Pars Today

Serikat Transportasi Tunisia, yang berafiliasi dengan Serikat Buruh Nasional negara itu mengumumkan akan mengadakan pemogokan dua hari. Serikat ini mengumumkan akan mengadakan pemogokan pada tanggal 25 dan 26 Januari di sektor transportasi udara, laut dan darat.

Serikat Transportasi Tunisia menambahkan, Sebagai akibat dari ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan serikat pekerja dan penolakan terhadap privatisasi perusahaan milik negara di sektor transportasi, diambil keputusan untuk mengadakan aksi mogok.

Menggelar pemogokan di sektor transportasi Tunisia akibat kegagalan presiden negara ini, Kais Saied, dalam memenuhi janjinya di bidang keluarnya Tunisia dari krisis politik dan memperbaiki situasi ekonomi dan sosial negara kecil di Afrika Utara ini, dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan dan tindakannya

Sejak tahun lalu, Tunisia menghadapi berbagai krisis ekonomi dan politik akibat ulah Kais Saied.

Sebelumnya, terjadi pemogokan nasional besar-besaran di Tunisia. Pegawai sektor publik Tunisia mogok pada Juni 2022 sebagai protes atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini dan kondisi kehidupan yang genting serta menuntut perbaikan kondisi kerja dan kehidupan mereka.

Pemogokan nasional yang meluas ini dikeluarkan oleh Serikat Pekerja dan Buruh Tunisia, dalam seruannya, organisasi ini meminta pegawai pemerintah untuk mogok karena krisis ekonomi terburuk yang dialami Tunisia sejak kemerdekaan.

Gara-Gara Sukai Postingan Medsos Hizbullah, Arab Saudi Vonis Dokter Tunisia 15 Tahun Penjara

159 organisasi dan institusi pemerintah, termasuk pelabuhan dan bandara, bergabung dalam panggilan satu hari ini dan melakukan mogok. Para pemogok ingin menaikkan gaji pegawai sektor publik dan daya beli mereka karena krisis ekonomi Tunisia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Terlepas dari pemogokan ini, Presiden Tunisia, Kais Saied, yang kini telah mengambil tampuk kekuasaan setelah tindakan semi kudetanya pada 25 Juli 2021 dengan membubarkan pemerintah dan membubarkan parlemen, belum dapat menemukan langkah yang efektif untuk keluarkan Tunisia dari kesulitan ekonomi dan sosialnya. Ini telah menyebabkan peningkatan ketidakpuasan.

Padahal, terlepas dari slogan-slogannya, presiden Tunisia belum menawarkan solusi apapun atas gejolak ekonomi dan tingginya angka pengangguran di negeri ini. Kondisi kehidupan sebagian besar penduduk Tunisia telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Tunisia telah lama menderita krisis ekonomi, yang diperparah oleh wabah Corona dan perang di Ukraina. Negara Afrika Utara ini sangat bergantung pada impor minyak dan bijian-bijian untuk membuat minyak goreng.

Serikat Transportasi Tunisia, yang berafiliasi dengan Serikat Buruh Nasional negara itu mengumumkan akan mengadakan pemogokan dua hari. Serikat ini mengumumkan akan mengadakan pemogokan pada tanggal 25 dan 26 Januari di sektor transportasi udara, laut dan darat.

Sebaliknya, Kais Saied justru mengambil langkah-langkah seperti mengubah konstitusi dan mengadakan referendum dalam hal ini, serta mengadakan pemilihan umum parlemen lebih awal, yang tentu saja hanya memiliki sedikit partisipasi dari rakyat Tunisia, serta membersihkan sistem peradilan dari pejabat kehakiman yang menentang tindakannya dan membatasi aktivitasnya.

Presiden Tunisia dalam satu setengah tahun terakhir, berusaha menciptakan berbagai pembatasan bagi partai-partai oposisi, terutama partai Islam Ennahda, demi mengambil langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan melanjutkan kepemimpinannya sendiri.

Dalam hal ini, Kais Saied telah mengambil serangkaian tindakan luar biasa dalam satu setengah tahun terakhir dan dengan mengumumkan pembatalan kekuasaan parlemen, pencabutan kekebalan anggota parlemen, pembubaran Dewan Pengawas Konstitusi dan melengserkan pemerintah, ia telah menciptakan kebuntuan politik yang parah di negeri ini, sehingga menghadapi gelombang keberatan dan protes dari partai politik, khususnya Partai Ennahda.

Bolsonaro Menghadiri Acara Publik Pertama Sejak Kekalahan Pemilu

Para penentang Kais Saied menuduhnya melakukan kudeta terhadap pencapaian demokrasi gerakan rakyat pada tahun 2011 yang menyebabkan penggulingan Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, tetapi Kais Saied mengklaim bahwa tindakannya sah dan diperlukan untuk menyelamatkan Tunisia dari krisis politik dan ekonomi.

Analis percaya bahwa situasi yang mengerikan dan krisis ekonomi Tunisia yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 menunjukkan kegagalan tindakan Kais Saied yang sewenang-wenang dan di luar hukum, terutama penyelenggaraan pemilu legislatif pada 17 Desember 2022 dengan sedikit partisipasi dari rakyat Tunisia adalah tanda yang jelas dari kegagalan Kais Saied.

Najib al-Shaabi, kepala oposisi Front Keselamatan Nasional di Tunisia, setelah partisipasi rendah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan umum parlemen, menuntut pengunduran diri presiden negara ini, Kais Saied, dan mencatat, Apa yang ditunjukkan dalam pemilu ini seperti gempa bumi yang akan benar-benar mengubah politik Tunisia.(sl)