Khartoum Menentang Penempatan Pasukan Asing di Sudan

Khartoum menentang penempatan pasukan asing di Sudan dan menyatakan akan memperlakukan pasukan asing sebagai pasukan agresor.

Konflik bersenjata di Sudan meletus sejak Sabtu, 15 April 2023 antara tentara di bawah komando Abd al-Fattah al-Burhan dan pasukan reaksi cepat di bawah komando Mohamed Hamdan Dagalo berjuluk (Hamedti) atas kekuasaan.

Disebutkan bahwa perang sengit antara kedua pihak sampai saat ini telah menewaskan ratusan warga Sudan dan memaksa tiga juta orang lainnya mengungsi.

Hari Senin lalu, pertemuan segi empat IGAD digelar di di ibu kota Ethiopia untuk membahas krisis Sudan. Para peserta pertemuan ini merilis statemen menekankan pentingnya untuk menyelesaikan krisis Sudan secara damai. Militer Sudan memboikot pertemuan IGAD ini dan absen

Para peserta pertemuan IGAD juga meminta Pasukan Cadangan Afrika Timur (ISAF) menggelar pertemuan membahas kemungkinan penempatan pasukannya di Sudan untuk melindungi warga sipil serta menjamin akses dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka.

Menurut laporan Tasnim News, Kemlu Sudan Selasa (11/7/2023) dalam statemennya menyatakan, Khartoum menolak penempatan pasukan asing di Sudan, dan jika pasukan ini ditempatkan, maka akan diperlakukan layaknya pasukan agresor.

Dalam stamen ini ditekankan, bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh organisasi dan lembaga internasional ke Sudan diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan pemerintah Khartoum mengerahkan upayanya untuk menyelesaikan kesulitan rakyat Sudan.

Kemlu Sudan seraya mengecam statemen Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed yang menyerukan pembentukan zona larangan terbang dan pelucutan senjata berat negara ini, menyatakan, Khartoum menilai statemen ini melanggar kedaulatan nasional Sudan dan menolaknya.

Kemlu Sudan di akhir statemennya kepada IGAD menjelaskan, "Kegagalan untuk menghormati pendapat negara-negara anggota organisasi ini memaksa Khartoum untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya di IGAD." (MF)