Klaim Berdirinya Pemerintahan Otonom di Selatan Yaman

Dewan Transisi Selatan Yaman yang didukung Uni Emirat Arab, UEA baru-baru ini mengumumkan berdirinya pemerintahan otonom di wilayah yang didudukinya.

Alasan pengumuman berdirinya pemerintahan otonom oleh Dewan Transisi Selatan Yaman adalah kegagalan pemerintahan Abd Rabbuh Mansour Hadi dalam mengatasi bencana banjir yang baru-baru ini melanda kota Aden.

Akibat banjir ini, penduduk Aden mengalami berbagai masalah termasuk terputusnya aliran listrik, sehingga mendorong ratusan dari mereka melakukan aksi protes terhadap pemerintahan Mansour Hadi.

Dewan Transisi Selatan Yaman memanfaatkan situasi ini, dengan dalih ketidakbecusan pemerintahan Mansour Hadi dalam mengatasi bencana banjir, mereka mengumumkan berdirinya pemerintahan otonom di selatan Yaman.

Namun alasan sebenarnya terkait erat dengan perebutan kekuasaan antara Dewan Transisi Selatan Yaman dan pemerintahan Abd Rabbuh Mansour Hadi di satu sisi, dan perseteruan Arab Saudi-UEA di sisi lain.

Sebagaimana diketahui, Dewan Transisi Selatan Yaman dibentuk pada Mei 2017. Alasan utama pembentukannya adalah perselisihan dengan pemerintahan Mansour Hadi.

Dewan Transisi Selatan Yaman mengupayakan separatisme di selatan Yaman, dan bermaksud mendirikan negara Yaman Selatan. Mereka bercita-cita kembali ke era sebelum tahun 1990 yang saat itu Yaman terdiri dari dua negara di utara dan selatan.

Tahun 2019 dapat dianggap sebagai puncak perebutan kekuasaan Dewan Transisi Selatan Yaman dan pemerintahan Abd Rabbuh Mansour Hadi, kala itu pasukan bayaran Dewan Transisi Selatan Yaman berhasil menduduki Istana Kepresidenan Mansour Hadi, dan beberapa instansi pemerintahan lain di Aden.

Saudi dengan menggagas kesepakatan Riyadh pada November 2019, berusaha mengakhiri perseteruan ini, namun sekarang dengan adanya pengumuman berdirinya pemerintahan otonom di selatan Yaman, konflik tampaknya akan memanas kembali.

Kementerian Luar Negeri pemerintahan Mansour Hadi menyebut langkah Dewan Transisi Selatan Yaman yang menerapkan situasi darurat dan otonomi di selatan Yaman, sebagai pemberontakan bersenjata.

Sementara itu, tanpa dukungan UEA, Dewan Transisi Selatan Yaman hampir tidak mungkin bisa mengumumkan berdirinya pemerintahan otonom. UEA yang merupakan sekutu terpenting Saudi di perang Yaman, sejak dua tahun lalu, dalam upaya memperkuat pengaruh, terang-terangan menyatakan rivalitasnya dengan Riyadh.

Sehingga pengumuman berdirinya pemerintahan otonom di selatan Yaman, disinyalir merupakan bagian dari rencana Abu Dhabi untuk memperkuat pengaruh di wilayah tersebut, dan ia tidak akan keluar dari perang Yaman sebelum mendapatkan sesuatu.

Pada musim panas tahun 2019, Saudi melakukan banyak upaya untuk memediasi perseteruan Dewan Transisi Selatan Yaman dan pemerintahan Mansour Hadi, sehingga menghasilkan kesepakatan Riyadh pada November 2019.

Salah satu pasal terpenting dalam kesepakatan Riyadh adalah penempatan pemerintahan Mansour Hadi di kota Aden selama 7 pekan, memusatkan perhatian pada pasukan yang diawasi kementerian luar negeri, melancarkan perlawanan bersama terhadap Ansarullah, membentuk sebuah komite pengawas kesepakatan Riyadh di bawah pengawasan Saudi, dan penetapan 12 menteri oleh Dewan Transisi Selatan Yaman di kabinet mendatang, dari total 24 menteri yang ada.

Pengumuman berdirinya pemerintahan otonom di selatan Yaman, berarti bahwa kesepakatan Riyadh secara resmi berakhir, dan hal ini memaksa pemerintahan Mansour Hadi mendesak Saudi agar menekan Dewan Transisi Selatan Yaman.

Menlu pemerintah Mansour Hadi, Mohammed Al Hadhrami mengatakan, langkah Dewan Transisi Selatan Yaman sama halnya dengan pengumuman keluar dari kesepakatan Riyadh.

Oleh karena itu pasca pengumuman berdirinya pemerintahan otonom di selatan Yaman oleh Dewan Transisi Selatan, dan gagalnya kesepakatan Riyadh, pertempuran bersenjata diprediksi akan kembali memanas, dan perseteruan Saudi-UEA di wiayah selatan Yaman akan semakin luas. (HS)