Zoom, FB dan YouTube Blokir Webinar Leila Khaled

Leila Khaled merupakan anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato webinar (Seminar Daring) di San Francisco State University (SFSU) pada 23 September 2020.

Namun sayangnya, perusahaan besar Silicon Valley memblokir webinar karena tekanan dari rezim Zionis Israel dan kelompok-kelompok lobinya.

Webinar tersebut seharusnya menampilkan Leila Khaled, seorang aktivis dan ikon perlawanan Palestina, tetapi diblokir oleh perusahaan Facebook, YouTube dan Zoom di Silicon Valley.

Platform konferensi video, Zoom, awalnya melarang universitas menggunakan perangkat lunaknya untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Zoom mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan layanannya menjadi tuan rumah diskusi virtual yang diselenggarakan oleh SFSU.

Perusahaan konferensi video itu membuat pengumumannya pada Selasa malam, 22 September 2020 kurang dari sehari sebelum program yang dijadwalkan tentang "Mengajar Palestina".

"Zoom berkomitmen untuk mendukung pertukaran ide dan percakapan terbuka, tunduk pada batasan tertentu yang terkandung dalam Persyaratan Layanan kami, termasuk yang terkait dengan kepatuhan pengguna terhadap undang-undang kontrol ekspor AS, sanksi, dan antiterorisme," kata perusahaan itu di pernyataan yang dikirim ke The Lawfare Project.

Zoom mendesak universitas penyelenggara seminar untuk membatalkan acara tersebut karena Khaled adalah anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina, di mana organisasi ini dianggap kelompok teroris oleh Amerika Serikat.

Namun Departemen Studi Etnis Arab dan Muslim dan Diaspora universitas, yang menyelenggarakan acara tersebut, mengatakan di media sosial bahwa mereka berencana untuk melanjutkan program tersebut.

"Zoom mengancam akan membatalkan webinar ini dan membungkam narasi Palestina. Kami berharap SFSU menegakkan kebebasan berbicara dan kebebasan akademik kami dengan menyediakan tempat alternatif untuk ruang kelas terbuka ini," bunyi pernyataan departemen studi tersebut.

Webinar ini juga dibatasi oleh Facebook, yang memiliki sejarah panjang dalam menyensor warga Palestina.

Kemudian, acara tersebut dilanjutkan melalui YouTube, tetapi tidak lama setelah dimulai, perusahaan menghentikan streaming video dan menggantinya dengan pemberitahuan yang berbunyi, "Video ini telah dihapus karena melanggar Persyaratan Layanan YouTube."

Seminar daring tersebut bertajuk "Whose Narratives? Gender, Justice, & Resistance: A conversation with Leila Khaled."

Banyak warga Palestina dan aktivis hak mengecam platform media sosial tersebut karena menyensor konten webinar dan membatasi kebebasan berbicara hanya karena tekanan dari rezim Zionis Israel dan kelompok-kelompok lobinya.

Rabab Ibrahim Abdulhadi, salah satu penyelenggara acara, membagikan email yang dia kirim ke SFSU mengenai pembatalan webinar dan mengecam langkah menjengkelkan itu.

"Sensor ini melanggar kebebasan berbicara dan kebebasan akademik kami sebagai fakultas untuk mengajar, dan tindakan itu merampas hak siswa kami untuk belajar, dan menyangkal hak masyarakat umum untuk mendengar dari pembicara yang tidak tersedia di media arus utama," bunyi email tersebut. .

"Oleh karena itu, kami mengharapkan universitas untuk secara serius dan terbuka menolak upaya Zoom untuk mengontrol pendidikan tinggi dan konten kurikulum dan ruang kelas kami," imbuhnya

Lebih dari 2.000 orang juga menandatangani petisi untuk mendukung kebebasan akademis di Palestina untuk mendukung webinar. Mereka menggarisbawahi bahwa, "SFSU sedang diserang dari ultra-sayap kanan Zionis karena mengadakan percakapan dengan pejuang kemerdekaan Palestina, Leila Khaled."

Petisi tersebut menggambarkan Khaled sebagai "sosok yang kuat dan menginspirasi."

"Dia lebih dari sekadar pejuang kemerdekaan. Leila adalah seorang ibu, istri, dan ikon nasional. Leila Khaled membuktikan bahwa seorang wanita dan seorang ibu memiliki tempat dalam melawan penjajahan dan penjajahan Israel. Apa yang paling dibuktikan Leila kepada kita adalah bahwa setiap orang memiliki tempat dalam Pembebasan Palestina," imbuh mereka. (RA)