Ketika Ekonomi Arab Saudi Kian Terancam
Ekonomi yang sebelumnya menjadi salah satu faktor kekuatan utama Arab Saudi, ancaman ekonomi terhadap Al Saud telah meningkat saat ini.
Arab Saudi negara investor terbesar di antara negara-negara Arab. Selain minyak, wisata religius dan agama juga salah satu sumber pendapatan penting Arab Saudi. Sebelum Raja Salman bin Abdulaziz dan anaknya, Mohammad bin Salman (MBS) berkuasa, dana investasi Arab Saudi sekitar 700 miliar dolar dan anggaran belanja negara ini juga tidak mengalami defisit.
Selama lima tahun lalu dana investasi Arab Saudi telah menyusut menjadi sekitar 400 miliar dolar dan bujet negara ini juga mengalami defisit sebesar 50 miliar dolar di tahun 2020.
Perang di Yaman yang diprediksikan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menelan biaya sebesar 233 miliar dolar, sampai saat ini sangat membebani Arab Saudi dan menjadi salah satu faktor anjloknya perekonomian Riyadh. Selain itu, biaya besar di sektor persenjataan juga menjadi faktor lain. Berdasarkan laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI, sejak berkuasanya Raja Salman dan anaknya, impor senjata oleh Arab saudi naik 130 persen.
Perang minyak dengan Rusia yang bertepatan dengan pandemi Corona dan disusul dengan anjloknya harga minyak juga menjadi faktor lain bagi menurunnya perekonomian Arab Saudi. Fanomena ini kini menimbulkan dampak berat bagi pemerintahan Al Saud dan rakyat Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi terpaksa mengurangi bujet tahun 2020. Menteri Keuangan dan Ekonomi Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan sebelumnya menyatakan bahwa negara ini terpaksa memangkas bujet tahuannya sebesar 50 miliar Rial atau 13,3 miliar dolar akibat anjloknya harga minyak.
Pemerintah Saudi pekan lalu juga meratifikasi sebuah keputusan dan menyatakan akan mengurangi gaji karyawan swasta di negara ini sebesar 40 persen untuk menanggulangi kondisi sulit wabah Corona dan krisis ekonomi di negara ini.
Sekaitan dengan ini, Al Saud yang juga tengah mendapat tekanan dari Amerika akibat turunnya harga minyak dan Washington tengah menarik rudal patriot dan pasukannya dari Arab Saudi, memutuskan untuk mengurangi produksi minyaknya bulan mendatang (Juni) sebesar satu juta barel perhari.
Tak hanya itu, pemerintah Riyadh juga terpaksa memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menghentikan bantuan biaya hidup terhitung awal Juni dan akibat eskalasi krisis ekonomi.
Terkait hal ini Mohammad al-Jadaan hari Senin lalu mengatakan, mulai awal Juni PPN akan dinaikkan dari lima persen menjadi 15 persen serta terhitung awal Juli bantuan biaya hidup (subsidi) akan dihentikan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Arab Saudi menyaksikan bahwa ekonomi dari sumber kekuatan dan peluang menjadi faktor ancaman bagi Al Saud akibat kebijakan luar negeri yang keliru, mahal dan mandul.
Jika korupsi yang meluas dari keluarga yang berkuasa, diskriminasi dan ketidakadilan antara pangeran dan rakyat, serta diskriminasi berat terhadap Syiah dan kekerasan politik dan peradilan yang meluas adalah di antara alasan utama protes rakyat Saudi terhadap Al Saud, maka pemutusan bantuan subsidi dan penaikan pajak dapat dikategorikan sebagai faktor lain dari ketidakpuasan warga Arab Saudi terhadap Al Saud.
Poin terakhir adalah lemahnya posisi Arab Saudi di dalam negeri dan di kawasan sepenuhnya sesuai dengan harapan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Bahkan dapat disebut bahwa kondisi ekonomi Arab Saudi dewasa ini dan kegagalan beruntun kebijakan regional Riyadh juga dampak dari resep yang diberikan Washington kepada putra mahkota muda Saudi. (MF)
