Amerika Tinjauan dari Dalam, 12 Agustus 2023

Dinamika di AS selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; Gedung Putih Bantah AS-Saudi Sepakat soal Normalisasi Israel.

Selain itu, masih ada isu lain seperti;

• AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Belarus
• Presiden AS akan Kunjungi Vietnam
• Senator Amerika: Ukraina Tidak akan Bisa Kalahkan Rusia
• AS sebut KTT tiga arah dengan Jepang dan Korsel akan bersejarah
• Gedung Putih: Pelepasan aset Iran dari Korsel tidak berdampak

Gedung Putih Bantah AS-Saudi Sepakat soal Normalisasi Israel

Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, membantah kebenaran berita Wall Street Journal soal dicapainya kesepakatan Arab Saudi dan AS, terkait kerangka umum normalisasi hubungan dengan Israel.

John Kirby, Rabu (9/8/2023) mengatakan, tidak ada kesepakatan apa pun yang dicapai terkait kerangka umum normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.

Ia menambahkan, "Terus terang, saya akan menyampaikannya secara terbuka di sini, bahwa laporan itu telah membuat sebagian orang mengira dialog-dialog yang dilakukan mengalami kemajuan lebih jauh, dan lebih pasti daripada kenyataan yang sebenarnya."

Menurut John Kirby, sekarang masih harus dilakukan dialog-dialog yang lebih intens supaya bisa sampai ke tujuan yang diharapkan.

"Tidak ada kesepakatan apa pun yang dicapai dalam rangkaian pembicaraan tersebut, tidak ada kesepatakan apa pun yang dicapai dalam kerangka penyusunan normalisasi atau segala bentuk pertimbangan keamanan lainnya yang kami dan sekutu kami miliki di kawasan, tapi pemerintah AS, berkomitmen melanjutkan perundingan dan melangkah ke depan," paparnya.

Sebelumnya Wall Street Journal melaporkan, para pejabat AS mengatakan Rezim Zionis dengan maksud memuluskan kesepakatan dengan Saudi, memberikan sejumlah kompensasi terhadap orang-orang Palestina.

Menurut media AS itu, pejabat Gedung Putih bahkan memprediksi kemungkinan sembilan bulan hingga satu tahun ke depan, kesepakatan antara Saudi dan Israel akan tercapai.

AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Belarus

Departemen Keuangan AS mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan pengenaan sanksi baru terhadap Belarus.

Reuters melaporkan, Departemen Keuangan AS hari Rabu (9/8/2023) yang mengumumkan bahwa AS telah menargetkan 8 orang, 5 entitas, dan sebuah maskapai dalam paket sanksi barunya terhadap Belarus.

Lembaga Amerika ini menyatakan bahwa sanksi tersebut dijatuhkan bertepatan dengan hari peringatan pemilihan presiden Belarus pada tahun 2020.

Pada pemilu presiden 9 Agustus 2020 di Belarusia, Alexander Lukashenko diumumkan sebagai pemenang, yang disambut protes meluas oleh oposisi di negara ini untuk menentang hasil pemilihan ini.

Pada akhir Mei 2023, pada pertemuan Kepala Keamanan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), Presiden Belarus memperingatkan, "Tidak seperti Revolusi pelangi tahun 2020 yang tidak berhasil dan sebagian besar tidak berdarah, rezim Barat sekarang melatih para pembangkang untuk terlibat dalam kekerasan bersenjata terhadap Minsk,".

Lukashenko menambahkan, "Sebenarnya negara-negara Barat terus-menerus menargetkan kami,"

Presiden AS akan Kunjungi Vietnam

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan segera mengunjungi Vietnam karena negara itu ingin meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan menjadi mitra utamanya.

Biden menyampaikan pernyataan itu saat berbicara dalam sebuah acara penggalangan dana politik di New Mexico hari Selasa (8/8/2023).

Ditanya soal pernyataan Biden itu, juru bicara Gedung Putih menjawab "untuk saat ini tidak ada lagi yang bisa disampaikan."

Dalam sebuah pertemuan April tahun ini, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan keinginan untuk mempererat hubungan karena Washington berupaya memperkuat hubungan dengan mitra-mitranya di Asia guna menghadapi China yang semakin keras.

Blinken menyatakan harapan bahwa hal ini bisa terjadi "dalam beberapa pekan dan bulan mendatang."

Washington berusaha menaikkan level hubungan dengan Hanoi menjadi kemitraan "strategis" dari sebelumnya selama satu dasawarsa terakhir disebut "komprehensif", meskipun Vietnam berhati-hati, mengingat risiko memusuhi China atau Rusia.

Cina yang menjadi tetangga Vietnam, merupakan negara besar yang menjadi pemasok utama untuk perdagangan ekspor vital Vietnam, sedangkan Rusia sudah menjadi mitra tradisional Vietnam.

Biden berkata dalam sebuah penggalangan dana di Maine pada 28 Juli bahwa dia mendapat telepon dari "pemimpin Vietnam" yang "sangat ingin bertemu dengan saya, saat saya pergi ke G20," merujuk rencananya melakukan perjalanan ke India demi menghadiri pertemuan puncak kelompok itu yang akan diadakan di New Delhi pada 9-10 September.

