Amerika Tinjauan dari Dalam, 11 Juni 2022

Perkembangan di AS selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Biden Kirim 17 Ribu Tentara baru ke Negara Anggota NATO Lawan Rusia.

Selain itu, masih isu lainnya seperti Biden Lebih tidak Populer dari Trump, AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Iran, Pesawat Militer AS Jatuh di California, Empat Tewas, Organisasi HAM Internasional Kritik Rencana Lawatan Biden ke Arab Saudi.

Biden Kirim 17 Ribu Tentara baru ke Negara Anggota NATO Lawan Rusia

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden di laporannya menginformasikan ke DPR terkait pengiriman pasukan lebih besar ke negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Perang Ukraina memasuki bulan keempat dan respon atas serangan Rusia dan pengiriman senjata ke Ukraina terus berlanjut. Rusia memperingatkan bahwa senjata dan peralatan militer yang diberikan AS dan Eropa kepada Ukraina akan memperparah konflik di negara ini dan memicu dampak yang tidak dapat diprediksikan.

Menurut sebuah dokumen yang dirilis oleh layanan pers Gedung Putih, sebanyak 17.000 tentara AS lainnya telah dikerahkan ke negara-negara anggota NATO dalam beberapa bulan terakhir atas perintah Biden, demikian dilaporkan kantor berita Tass.

Joe Biden telah menyerahkan laporan rutin kepada Kongres sesuai dengan Resolusi Wewenang Perang 1973 tentang penempatan Angkatan Bersenjata AS di negara anggota NATO dan negara sekutu. Pasukan ini diklaim dikerahkan di negara-negara anggota NATO untuk melawan kemungkinan invasi Rusia ke wilayah negara-negara ini.

Masih menurut dokumen yang dirilis NATO di Eropa, total hampir 90 ribu pasukan Amerika ditempatkan di negara-negara anggota NATO di Eropa.

Moskow sampai saat ini berulang klai memperingatkan negara-negara Barat terkait langkah mereka mempersenjatai Ukraina dan ketidakpedulian atas pelanggaran HAM serta serangan pasukan Ukraina ke etnis Rusia di timur Ukraina.

Negara-negara Barat khususnya Amerika selama bertahun-tahun lalu memberi dukungan finansial dan militer besar-besaran, dan setelah meletusnya perang di negara ini, mereka melanjutkan dukungannya, di samping mengirim pasukan bayaran.

Biden Lebih tidak Populer dari Trump

Jajak pedapat terbaru di AS menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan warga terhadap Presiden Joe Biden lebih buruk dari masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Polling terbaru di Amerika mengindikasikan bahwa banyak banyak pemilih Amerika mengatakan mereka mendukung manajemen inflasi Biden, sebuah masalah yang memperburuk popularitas rendah presiden.

Menurut laporan laman The Hill, hasil jajak pendapat Morning Consult menunjukkan bahwa 58 persen warga Amerika tidak puas dengan kinerja Presiden Biden dan hanya 39 warga yang puas dengan kinerja presiden dari Demokrat ini.

Hasil jajak pendapata dirilis ketika polling Morning Consult bulan lalu menunjukkan bahwa 42 persen warga Amerika mengaku puas atas kinerja Biden.

Lembaga Amerika ini merilis hasil jajak pendapat terbarunya pada Rabu (8/6/2022) dan juga menyentuh masalah penting.

Menurut institut Amerika ini, mengingat bahwa masa kerja Presiden Biden telah berlangsung selama satu setengah tahun, membandingkan dirinya dengan satu setengah tahun pertama masa pemerintahan Donald Trump menunjukkan bahwa presiden AS saat ini kurang populer daripada mantan presiden dari kubu Republik tersebut.

Jajak pendapat Morning Consult digelar pada 4-5 Juni lalu dengan melibatkan 2006 responden.

Hasil terbaru dari tingkat popularitas Biden mencerminkan dampak langsung ekonomi akibat kenaikan bensin dan bahan makanan terhadap konsumen Amerika.

AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Iran

Departemen Keuangan AS kembali menjatuhkan sanksi pada dua warga negara Iran.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan hari Senin (6/6/2022) menjatuhkan sanksi kepada 13 individu dan 3 kelompok yang dianggap terlibat dalam aksi terorisme di kawasan.

Di antara orang-orang ini adalah tiga orang anggota Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam, dua di antaranya warga negara Iran dan satu warga negara Lebanon.

Terrorist Financing Targeting Center adalah lembaga yang terdiri dari Amerika Serikat, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Amerika Serikat dan sekutunya telah berulang kali menjatuhkan sanksi terhadap individu dan perusahaan Iran dan asing dengan berbagai dalih, termasuk hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

IRGC memiliki peran kunci dalam perang melawan teroris yang didukung AS di kawasan.

IRGC memberikan bantuan penasihat kepada pemerintah Irak dan Suriah dalam perang menghadapi kelompok teroris Takfiri atas permintaan resmi kedua negara ini.

