Putin Peringatkan Kondisi Kazakhstan

Presiden Rusia, Vladimir Putin di sidang istimewa pemimpin Organisasi Traktat Keamanan Kolektif (CSTO) yang digelar secara virtual mengatakan, sejumlah kelompok internal dan asing berusaha menyalahgunakan kondisi Kazakhstan. Kami tidak akan mengijinkan kondisi dalam negeri anggota CSTO tergoncang dan skenario revolusi warna (bludru) terealisasi.

Seraya mengisyaratkan bahwa insiden di Kazakhstan bukan upaya intervensi pertama dan terakhir pihak asing, Putin menambahkan, anasir terlatif teroris memulai aksinya di Kazakhstan untuk mengobarkan kerusuhan di negara ini, dan mempengaruhi keamanan dalam negeri Nur-Sultan.

Peringatan Putin ini dirilis mengingat transformasi kekerasan di Kazakhstan, salah satu anggota penting CSTO.

Selama beberapa hari di awal tahun baru, bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar (BBM) di Kazakhstan, aksi protes meletus di berbagai kota negara ini dan kemudian berubah menjadi kerusuhan jalanan. Sehari setelah kondisi samakin parah dan pasukan negara ini tidak mampu mengontrol keamanan, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev secara resmi meminta bantuan CSTO.

Setelah keputusan bersama dewan CSTO, pasukan penjaga perdamaian dari Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan dan Belarus dikimim dan mampu mengembalikan stabilitas relatif ke negara ini.

Rusia sebagai negara terpenting di CSTO menilai protes dan kerusuhan terbaru di Kazakhstan sebagai upaya terorganisir dari luar untuk merusak stabilitas dan keamanan negara ini. Moskow berulang kali memperingatkan upaya Barat untuk mengobarkan instabilitas di negara-negara persemakmuran dengan nama revolusi warna.

Petinggi politik dan militer Rusia meyakini bahwa upaya untuk mengekspor demokrasi dan revolusi warna sebagai salah satu alasan penting instabilitas  di lingkup luar dekat negara ini. Presiden Putin juga prihatin atas upaya penggulingan melalui provokasi terhadap protes sosial dan politik di negara-negara persemakmuran.

Aktivitas Barat khususnya Amerika Serikat untuk meluncurkan revolusi warna di neagra-negara bekas Uni Soviet senantiasa memicu protes dan kritik Rusia. Tapi terkait Kazakhstan, protes ini telah melampaui metode sipil dan berbau kekerasan serta pada dasarnya sebuah pemberontakan bersenjata.

Pejabat Rusia meyakini bahwa Amerika berada di balik peristiwa di Kazakhstan. Anatoly Antonov, dubes Rusia di Washington Senin (10/1/2022) dalam sebuah statemen menyatakan, instabilitas luas di Kazakhstan terjadi bersamaan dengan meningkatnya kecenderungan radikalisme di kawasan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

"Kondisi di Kazakhstan semakin ricuh setelah Amerika keluar secara tergesa-gesa dari Afghanistan, dan kecenderungan radikalisme di negara dan di seluruh kawasan Asia Tengah kian meluas," papar Antonov.

Moskow saat menjawab rekomendasi sejumlah pejabat Barat khususnya Menlu AS, Antony Blinken soal berunding dengan demonstran di Kazakhstan, seraya mengisyaratkan bahwa oknum-oknum ini adalah teroris dan bukan warga sipil biasa, menjamin bahwa instansi pemerintah Kazakhstan mampu mengontrol keadaan.

Sepertinya mengingat pandangan Rusia terkiat peran negara-negara dan anasir asing di instabilitas dan kerusuhan luas di Kazakhstan, Moskow tampaknya ingin menindak pemberontak bersenjata dan mencegah penyebaran instabilitas di negara terbesar Asia Tengah dalam koridor perang melawan revolusi warna di negara-negara persemakmuran.

Sikap Rusia ini juga didukung oleh Cina. Sekaitan dengan ini Menlu Rusia, Sergei Lavrov dan sejawatnya dari Cina, Wang Yi hari Senin di kontak telepon menyatakan dukungan tegasnya atas upaya pemerintah Kazakhstan untuk memulihkan ketertiban konstitusional di negara itu. (MF)