Amerika Tinjauan dari Dalam, 30 September 2023

Perkembangan di Amerika Serikat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Ketua DPR AS: Joe Biden Terima Uang dari Cina.

Selain itu, masih ada isu-isu lainnya dari AS seperti:

• Jika Sampai Shutdown, AS Hanya Bisa Bantu Ukraina Beberapa Minggu
• Bakal Capres AS Tolak Ukraina Bergabung dengan NATO
• Senator Ted Cruz Cemaskan Pengaruh Luas Iran di Amerika
• Senat: Hacker-Hacker Cina Curi 60.000 Email Deplu AS
• Dokumen Strategi Pentagon: Iran Tak Ingin Kuasai Senjata Nuklir
• Tiga Orang Tewas Akibat Penembakan di Georgia, AS
• DPR AS setujui paket bantuan baru sebesar Rp4,64 triliun ke Ukraina

Ketua DPR AS: Joe Biden Terima Uang dari Cina

Ketua DPR Amerika Serikat menyinggung penyelidikan dalam rangka pemakzulan Presiden Joe Biden, dan mengatakan sejumlah uang ditransfer dari Cina ke rekening Biden.

Kevin McCarthy di akun X (Twitter), Rabu (27/9/2023) menulis, "Sejumlah uang dari Cina, ditransfer ke rekening yang mencantumkan tempat tinggal Joe Biden di Delaware sebagai alamat penerima."

Sampai saat ini para anggota DPR Amerika Serikat, dari Partai Republik terus berusaha menemukan bukti-bukti yang cukup untuk memakzulkan Presiden Joe Biden.

Menurut McCarthy, pihaknya di Komisi Pengawasan DPR AS, dua kali menemukan bukti transfer uang senilai 260 ribu dolar, ke rekening Hunter Biden, putra Presiden AS, saat mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2019.

Ketua DPR Amerika Serikat menegaskan, "Penyelidikan dalam rangka pemakzulan Presiden AS, akan mengungkap seluruh kebenaran."

Sebelumnya mantan Presiden AS, Donald Trump menuduh Joe Biden, berada di bawah kendali Cina. Menurutnya, Presiden AS ini sangat lemah dan berbahaya.

Ketua DPR AS mengumumkan dimulainya penyelidikan dalam rangka pemakzulan Joe Biden, pada pertengahan September 2023.

Kevin McCarthy mengaku sudah mengantongi informasi seputar korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden AS, beserta keluarganya.

Jika Sampai Shutdown, AS Hanya Bisa Bantu Ukraina Beberapa Minggu

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat memperingatkan jika pemerintah Gedung Putih mengalami shutdown, maka Washington hanya bisa mendukung Ukraina dalam perang, untuk beberapa minggu saja.

John Kirby, Senin (25/9/2023) dalam wawancara dengan CNN mengatakan, jika Kongres tidak meloloskan undang-undang pendanaan baru, maka Departemen Pertahanan AS, Pentagon hanya bisa memberi dukungan pada Ukraina dalam perang dengan Rusia, untuk beberapa minggu saja.

Pada saat yang sama, Kongres saat ini masih terus melanjutkan negosiasi panas dan serius terkait draf anggaran baru yang dapat memuluskan bantuan untuk Ukraina, senilai 25 miliar dolar.

Sehubungan dengan ini, John Kirby menuturkan, "Kami masih menyimpan sedikit anggaran lain untuk melanjutkan bantuan, oleh karena itu menurut saya untuk beberapa minggu ke depan atau sedikit lebih lama, tidak akan ada masalah, tapi tanpa permohonan penyempurnaan yang sudah kami ajukan, pasti akan berpengaruh pada kemampuan kami untuk memberikan dukungan yang baik kepada Ukraina, di musim gugur dan musim dingin."

Ia menambahkan, "Jika pemerintah federal AS, sampai shutdown, dan permohonan penyempurnaan tidak tercapai, maka kemampuan kami dalam meraih kemenangan di medan tempur akan sangat terpengaruh."

Pendanaan pemerintah AS, akan berakhir pada hari Sabtu (30/9/2023), dan tanggal 1 Oktober adalah dimulainya tahun fiskal baru. Jika Kongres gagal meloloskan undang-undang yang memperbarui pendanaan pada batas waktu itu, maka pemerintah AS akan mengalami shutdown.

Bakal Capres AS Tolak Ukraina Bergabung dengan NATO

Gubernur negara bagian Florida dan salah satu kandidat utama pemilihan umum presiden AS tahun 2024 menentang bergabungnya Ukraina dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan menganggapnya bertentangan dengan kepentingan AS.

Gubernur Florida Ron DeSantis hari Sabtu (23/9/2023) mengatakan,"Saya rasa masalah ini tidak sejalan dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,".

