Pernyataan Naif PM Turki Soal Suriah

Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu dalam statemennya pada pertemuan fraksi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), menyatakan kekecewaannya atas kemenangan beruntun militer Suriah di kota Aleppo. Ia mengatakan bahwa kita sudah saatnya berada di samping Aleppo ketika jet-jet tempur Rusia sedang membunuh warga sipil.

Davutoglu mengklaim bahwa serangan Rusia tidak menarget teroris, tapi warga sipil dan pemberontak moderat. Dia juga berusaha memancing emosi masyarakat dengan mengatakan bahwa siapa saja yang diam terhadap musibah di Suriah, maka ia bertanggung jawab atas tenggelamnya anak-anak pengungsi.

Namun, Davutoglu tidak menyampaikan sesuatu tentang peran pasukan garda pantai Turki dalam mencegah keberangkatan perahu-perahu pengungsi ke pantai Yunani untuk menuju ke Eropa. Ia bahkan tidak menyinggung tentang aksi para mafia yang bebas melakukan operasi penyelundupan pengungsi.

Di hadapan polisi Turki, para mafia bebas beraksi di kota-kota besar Turki untuk mencari pengungsi dan memperoleh uang dalam jumlah besar untuk mengirim mereka ke Eropa.

Davutoglu masih saja berkisah tentang kedatangan gelombang baru pengungsi Suriah ke negaranya, padahal Turki memilih menutup perbatasannya terhadap sebagian pengungsi dan pemerintah Ankara meminta dana tiga miliar euro per tahun dari Uni Eropa sebagai syarat penerimaan pengungsi di wilayah Turki dan itu pun untuk jangka waktu minimal dua tahun.

Setelah kebijakan pemerintah Turki gagal di Timur Tengah dan perang Suriah, Ankara tampaknya ingin menutupi biaya petualangannya selama ini di kawasan dengan cara menodong Uni Eropa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pengungsi Suriah dan penempatan mereka di berbagai kota Turki akan menyebabkan munculnya masalah ekonomi, sosial, keamanan, dan budaya bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, para pejabat Turki harus menerima bahwa munculnya situasi seperti itu merupakan konsekuensi paling minimal dari kebijakan intervensif mereka dalam urusan negara-negara tetangga.

Para pejabat Ankara menafikan tanggung jawabnya dalam terciptanya krisis tersebut dan tidak bersedia membayar harga untuk itu. Mereka bahkan memanfaatkan situasi itu sebagai alat propaganda dan cara untuk memperoleh bantuan dana dari Eropa serta mencemarkan nama Presiden Bashar al-Assad dan citra pemerintah Rusia sebagai pendukung Suriah.

Sikap bungkam para pejabat Turki atas dukungannya kepada kelompok-kelompok takfiri dan teroris juga patut dicermati, terlebih lagi dukungan itu dilakukan ketika masyarakat dunia menunjukkan kebenciannya terhadap teroris.

Dalam hal ini, dapat disinggung komentar beberapa pejabat Ankara yang baru-baru ini mengaku bahwa pangkalan-pangkalan militer Turki terbuka untuk pasukan koalisi internasional anti-ISIS dan Turki siap melakukan segala bentuk kerjasama untuk menumpas teroris ISIS. Padahal, kubu oposisi Turki dan Rusia berkali-kali mengungkap dokumen tentang kerjasama pemerintah Ankara dengan ISIS.

Statemen para pejabat Turki terkait transformasi regional termasuk krisis Suriah, mengindikasikan perilaku agresif mereka untuk mengejar kepentingannya dalam berbagai situasi. Mereka bahkan siap mengejar kepentingannya dengan cara mengobarkan perang di negara tetangga dan membuat ribuan orang terbunuh. (IRIB Indonesia/RM)