Langkah tersebut menjadi tindakan yang tidak disukai Amerika Serikat, Arab Saudi dan rezim Zionis.

Sanksi baru AS datang ketika pemerintahan Presiden Joe Biden mengklaim pihaknya bermaksud untuk merundingkan cara bagi negaranya untuk kembali ke JCPOA.

Para pejabat dalam pemerintahan Presiden AS Joe Biden saat ini telah berulang kali secara terbuka mengakui kegagalan kebijakan tekanan maksimum dalam beberapa bulan terakhir, dengan mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk membawa Amerika Serikat kembali ke JCPOA; Namun sejauh ini mereka menolak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kembali ke kesepakatan nuklir internasional itu.

Republik Islam Iran, sebagai negara yang bertanggung jawab, telah berulang kali menyatakan bahwa  Amerika Serikat adalah pihak yang melanggar perjanjian, oleh karena itu Washington harus kembali ke perjanjian dengan mencabut sanksi, yang diverifikasi oleh Tehran.

Pesawat Militer AS Jatuh di California, Empat Tewas

Kecelakaan pesawat militer AS di negara bagian California menewaskan sedikitnya empat orang, dan satu orang masih dalam pencarian.

Beberapa helikopter militer,pembom dan pesawat latih AS telah jatuh dalam beberapa bulan terakhir.

Jumat lalu, sebuah pesawat supersonik multifungsi, Boeing F/E-18 Super Hornet jatuh di Pangkalan Udara Lemur di daerah Terona, gurun pasir di San Bernardino.

Daily Express hari Rabu (8/6/2022) melaporkan, pesawat militer dengan lima 5 orang penumpang ini jatuh di dekat Highway 78 dan Kochila Canal Road, dan tim penyelamat militer AS dikirim ke tempat kejadian.

Menurut laporan itu, kematian 4 orang di dalam pesawat telah dikonfirmasi dan pencarian orang kelima yang hilang terus berlanjut.

Menyusul insiden itu, beberapa akun media sosial, termasuk Twitter, mulai menerbitkan berita tentang keberadaan bahan nuklir di dalam pesawat, yang dibantah keras oleh militer AS.

"Berlawanan dengan laporan awal, tidak ada bahan nuklir di pesawat itu," kata Pangkalan Angkatan Udara El Centro di California tanpa mengumumkan jenis pesawat militer tersebut.

Pesawat ini milik Unit Penerbangan Maritim Ketiga yang berbasis di San Diego.

TRT melaporkan kemungkinan jenis pesawat Boeing V-22 Ospery, sebuah pesawat angkut militer yang mampu lepas landas dan mendarat dengan gaya helikopter atau pendaratan pendek dengan gaya pesawat.

Selain itu, pada hari Selasa, sebuah helikopter tempur Apache-64 AS milik pangkalan Fort Rocketer jatuh di dekat daerah Ozark di Alabama yang melukai dua orang.

Organisasi HAM Internasional Kritik Rencana Lawatan Biden ke Arab Saudi

Tiga belas organisasi hak asasi manusia internasional mengkritik rencana kunjungan presiden AS, Joe Biden ke Arab Saudi, dan menyebutnya sebagai payung dukungan untuk mengintensifkan kebijakan represif Putra Mahkota Arab Saudi.

Sebanyak 13 organisasi hak asasi manusia internasional dalam sebuah pernyataan hari Jumat (10/6/2022) menilai kunjungan Joe Biden ke Riyadh dan pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dapat memberikan dorongan baru untuk mengintensifkan kebijakan represif Al Saud, dan menghindari hukuman dalam masalah pelanggaran HAM.

13 kelompok hak asasi manusia meminta presiden AS menemui pembela hak asasi manusia Saudi yang tinggal di luar negeri sebelum melakukan perjalanan ke Riyadh untuk memastikan pembebasan para pembangkang yang ditahan. Mereka juga menyerukan pencabutan larangan bagi para pembela hak asasi manusia yang bepergian ke Arab Saudi.

CNN hari Sabtu (11/6/2022) melaporkan, Washington siap untuk melanjutkan hubungan dengan Riyadh dan mengabaikan pembunuhan keji terhadap Jamal Khashoggi, seorang kolumnis untuk Washington Post.

Padahal sebelumnya pemerintah Biden merilis sebuah laporan tahun lalu yang secara langsung menuduh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mendalangi pembunuhan Khashoggi.

Tetapi para pejabat AS mengatakan Biden, di bawah tekanan kuat untuk menghadapi Rusia di Ukraina dan menurunkan harga bensin di Amerika Serikat, mengabaikan masalah pelanggaran HAM di Arab Saudi untuk mengejar hubungan yang lebih hangat dengan negara itu di tengah perkembangan global yang signifikan.

Anggota Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan bahwa Presiden Joe Biden tidak boleh melakukan perjalanan ke Arab Saudi atau bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.