"Amerika Serikat tidak boleh memberikan cek kosong kepada Ukraina, kecuali jika Ukraina menggunakan pengaruhnya untuk mengakhiri perang ini," ujar DeSantis.

Statemen bakal calon presiden AS dari partai Republik ini mengemuka dua hari setelah Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dalam pertemuan tersebut, Zelensky meminta Biden agar Amerika Serikat terus memberikan dukungan militer terhadap Kyiv.

Sebelumnya, Joe Biden menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

Sementara itu, Leonid Slutsky, ketua Komisi Internasional Duma mengatakan, jika Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menerima proposal keamanan Rusia, maka konflik di Ukraina akan dapat dihindari.

Perang di Ukraina dimulai karena kurangnya perhatian Barat terhadap masalah keamanan Moskow dan perluasan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke dekat perbatasan Rusia.

Pada tanggal 21 Februari 2022, Presiden Rusia mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbass. Tiga hari kemudian, ia melancarkan operasi militer terhadap Ukraina, yang ia sebut sebagai "operasi khusus" yang menyulut konfrontasi militer kedua negara hingga kini.

Senator Ted Cruz Cemaskan Pengaruh Luas Iran di Amerika

Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, mengungkapkan kekhawatiran atas kekuatan pengaruh Iran, di tubuh pemerintah AS, dan meminta diplomasi dengan Iran, dihentikan.

Ted Cruz, Selasa (26/9/2023) di akun X (Twitter) menulis, "Informasi-informasi yang bocor hari ini menunjukkan bahwa Rezim Iran, menjalankan operasi infiltrasi yang luas. Ini mencakup anggota-anggota yang sekarang menjadi pejabat tinggi di pemerintahan Biden, dan terlibat dalam masalah Iran."

Ia menambahkan, "Sementara itu Tim Biden, terus melakukan perundingan rahasia dengan Iran, dan saya menyerukan supaya hal tersebut segera dihentikan."

Pada saat yang sama, Senator AS ini mengklaim bahwa Tim Joe Biden, bekerja sama dengan Iran, tanpa menyinggung sedikit pun kebijakan tekanan pemerintah Biden, dan hambatan-hambatan yang diciptakannya dalam perundingan nuklir Iran.

 "Orang-orang Amerika benar saat mempertanyakan mengapa pemerintah Biden, sangat bersahabat dengan Rezim Iran, dan mengapa pemerintahan Biden, membuka kesempatan nuklir dan terorisme Iran, mengalami kemajuan," imbuhnya.

Ted Cruz menegaskan, "Email dan laporan-laporan ini membuktikan operasi infiltrasi luas Iran, di level tinggi pemerintahan Presiden Joe Biden."

Senat: Hacker-Hacker Cina Curi 60.000 Email Deplu AS

Senat Amerika Serikat, dalam sebuah rapat dengar pendapat melaporkan sekitar 60.000 pesan dari kotak masuk email 10 pegawai Departemen Luar Negeri negara ini dicuri.

Dikutip dari situs Politico, Rabu (27/9/2023) diantara informasi-informasi yang dicuri dari email pegawai Deplu AS, adalah rencana perjalanan dan konsultasi diplomatik.

Senat AS mengumumkan, "Para hacker yang berafiliasi ke pemerintah Cina, mencuri sekitar 60.000 email dari kotak masuk 10 pegawai Deplu, sebagai bagian dari serangan siber tingkat tinggi awal musim panas ini."

 Senat menambahkan, Deplu AS melaporkan kepada Kongres, para hacker Cina, mencuri sekitar 60.000 pesan di kotak masuk 10 pegawainya. Menurut keterangan Deplu AS, pesan-pesan yang dicuri tersebut adalah milik para pegawai Deplu yang bertugas di Asia Timur dan Asia-Pasifik.

Sampai sekarang pemerintah Cina, belum memberikan tanggapan apa pun terkait klaim yang disampaikan pemerintah AS, tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan siber luas dengan tingkat kerusakan tinggi telah dialami oleh perusahaan-perusahaan AS.

Dokumen Strategi Pentagon: Iran Tak Ingin Kuasai Senjata Nuklir

Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, dalam dokumen Strategi Melawan Senjata Pemusnah Massal, DoD CWMD 2023, kembali menjelaskan bahwa Iran tidak berusaha menguasai senjata nuklir.

Pentagon dalam CWMD 2023, yang dirilis hari Kamis (28/9/2023) sekali lagi mengakui bahwa Iran, tidak menerapkan kebijakan memproduksi senjata nuklir.

Pada halaman 5 dokumen Strategi Pentagon 2023 yang berjumlah 15 halaman itu dijelaskan, "Iran dinilai tidak sedang menjalankan program senjata nuklir meski punya kemampuan memproduksi bahan fisil untuk perangkat nuklir kurang dari dua minggu."

