Realita Pahit Bantuan Barat: Memperkuat Elit dan Melanggengkan Ketidaksetaraan

Pars Today - Bantuan pembangunan Barat kepada masyarakat miskin telah menyebabkan munculnya kelas politik dan ekonomi yang bergantung dengan melanggengkan ketidaksetaraan sosial.

Bantuan pembangunan dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, tetapi pengalaman banyak negara penerima menunjukkan bahwa sumber daya ini tidak selalu sampai ke kelompok rentan dalam praktiknya.

Menurut laporan Tasnim, dalam beberapa kasus, bantuan telah menyebabkan reproduksi ketidaksetaraan, penguatan elit yang dekat dengan kekuasaan, dan pembentukan kelas yang bergantung pada sumber daya asing.

Bantuan Pembangunan: Alat untuk Keadilan atau Faktor Perpecahan?

Bantuan pembangunan yang dikirim oleh lembaga internasional dan negara-negara maju ke negara-negara miskin dan berkembang, secara teori, merupakan alat untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan publik, dan memperbaiki ketidaksetaraan struktural di negara-negara berpenghasilan rendah. Bantuan ini dapat meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan serta memainkan peran penting dalam situasi krisis.

Namun, literatur tentang ekonomi politik pembangunan menunjukkan bahwa efek yang disebutkan di atas tidak selalu positif dan netral. Salah satu kritik terpenting adalah bahwa aliran keuangan asing yang besar, jika masuk ke dalam konteks kelembagaan negara yang lemah, dapat menyebabkan konsentrasi sumber daya di tangan elit, pembentukan jaringan berbasis rente, dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi.

Di sinilah pertanyaan utama muncul, apakah bantuan ini benar-benar membantu mengurangi ketidaksetaraan atau justru secara tidak sengaja memperparahnya?

Mengapa bantuan pembangunan dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi?

1. Konsentrasi sumber daya di tangan elit politik dan ekonomi

Di banyak negara penerima, pemerintah dan badan eksekutif memiliki kapasitas kelembagaan yang terbatas. Dalam situasi seperti itu, alokasi bantuan asing sering mengalir melalui saluran yang dikendalikan oleh elit politik, birokrasi, atau militer.

Penelitian oleh Bank Dunia dan OECD menunjukkan bahwa bantuan di negara-negara ini secara tidak proporsional mengalir ke daerah-daerah yang lebih sensitif secara politik atau keamanan bagi pemerintah dan donor, daripada ke kelompok-kelompok termiskin. Proses ini memberi elit lokal akses yang lebih besar ke sumber daya, kontrak, dan peluang, dan menggeser distribusi pendapatan yang menguntungkan kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Hasilnya jelas, kesenjangan antara pusat dan pinggiran semakin melebar.

Dari perspektif ekonomi politik, masalah utamanya adalah bantuan mengalir ke struktur yang akuntabel secara demokratisnya lemah, memiliki transparansi keuangan yang terbatas, dan distribusinya tidak merata. Dalam situasi seperti itu, bantuan cenderung diserap ke dalam, dan bahkan mengakar dalam, struktur yang tidak merata itu daripada mereformasinya.

2. Pembentukan “kelas yang bergantung pada bantuan”

Salah satu konsekuensi yang kurang terlihat dari bantuan jangka panjang adalah terciptanya kelas yang mata pencaharian dan status sosialnya bergantung pada kelanjutan bantuan asing. Kelompok-kelompok ini termasuk orang-orang seperti manajer proyek internasional, staf LSM domestik dan internasional, konsultan, perantara, dan kontraktor terkait bantuan.

Orang-orang ini biasanya memiliki pendapatan jauh lebih tinggi daripada rata-rata di masyarakat, sehingga gaya hidup dan kepentingan mereka terpisah dari mayoritas masyarakat dan mereka tidak memiliki insentif untuk melakukan reformasi struktural yang dapat mengurangi aliran bantuan. Dalam literatur pembangunan, fenomena ini dikenal sebagai Elit Bantuan atau Kelas yang Bergantung pada Bantuan.

3. Ketidaksetaraan regional dan perkotaan-pedesaan

Bantuan pembangunan seringkali terkonsentrasi di daerah perkotaan, ibu kota, atau daerah dengan akses administratif. Implementasi proyek di daerah terpencil lebih mahal dan berisiko, yang mengakibatkan sebagian besar sumber daya dialokasikan ke kota-kota besar dan peningkatan kesenjangan regional. Studi empiris menunjukkan bahwa pola ini jauh lebih menonjol di negara-negara dengan konflik internal atau pemerintahan yang lemah.

Dampak penyuntikan bantuan pembangunan ke Afghanistan

Sebagai contoh, Afghanistan telah menjadi salah satu penerima bantuan pembangunan asing terbesar dalam dua dekade terakhir. Namun, terlepas dari jumlah bantuan yang sangat besar ini, ketidaksetaraan pendapatan belum menurun secara signifikan, perekonomian menjadi sangat bergantung pada bantuan asing, dan jaringan elit politik dan keamanan telah terbentuk.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan terkonsentrasi di Kabul dan beberapa kota besar, memperkuat kelas perkotaan yang terbatas. Sebaliknya, daerah pedesaan dan kaum miskin hanya menerima sebagian kecil manfaat berkelanjutan.

Dampak penyuntikan bantuan pembangunan ke Myanmar

Di Myanmar, bantuan pembangunan dirancang dengan fokus pada demokratisasi, masyarakat sipil, dan hak-hak minoritas. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan sebagian besar terbatas pada elit perkotaan dan etnis, dengan daerah-daerah terpinggirkan dan minoritas yang terdepolitisasi mendapat manfaat yang lebih sedikit. Bahkan, bantuan secara tidak sengaja telah membantu mereproduksi ketidaksetaraan etnis dan regional.

Setelah kudeta tahun 2021, kesenjangan ini menjadi semakin jelas, menunjukkan bahwa bantuan asing telah gagal membangun fondasi ekonomi yang inklusif.

Bantuan pembangunan dalam konteks kelembagaan yang lemah seringkali menyebabkan reproduksi ketidaksetaraan ekonomi, penguatan elit, dan pembentukan kelas dependen. Pengalaman Afghanistan dan Myanmar menunjukkan bahwa tanpa mereformasi struktur kekuasaan, transparansi, dan akuntabilitas, bantuan justru melanggengkan, bukan mengurangi, kesenjangan.(sl)