Washington dan perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika Serikat terang-terangan menyatakan ingin meningkatkan pasokan militer ke Vietnam yang sejauh ini sebagian besar terbatas pada kapal penjaga pantai dan pesawat latih.

Vietnam berusaha tak ingin terus tergantung kepada Rusia, yang tetap menjadi pemasok utamanya.

Senator Amerika: Ukraina Tidak akan Bisa Kalahkan Rusia

Senator Republik dari negara bagian Alabama menilai pasukan Ukraina tidak akan bisa memenangkan perang melawan Rusia.

Lebih dari setahun telah berlalu sejak perang antara Rusia dan Ukraina meletus pada Februari 2022

Perang ini dimulai karena NATO mengabaikan masalah keamanan Moskow.

Situs Hill melaporkan, Senator Republik Tommy Tuberville hari Selasa (8/8/2023) mengatakan, "Saya tidak mendukung pengiriman satu sen pun ke Ukraina,".

Pada saat yang sama, senator Amerika ini menyatakan penentangannya terhadap serangan Rusia ke Ukraina.

"Ukraina tidak bisa menang. Kita tidak boleh membuang semua uang yang kita butuhkan," ujarnya.

Komentar Tuberville muncul setelah jajak pendapat CNN menemukan bahwa 55 persen orang Amerika percaya Kongres AS seharusnya tidak mengizinkan lebih banyak bantuan ke Ukraina.

Presiden AS Joe Biden telah menjadikan agendanya untuk mendukung Ukraina, dan sejak awal perang, dia telah memberikan bantuan miliaran dolar, termasuk senjata ke Kyiv.

AS sebut KTT tiga arah dengan Jepang dan Korsel akan bersejarah

Amerika Serikat mengharapkan KTT trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, yang akan diselenggarakan Presiden Joe Biden akhir bulan ini di Camp David, akan "bersejarah", kata pejabat Gedung Putih pada Rabu (9/8).

Biden "sangat menantikan untuk menjadi tuan rumah" KTT pada 18 Agustus," kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby.

Ia menekankan bahwa meningkatkan hubungan trilateral dengan Jepang dan Korsel, yang keduanya merupakan sekutu AS, adalah penting bagi Washington maupun seluruh dunia.

"Camp David telah menjadi tempat bersejarah untuk konferensi dan pembahasan kebijakan luar negeri yang signifikan sepanjang sejarah keberadaannya," kata Kirby dalam konferensi pers daring, ketika ditanya alasan pemerintah Biden memilih tempat itu sebagai lokasi KTT.

Kirby mengatakan Biden akan menjadi tuan rumah bagi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol;

Pemerintah AS meyakini bahwa konferensi tingkat tinggi tiga pihak itu akan menjadi "diskusi tentang bagian bersejarah dalam hal pentingnya hubungan trilateral ini dengan kawasan Indo-Pasifik dan, sejujurnya, untuk Dunia."

KTT tersebut akan diadakan saat Jepang dan Korsel berusaha menjalin hubungan lebih erat.

Kishida dan Yoon pada awal tahun sepakat untuk menyelesaikan perselisihan berkepanjangan tentang kerja paksa masa perang.

Pertemuan trilateral itu juga akan dilakukan pada saat Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam  upayanya memiliki kemampuan rudal dan nuklir canggih.

KTT ini akan menjadi pertemuan puncak pertama yang khusus digelar para pemimpin AS, Jepang, dan Korsel. Sebelumnya, pertemuan-pertemuan trilateral itu dilangsungkan di sela konferensi internasional.

Gedung Putih: Pelepasan aset Iran dari Korsel tidak berdampak

Pejabat Gedung Putih, Jumat, mengatakan pelepasan aset Iran yang dibekukan di Korea Selatan tidak akan berdampak signifikan, di tengah laporan pemindahan hingga 7 miliar dolar Amerika (sekitar Rp107,2 triliun) dari Korsel bisa melemahkan mata uang lokal.

Koordinator Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk komunikasi strategis John Kirby mengatakan bahwa AS telah bekerja "secara intensif" dengan Korsel untuk tujuan itu.

"Yang bisa saya sampaikan tanpa membahas lebih rinci adalah kami sudah bekerja secara intensif dengan Korsel tentang ini, dan tidak ada dampak pemindahan akun dari Korsel," kata juru bicara NSC itu dalam jumpa pers virtual saat ditanya tentang potensi dampaknya terhadap nilai tukar won Korsel.

Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa AS telah sepakat untuk melepaskan aset Iran, yang dibekukan di dua bank Korsel sejak 2019, dengan imbalan pembebasan lima warga AS yang ditahan di Iran.

Korsel pada Jumat menolak mengonfirmasi kesepakatan antara AS-Iran tersebut. Namun, mereka menyampaikan harapan penyelesaian yang lancar atas masalah aset Iran yang dibekukan tersebut.

Pemerintah Korsel juga telah melakukan konsultasi erat dengan negara-negara terkait, termasuk AS dan Iran, untuk mengatasi masalah tersebut.