Ini bukan kali pertama instansi pemerintah AS, mengonfirmasi bahwa Republik Islam Iran, tidak berusaha menguasai senjata nuklir. Hasil evaluasi dinas-dinas intelijen AS, yang dirilis tahun lalu juga menyimpulkan hasil yang sama.

Direktorat Intelijen Nasional AS, ODNI pada asesmen yang dipublikasikan pada Juli 2023 mengumumkan, "Iran saat ini tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir yang dapat diuji."

Senada dengan itu, Komunitas Intelijen Amerika Serikat, pada April 2022 mengumumkan bahwa Iran, tidak mengembangkan senjata nuklir saat ini.

Negara-negara Barat pimpinan AS, dan Rezim Zionis dalam beberapa tahun terakhir terus menuduh Iran berusaha menguasai senjata nuklir, tapi tuduhan ini dibantah tegas oleh Tehran.

Iran menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT, dan anggota Badan Energi Atom Internasional, IAEA, sehingga punya hak menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Tiga Orang Tewas Akibat Penembakan di Georgia, AS

Polisi Amerika Serikat mengumumkan bahwa tiga orang ditembak mati di Atlanta, Georgia pada hari Sabtu (23/9/2023).

Kebebasan untuk melakukan jual beli senjata dan membawanya di Amerika Serikat menyebabkan terjadinya berbagai kekerasan bersenjata dan penembakan di berbagai negara ini yang setiap hari merenggut korban.

Membandingkan data kekerasan dengan senjata antara Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia menunjukkan negara ini benar-benar harus dikecualikan. Di negara ini angka kejadian penembakan lebih tinggi dari negara lain di dunia.

Menurut laporan IRNA, penyelidikan awal menunjukkan bahwa seorang bersenjata menembak 2 orang lainnya dan salah satunya menembak penyerang dengan menggunakan senjata api.

Serangan itu terjadi di dekat sebuah toko dan ketiga orang tersebut tewas karena parahnya luka yang mereka alami.

Belum ada informasi yang dirilis mengenai kemungkinan motif penyerang melakukan penembakan mematikan ini.

Kekerasan bersenjata di Amerika membunuh ratusan orang setiap tahun. Namun karena lobi perusahaan senjata, pemerintah AS belum mampu menghentikan atau mengendalikan kekerasan ini.

Menurut hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation di Amerika Serikat, Satu dari setiap lima orang di Amerika Serikat pernah diancam dengan senjata dan pernah mengalami kekerasan bersenjata.

DPR AS setujui paket bantuan baru sebesar Rp4,64 triliun ke Ukraina

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis (28/9) waktu setempat menyetujui rancangan undang-undang untuk memberikan paket bantuan terbaru sebesar 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,64 triliun) kepada Ukraina.

RUU tersebut disetujui melalui pemungutan suara untuk rancangan undang-undang bantuan baru bagi Ukraina. Bantuan ini terpisah dari anggaran Pentagon.

RUU tersebut disetujui melalui pemungutan suara hingga larut malam, dengan hasil 311 suara setuju dan 117 menolak.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui anggaran 826 miliar dolar AS (sekitar Rp12.786 triliun) untuk Departemen Pertahanan setelah bantuan ke Ukraina dihapuskan dari paket anggaran Pentagon.

Namun, persetujuan anggaran 826 miliar dolar AS untuk Pentagon tidak menjamin bahwa pemerintahan AS tidak akan mengalami shutdown atau penutupan.

DPR juga menyetujui anggaran untuk Departemen Luar Negeri.

Pemerintah AS menghadapi ancaman penutupan pemerintahan karena adanya perbedaan soal rancangan undang-undang anggaran antara Partai Republik dan Demokrat.

Menurut undang-undang AS, Kongres harus menyetujui anggaran untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober dan berakhir pada 30 September.

Jika Kongres tidak dapat menyetujui anggaran tepat waktu, maka pemerintah harus menggunakan pendanaan sementara hingga anggaran untuk tahun fiskal disahkan.

Selama penutupan pemerintahan, pemerintah federal tak memiliki wewenang untuk membelanjakan anggarannya dan harus menghentikan semua kegiatan, kecuali untuk pelayanan penting.

Selama proses itu, pegawai pemerintah non-esensial akan cuti, sementara personel di layanan-layanan penting, termasuk militer AS, badan intelijen, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah sakit umum, bandara, dan personel penjaga keamanan penjara dapat terus menjalankan tugasnya.

Selama periode penutupan pemerintahan, para personel esensial ini biasanya tidak akan menerima gaji sampai Kongres meloloskan anggaran baru.