Suriah Menyebut Sanksi AS Sebagai Kejahatan Perang
(last modified Sun, 20 Dec 2020 04:26:57 GMT )
Des 20, 2020 11:26 Asia/Jakarta
  • Faisal Miqdad, Menteri Luar Negeri Suriah
    Faisal Miqdad, Menteri Luar Negeri Suriah

"Tindakan ini tidak manusiawi, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," ujar Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Miqdad pada Sabtu (19/12/2020) malam saat mengkritik tajam sanksi AS terhadap Suriah.

Dalam wawancara dengan kantor berita resmi Suriah SANA, Faisal Miqdad, Menteri Luar Negeri Suriah menggambarkan kebijakan AS sebagai tidak manusiawi dan meminta negara-negara Barat untuk meninggalkan pendekatan mereka, yang telah menewaskan banyak orang di negara-negara sedang berkembang. Demikian dilaporkan IRNA, Ahad, (20/12/2020).

Faisal Miqdad, Menteri Luar Negeri Suriah

Menlu Miqdad juga meminta Barat untuk mengubah cara mereka mengejar kepentingannya yang menggunakan metode tidak manusiawi. Karena metode tersebut sepenuhnya bertentangan dengan hak asasi manusia.

Merujuk pada kehancuran di Suriah oleh teroris yang didukung oleh Amerika Serikat, negara-negara Barat dan beberapa negara di kawasan itu, Menlu Miqdad menambahkan bahwa para pendukung terorisme dan penjahat di Suriah harus membayar dukungan ini.

Di bagian lain pembicaraannya, dia menggambarkan hubungan Suriah dengan negara-negara sahabat seperti Rusia, Cina, Iran, Kuba, Nikaragua, dan Bolivia berkembang pesat.

Menteri Luar Negeri Suriah juga menanggapi rekor empat tahun Presiden AS Donald Trump dan kinerja destruktifnya di seluruh dunia. Menurutnya, Pemerintahannya menghancurkan organisasi internasional, merusak konstelasi yang telah tercipta pasca Perang Dunia II, dan bahkan mengganggu tatanan dunia.

"Hubungan AS dan negara-negara di dunia tidak didasarkan pada kesepakatan bersama, tetapi pada ancaman dari Washington dan penerapan sanksi sepihak serta tekanan militer terhadap negara-negara," tegas Miqdad.

Menanggapi pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa jika pemerintah ini mencari dunia yang aman dan bebas dari ancaman dan perang, ia harus meninggalkan kebijakan Washington saat ini dan mengejar kebijakan yang sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedaulatan dan independensi negara-negara di dunia.