Dialog Biden dan Pemimpin Troika Eropa Soal JCPOA dan Iran
Presiden AS Joe Biden mengadakan pembicaraan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Minggu (21/08/2022) malam sementara pemerintahannya sedang mengkaji proposal nuklir Iran.
Dalam percakapan telepon ini, kepala tiga negara Eropa dan Biden membahas negosiasi saat ini tentang JCPOA dan menekankan perlunya memperkuat dukungan untuk mitra di kawasan Asia Barat serta upaya bersama untuk mencegah dan membatasi apa yang disebut kegiatan destabilisasi Iran di kawasan.
Pembicaraan antara para pemimpin Amerika Serikat dan Troika Eropa mengenai perundingan pembatalan sanksi di Wina dan tanggapan Iran terhadap proposal Eropa, serta apa yang disebut peran destabilisasi Iran di kawasan Asia Barat, telah terjadi sejalan dengan sikap yang sering dan tuduhan Barat terhadap Iran.
Sebenarnya, setelah Iran menanggapi usulan Uni Eropa dalam bentuk draf yang disampaikan Josep Borrell pada Senin (15/8) malam, diharapkan pihak Amerika juga akan memberikan tanggapannya terhadap proposal Eropa ini dalam beberapa hari.
Namun, pemerintahan Biden masih menolak untuk memberikan jawaban, dengan menyatakan bahwa mereka sedang membahas tanggapan Iran.
Faktanya, beberapa hari telah berlalu sejak jawaban Iran terhadap versi terbaru dari draft teks Kesepakatan Wina, mengungkap lemahnya keinginan pemerintah Biden untuk kembali ke JCPOA, karena perbedaan internal di Amerika Serikat dan tekanan dari rezim Zionis.
Sementara dengan mengakui perilaku rasional Iran, para ahli menilai mencapai kesepakatan akhir bergantung pada pengambilan keputusan politik di Gedung Putih. Tampaknya alasan untuk ini sebagian besar adalah kebingungan di pemerintah Amerika dan tekanan internal di Amerika Serikat dari para penentang JCPOA, terutama di Kongres Amerika.
Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS menggambarkan kembalinya negara itu ke JCPOA sebagai kegagalan besar bagi kebijakan luar negeri Biden.
Dalam akun Twitter komite ini, diklaim, "Pemerinta Iran berusaha mendapatkan jaminan berkelanjutan JCPOA dari pemerintah Biden, yang akan mengakhiri penyelidikan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), untuk melindungi perusahaan-perusahaan Barat yang beroperasi di Iran, dan mengizinkan Iran mempercepat kerja senjata nuklir ketika pemerintah AS mendatang keluar dari kesepakatan.
Presiden AS Joe Biden mengadakan pembicaraan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Minggu (21/08/2022) malam sementara pemerintahannya sedang mengkaji proposal nuklir Iran.
David Yacoubian, profesor California State University of America, menilai kelemahan internal Biden dan ketakutan akan reaksi Partai Republik dan beberapa Demokrat sebagai alasan untuk menunda perjanjian dengan Iran.
Menurutnya, "Bahkan tokoh imperialis paling keras kepala di Amerika telah menyadari bahwa upaya mereka untuk menghubungkan JCPOA dengan masalah lain dan menciptakan "perjanjian yang lebih baik dan lebih kuat" untuk Amerika, seperti kebijakan sanksi "tekanan maksimum", telah menemui kegagalan yang memalukan."
Kini, Biden bersama para pemimpin Troika Eropa terbukti lemah di bidang pengambilan keputusan terkait negosiasi pembatalan sanksi dan tanggapan terhadap rancangan kesepakatan yang disampaikan Uni Eropa. Alih-alih mengambil sikap logis terhadap jawaban Iran terhadap proposal Eropa, mereka justru menggunakan tuduhan tak berdasar dan yang seperti sudah-sudah terhadap Tehran dan berbicara tentang apa yang disebut tindakan destabilisasi Iran di Asia Barat.
Pertanyaannya di sini adalah bahwa pada dasarnya saat ini ketika keputusan penting harus dibuat terkait JCPOA dan negosiasi pembatalan sanksi di Wina serta draf yang diusulkan oleh Borrell, lalu mengapa harus mengajukan tuduhan ini?
Jawabannya adalah bahwa Barat, yang selalu mengikuti pendekatan perang politik dan propaganda terhadap Iran, berpikir bahwa tuduhan seperti itu akan mengintimidasi Iran dan membuat Tehran mengambil sikap pasif, dan dengan cara ini mereka akan memberikan konsesi minimum kepada Iran.
Padahal, Republik Islam Iran telah menekankan bahwa perlu untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi untuk mencabut sanksi, keberlanjutan pencabutan sanksi yang dijamin dan bahwa masalah tersebut tidak boleh lagi menjadi alat tekan yang digunakan terhadap Iran di masa depan.
Iran sedang mencari kesepakatan di mana ada jaminan manfaat ekonomi bagi rakyat Iran dan pembatasan ilegal pada penjualan minyak Iran dan perdagangan luar negeri harus dihapus.
Dengan cara ini, jika pihak Amerika Serikat, menerima tuntutan logis Iran dan persyaratan untuk pembentukan kesepakatan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan, kesepakatan akhir akan tercapai.(sl)
