritas rakyat Irak. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip penting demokrasi. 

Masalah penting yang dihadapi Irak saat ini mengenai kelanjutan dari proses politik dengan konsekuensinya yang luas bagi rakyat Irak. Beberapa anggota parlemen, bersama sejumlah pengunjuk rasa dalam beberapa hari terakhir menuntut pemakzulan Barham Saleh dari jabatan presiden Irak. Selain itu, muncul skenario pembubaran parlemen yang juga disuarakan para pengunjuk rasa dan pendukung mereka.

Jika ini fenomena ini terus berlanjut, maka Irak sekali lagi akan berada di jalur ketidakamanan serius yang tidak bisa melayani kepentingan rakyat, bahkan lebih parah lagi akan memperburuk kondisi mereka. Syarat pertama bagi Irak untuk keluar dari situasi seperti itu dengan membangun konsensus antarkelompok-kelompok politik guna mencalonkan perdana menteri baru dari saluran parlementer dan kemudian melakukan amandemen konstitusi, terutama mengenai cara menunjuk perdana menteri baru.(PH)