Ketegangan Meningkat, Karabakh di Ambang Perang Ketiga

Ketegangan meningkat di garis kontak antara militer Republik Azerbaijan dan Armenia. Ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bersamaan dengan pertemuan tripartit Amerika Serikat (AS), Armenia dan Republik Azerbaijan di kota Arlington di negara bagian Virginia.

Perdana Menteri Armenia (PM) Nikol Pashinyan memperingatkan dalam sebuah tweet pada Rabu (28/6/2023) tentang meningkatnya risiko ketidakstabilan di wilayah Kaukasus Selatan.

Dalam tweet ini, PM Armenia menggambarkan pemblokiran penyeberangan Lachin dan serangan mematikan pasukan Azerbaijan terhadap orang-orang Armenia di Karabakh sebagai berbahaya, dan bisa memicu Perang Karabakh Ketiga.

Nikol Pashinyan juga menyinggung kelanjutan pemblokiran dan gangguan "ilegal" terhadap penyeberangan Lachin dan tewasnya empat orang Armenia. Dia meminta komunitas internasional untuk mengambil langkah praktis guna menjamin hak dan keamanan rakyat Nagorno-Karabakh.

Sebelumnya, Pashinyan memperingatkan bahwa pengabaian terhadap keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) oleh pemerintah Baku telah memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Karabakh.

Dia mengatakan, Azerbaijan terus memblokade penyeberangan, padahal ICJ memerintahkan pencabutan blokade pada 22 Februari tahun ini. Perintah pengadilan ini mengikat, namun keputusan ini tidak dilaksanakan. Saat ini, baik warga maupun kendaraan, dan mobil bantuan tidak diizinkan melewati perbatasan Lachin.  

Peringatan PM Nikol Pashinyan ini diungkapkan ketika Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menjamu sejawatnya dari Azerbaijan dan Armenia, dan bertemu serta berbicara dengan mereka sejalan dengan dimulainya babak baru negosiasi. Negosiasi yang dimulai pada Selasa (27/6/2023) malam ini, berlanjut selama tiga hari.

Dengan mempertimbangkan peningkatan konflik di jalur kontak antara pasukan Azerbaijan dan Armenia dan kelanjutan pembunuhan orang-orang Armenia, maka tak diragukan lagi, harus dikatakan bahwa perundingan baru-baru ini di AS belum mencapai hasil yang konstruktif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Karabakh.

Perundingan yang tidak membawa hasil baru-baru ini di Amerika berlangsung dalam situasi di mana negosiasi sebelumnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah Washington di tingkat menteri luar negeri, juga berakhir tanpa hasil.

AS sebagai anggota Minsk Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, yang telah dinyatakan bubar oleh pemerintahan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, berusaha untuk tidak dikecualikan dari proses negosiasi perdamaian antara Azerbaijan danArmenia di kawasan Kaukasus Selatan dengan menjadi tuan rumah pertemuan perdamaian ini.

Sementara pemerintah Ilham Aliyev berusaha menghilangkan kelompok mediasi Minsk dan menggantinya dengan Turki sejalan dengan kepentingan nasional pemerintah Ankara. Inilah mengapa pemerintah Ilham Aliyev terus menerus menabuh genderang perang dan berusaha memenuhi tuntutan Turki terhadap Armenia.

Para pakar menganggap tindakan pemerintah Ilham Aliyev selama dua tahun terakhir untuk memperoleh tanah yang diinginkan di wilayah Kaukasus Selatan bertentangan dengan kebiasaan dan hukum internasional serta hubungan ketetanggaan yang baik.

Petualangan pejabat pemerintah Baku ini telah menyebabkan banyak pakar memperkirakan kemungkinan perang Karabakh Ketiga untuk tahun depan atau 2025. Misalnya Arif Yunus, seorang pakar politik Azerbaijan - yang tinggal di Amerika – meyakini bahwa perang Karabakh Ketiga kemungkinan besar terjadi pada tahun 2024 dan 2025.

Arif Yunus meramalkan bahwa di masa depan perang Karabakh, Rusia tidak akan tetap netral dan akan menghukum Republik Azerbaijan untuk kepentingan Armenia.

Sekarang kita menyaksikan bahwa proses perkembangan yang sedang terjadi menguntungkan Armenia dan militer negara ini telah dipersenjatai kembali. Sementara Azerbaijan harus membayar Israel, Turki, dan Rusia untuk mempersenjatai tentaranya, serta tentara Armenia sebenarnya menerima senjata tanpa harus membayarnya.

Pergerakan militer pemerintahan Ilham Aliyev adalah bahwa para pejabat Baku mengikuti perintah Ankara, dan tinggal menunggu persengkongkolan antara Turki dan Rusia.

Pemerintah Turki berusaha mendapatkan poin dari para pemimpin Rusia dalam masalah keanggotaan di NATO dan pembelian senjata, termasuk S-400.

Meskipun demikian, tampaknya pejabat Rusia tidak mungkin bersedia memberikan konsesi di Kaukasus Selatan kepada Turki, yang merupakan anggota organisasi militer NATO dan sedang berdialog dengan para pemimpin Barat. (RA)