Dinamika Asia Tenggara, 30 Oktober 2021
https://parstoday.ir/id/news/world-i107924-dinamika_asia_tenggara_30_oktober_2021
Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Mulai Desember Tahun Ini, Indonesia Pimpin G20.
(last modified 2025-11-27T14:46:08+00:00 )
Okt 30, 2021 19:26 Asia/Jakarta
  • Presiden RI Joko Widodo di KTT G20
    Presiden RI Joko Widodo di KTT G20

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Mulai Desember Tahun Ini, Indonesia Pimpin G20.

Selain itu, masih ada isu lainnya dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Malaysia Utamakan Pembangunan Kembali Afghanistan, Myanmar janji lebih kooperatif soal rencana perdamaian ASEAN, Singapura periksa lonjakan aneh kasus COVID-19,

Mulai Desember Tahun Ini, Indonesia Pimpin G20

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari Jumat (29/10) bertolak menuju Roma untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 dan akan menerima presidensi G20 dari Italia.

"Di akhir KTT, Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Keketuaan Indonesia ini dimulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, presidensi ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia yang harus dijalankan dengan baik.

Presiden RI Joko Widodo

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa setelah penyerahan presidensi, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan G20 selama satu tahun ke depan.

Sebulan lalu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menegaskan bahwa exit policy menjadi hal yang penting dan akan sangat dibicarakan dalam pertemuan G20. Exit policy akan mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan berkoordinasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung.

"Ini bukan masalah mudah karena tiap negara punya kondisi berbeda-beda, kebijakan fiskal yang extra ordinary dimana kita memulihkan adanya defisit di atas 3% nggak berjalan selamanya dan semua negara menghadapi situasi sama di kebijakan fiskalnya," sebut Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (14/9).

Persoalannya nanti bagaimana desain dan kapan akan sama-sama mulai melakukan exit, dimana setiap negara punya pemulihan ekonomi berbeda, baik dari sisi kecepatan dan sisi seberapa merata pemulihan ekonomi terjadi di semua region atau negara.

"Kedua gimana semua negara akan melihat dampak Covid-19 yang nggak hanya di bidang kesehatan, ada dampak luka dari ekonomi akibat Covid-19," jelas Sri Mulyani.

Kemudian yang ketiga adalah bank digital dan mata uang. Sementara keempat adalah keuangan berkelanjutan atau sustainable finance dimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya di level global yaitu perubahan iklim.

Adapun agenda kelima adalah pembayaran lintas batas atau cross border payment serta keenam adalah kebijakan keuangan moneter mengenai financial inclussion: Digital & SME (Small Medium Enterprise) serta ketujuh adalah international taxation atau perpajakan internasional.

Malaysia Utamakan Pembangunan Kembali Afghanistan

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan pendirian negaranya terkait Afghanistan adalah searah dengan pandangan seluruh komunitas internasional, yaitu memberi keutamaan pada bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali negara tersebut.

"Malaysia juga seperti negara-negara lain berpandangan bahwa keterlibatan secara konstruktif perlu dilakukan dengan pihak yang berkuasa di Afghanistan," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Kamarudin Jaffar ketika memberikan jawaban atas pertanyaan sejumlah anggota parlemen di Gedung Parlemen, Senin (25/10/2021) seperti dikutip dari laman Antara.

Dalam isu pengakuan sebuah negara, ujar Kamarudin, terdapat faktor-faktor atau parameter tertentu yang perlu dipertimbangkan.

Kamarudin mengatakan faktor-faktor tersebut adalah seperti isu keabsahan atau dengan legitimasi yang merujuk kepada tahap penerimaan rakyat negara terhadap penguasaan dan pembentukan pemerintahan di negara tersebut.

Pemerintah yang dibentuk, katanya, harus bersifat inklusif  dengan menyertakan pelbagai golongan, termasuk etnik-etnik minoritas serta penyertaan wanita dalam pemerintahan bagi tujuan mencapai keamanan dan kestabilan berkelanjutan.

"Penyertaan wanita dalam pemerintahan adalah penting bukan saja dari sudut memelihara hak-hak wanita dan anak-anak perempuan tetapi juga daripada aspek peranan dan sumbangan mereka kepada pembinaan sesebuah masyarakat dan negara," katanya.

Myanmar janji lebih kooperatif soal rencana perdamaian ASEAN

Junta militer Myanmar pada Minggu berjanji akan bertindak kooperatif "sebisa mungkin" dalam melaksanakan rencana perdamaian yang disepakatinya dengan ASEAN.

Image Caption

Janji tersebut diutarakan Myanmar kendati negara itu mendapat teguran keras dari ASEAN, yang telah memutuskan menolak kehadiran pemimpin junta pada KTT ASEAN pekan ini.

Dalam pengumuman yang disampaikan media negara, Minggu, junta mengatakan pihaknya menjunjung prinsip hidup berdamping dengan negara-negara lain.

Junta juga menyatakan akan bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu dalam menindaklanjuti lima butir "konsensus" yang mereka sepakati pada April.

Konsensus itu didukung oleh China dan negara-negara Barat.

Para menteri luar negeri ASEAN pada 15 Oktober menolak kehadiran Ming Aung Hlaing, pemimpin militer Myanmar yang melakukan kudeta pada 1 Februari, karena dianggap gagal melaksanakan rencana perdamaian yang telah disepakati.

Konsensus mencakup penghentian permusuhan, membuka dialog, memberi akses bagi bantuan kemanusiaan, serta memberi akses penuh di Myanmar bagi utusan khusus ASEAN.

Junta pada Jumat (22/10) malam memukul balik dengan menuduh ASEAN melanggar prinsip-prinsip soal konsensus dan soal sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri para anggotanya.

Junta menolak menyetujui pengiriman perwakilan politik dari Myanmar selain Min Aung Hlaing.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei, belum mengomentari penolakan tersebut.

Singapura periksa lonjakan aneh kasus COVID-19

Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan sedang memeriksa "lonjakan yang tidak biasa" pada infeksi virus corona setelah negara kota itu melaporkan 5.324 kasus baru COVID-19 pada Rabu (27/10), yakni yang terbanyak sejak awal pandemi.

"Jumlah kasus infeksi luar biasa tinggi hari ini, sebagian besar karena banyak kasus positif COVID yang terdeteksi oleh laboratorium penguji dalam beberapa jam pada sore hari," kata kementerian kesehatan dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam.

"Kementerian kesehatan sedang melihat lonjakan kasus (COVID-19) yang tidak biasa ini dalam waktu yang relatif singkat, dan terus memantau dengan cermat perkembangan ini selama beberapa hari ke depan," kata kementerian tersebut.

Singapura juga mencatat 10 korban jiwa lainnya akibat penyakit itu pada Rabu, sehingga jumlah total kematian akibat COVID-19 di negara itu menjadi 349 orang.

Singapura memperpanjang beberapa pembatasan sosial pekan lalu untuk menahan penyebaran COVID-19 selama sekitar satu bulan agar dapat mengurangi tekanan pada sistem pelayanan kesehatannya.

Pihak berwenang Singapura telah menerapkan sejumlah larangan, yang antara lain membatasi kegiatan interaksi sosial dan makan di restoran untuk dua orang untuk memperlambat penularan virus corona baru.

Sekitar 84 persen populasi Singapura telah divaksin terhadap virus tersebut.