Di Balik Kesiapan Presiden Irak Mengundurkan Diri

Presiden Irak, Barham Salih Kamis (26/12) dalam sebuah suratnya kepada parlemen menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri.

Irak sejak 1 Oktober 2019 dilanda aksi protes besar-besaran warga. Para demonstran menuntut pemulihan kondisi kehidupan, infrastruktur sosial, pemberantasan praktek korupsi dan penghapusan sistem saham dan pembagian etnis di struktur pemerintahan negara ini.

Seiring dengan berlanjutnya aksi protes dan juga mengingat aksi ini berubah menjadi kekerasan jalanan, Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi mengundurkan diri dan dibentuk anggota komisi independen pemilu dan akhirnya hari Selasa lalu undang-undang pemilu baru di Irak diratifikasi.

Ketua Parlemen Irak, Mohammad al-Halbousi menyatakan fraksi parlemen al-Bina sebagai fraksi terbesar parlemen. Meski demikian, Barham Salih dalam suratnya kepada parlemen menyatakan siap mengundurkan diri. Dengan demikian secara praktis menambah krisis politik yang ada di negara ini.

Sepertinya ada empat alasan terkait kesiapan Barham Salih mengundurkan diri:

Pertama: Pengunduran diri Abdul-Mahdi pada 1 Desember diterima oleh parlemen dan ia selama satu bulan untuk sementara menjabat sebagai perdana menteri Irak. Seiring denagn berakhirnya tenggat waktu satu bulan pemerintahan sementara, secara praktis presiden Irak juga harus merangkap jabatan perdana menteri. Sementara Barham Salih sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak akan merangkap jabatan perdana menteri. Dengan demikian ia mengirim surat kepada parlemen menyatakan kesiapannya mengundurkan diri.

Kedua: Represi Amerika Serikat kepada Barham Salih untuk tidak menunjuk perdana menteri baru. Selama satu bulan lalu ada tiga kandidat yang ditunjuk oleh Fraksi al-Bina untuk menempati jabatan perdana menteri, namun sejumlah sumber Irak menyatakan bahwa Barham Salih mendapat tekanan asing khususnya Amerika untuk menolak mengumumkan kandidat yang diusulkan untuk menempati jabatan perdana menteri. Hamid al-Musawi, salah satu anggota parlemen Irak mengatakan, ada represi asing terhadap presiden untuk mengundurkan diri.

Ketiga: Alasan ketiga kesiapan Barham Salih mengundurkan diri adalah adanya gerakan populis. Barham Salih ketika mengumumkan pengunduran dirinya, Mohammad al-Halbousi di suratnya kepada Fraksi al-Bina mengumumkan kelompok ini sebagai fraksi terbesar. Dengan demikian gerakan Sadr di suratnya kepada Barham Salih mengklaim pembentukan fraksi terbesar.

Padahal dari segi hukum, surat ketua parlemen untuk mengumumkan fraksi terbesar harus diberi catatan oleh presiden. Barham Salih yang mengetahui penentangan sebagian gerakan politik di parlemen serta demonstran di bundaran al-Tahrir dengan Fraksi al-Bina, menolak melakukan kewajibannya dan dalam sebuah gerakan untuk mempertahankan posisinya di struktur kekuasaan Irak, ia menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri.

Sepertinya alasan keempat dari kesiapan Barham Salih mengundurkan diri berkaitan dengan sikap etnis Kurdi Irak terkait undang-undang baru pemilu. Kelompok Kurdi di sidang parlemen Irak untuk meratifikasi undang-undang baru pemilu, meninggalkan ruang sidang dan mengumumkan penentangan mereka.

Sepertinya pengumuman kesiapan pengunduran diri Barham Salih dua hari setelah peratifikasian undang-undang baru pemilu juga berkaitan dengan sikap Kurdi Irak terkait masalah ini.

Poin terakhir, jika pengunduran diri Barham Salih diterima oleh parlemen, maka ketua parlemen akan menangani tugas-tugasnya hingga terpilihnya presiden baru dalam satu bulan. (MF)