Krisis di Sudan Berlanjut, Wakil Khusus PBB Mengundurkan Diri
Perang di Sudan masih berlangsung dan pihak-pihak yang berkonflik masih bersikeras pada pendiriannya. Ssituasi ini menyebabkan upaya untuk mengakhiri perang tidak membuahkan hasil. Sekaitan dengan hal ini, Volker Peretz, Wakil Khusus PBB untuk Sudan menyatakan pengunduran dirinya dan memperingatkan Sudan tengah bergerak menuju perang saudara yang luas.
Dalam pengarahan terakhirnya dengan Dewan Kedaulatan, Peretz memperingatkan bahwa tidak ada tanda-tanda perang di Sudan akan melambat dan apa yang awalnya merupakan konflik antara dua formasi militer dapat berubah menjadi perang saudara besar-besaran.
Pengunduran diri Utusan Khusus PBB untuk Sudan terjadi tiga bulan setelah pemerintah Sudan menyatakan dia sebagai elemen yang tidak diinginkan.
Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Komandan Militer Sudan menuduh Peretz memiliki sifat fanatisme dan tidak menghormati kedaulatan nasional Sudan.
Perang di Sudan terus berlanjut dan intensitasnya meningkat di berbagai wilayah di negara ini. Dalam pernyataan terbarunya, Pasukan Pendukung Cepat Sudan (RFS) mengklaim bahwa tentara telah membunuh 104 orang dan melukai ratusan orang dalam 48 jam terakhir.
Perbedaan antara Abdul Fattah al-Burhan, Ketua Dewan Kedaulatan dan Komandan Militer Sudan, dan Mohamed Hamdan Dagalo, Komandan Pasukan Pendukung Cepat, setelah penandatanganan "Kerangka Perjanjian" untuk menciptakan masa transisi dan penyerahan kekuasaan kepada warga sipil, secara terang-terangan dimulai mencari kekuasaan dengan konflik bersenjata di Sudan sejak tanggal 15 April antara Militer Sudan dan pasukan RFS.
Sejauh ini mediasi internasional belum berhasil mengakhiri konflik tersebut dan bertemunya pihak-pihak yang berkonflik di meja perundingan.
Konflik-konflik ini berlanjut di berbagai wilayah di Sudan, dan selain di Khartoum dan Omdurman, konflik antara militer dan RFS Sudan juga meningkat di provinsi Kurdufan Utara dan Darfur Selatan.
Terkait hal ini, PBB di Sudan mengumumkan penemuan 13 kuburan massal di pusat provinsi Darfur di barat laut Sudan dan di perbatasan dengan Chad.
Misi PBB di Sudan mengumumkan bahwa kuburan massal tersebut merupakan hasil serangan RFS dan milisi Arab terhadap warga sipil, yang mayoritas adalah kelompok etnis Masalit.
Perang di Sudan masih berlangsung dan pihak-pihak yang berkonflik masih bersikeras pada pendiriannya. Ssituasi ini menyebabkan upaya untuk mengakhiri perang tidak membuahkan hasil. Sekaitan dengan hal ini, Volker Peretz, Wakil Khusus PBB untuk Sudan menyatakan pengunduran dirinya dan memperingatkan Sudan tengah bergerak menuju perang saudara yang luas.
Situasi di Sudan sangat buruk. Serangan kedua belah pihak semakin meningkat dan intervensi asing terus berlanjut baik secara langsung maupun tidak langsung di negara ini, sehingga komandan militer Sudan sedang berkonsultasi dengan beberapa negara di kawasan, seperti Mesir, dan komandan RSF juga telah memulai pembicaraan dengan beberapa negara lain.
Di sisi lain, intervensi Amerika terus dilakukan dalam bentuk upaya membangun perdamaian di negeri ini.
Dalam hal ini, surat kabar trans-regional Rai Al Youm baru-baru ini menulis tentang peran destruktif Amerika di Sudan, Sudan adalah korban konspirasi AS-Israel sebagai balas dendam atas sikap negara ini dalam mendukung masalah Palestina dalam beberapa tahun terakhir dan oleh karena itu, perang yang terjadi di tanah Afrika ini terus berlanjut, dan upaya regional dan global untuk menghentikannya dan menjatuhkan sanksi efektif terhadap para pelaku perang, sejauh ini tidak membuahkan hasil.
Meskipun organisasi-organisasi internasional telah memperingatkan tentang kondisi buruk di Sudan, konflik yang sedang berlangsung praktis membuat bantuan apa pun kepada masyarakat di negara ini menjadi mustahil.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyerukan kemauan politik terkoordinasi dari komunitas internasional untuk mengakhiri tragedi perang di Sudan.
Turk mengatakan, Kita memerlukan kemauan politik yang terkoordinasi, kerja sama dari orang-orang berpengaruh di komunitas internasional untuk mengakhiri bencana kemanusiaan di Sudan, sehingga konflik militer di negara ini harus dihentikan sebelum terlambat.
Kini perwakilan PBB di Sudan telah mengundurkan diri sementara negara ini praktis terlibat perang dan jika situasi ini terus berlanjut maka perang di Sudan dapat meluas ke negara-negara Afrika lainnya juga.
Tampaknya dalam situasi saat ini, mediasi dan negosiasi kelompok politik internal dengan pihak-pihak yang berkonflik dan penghentian intervensi asing sebagian dapat memberikan kondisi untuk pembentukan gencatan senjata.
Dalam hal ini, Suleiman Sandal, Pemimpin Gerakan Keadilan dan Kesetaraan Sudan mengumumkan, Republik pertama (konsensual - setelah penggulingan rezim Omar Al-Bashir) tidak dapat mengatur pemerintahan dan perbedaan pendapat yang menyebabkan pertempuran di Khartoum. Jadi perlu dibentuk republik kedua di Sudan yang mencakup sistem pemerintahan sipil dan demokratis, kedaulatan struktur federal atas negara dan pemilihan presiden berdasarkan kesepakatan.(sl)
