Lavrov: AS harus Abaikan Hak Vetonya terkait Gencatan Senjata di Gaza

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov kepada Presiden AS, Joe Biden mengatakan bahwa Washington harus menghentikan perang di Gaza untuk mengakhiri krisis di Asia Barat, serta tidak memanfaatkan hak vetonya untuk menjegal penerapan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Seperti dilaporkan IRNA, Lavrov Selasa (23/1/2024) dalam wawancaranya dengan CBS ketika menjawab pertanyaan apa yang ia rekomendasikan kepada Biden terkait Asia Barat, mengatakan, "Amerika dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan untuk menerapkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, dan langkah ini telah memperparah krisis di kawasan."

Selain itu, Lavrov hari Selasa di sela-sela sidang Dewan Keamanan PBB bertemu dengan Menteri Luar Negeri pemerintah Otorita Ramallah Palestina, Riyad al-Maliki dan menekankan pembentukan negara independen Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan dihentikannya segera penumpahan darah dan dimulalinya proses perdamaian di Timur Tengah berdasarkan hukum internasional, serta pembentukan negara Palestina berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 dengan ibu kota al-Quds.

Pejabat Palestina dan Rusia ini juga menekankan dilanjutkannya perluasan dialog politik dan pengokohan hubungan persahabatan Rusia dan Palestina.

Kelanjutan konsultasi Lavrov dan dukungannya terhadap rakyat Gaza terjadi pada saat sidang Dewan Keamanan PBB digelar dengan kehadiran Hossein Amir-Abdollahian, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dan beberapa menteri luar negeri negara lainnya, serta Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, untuk meninjau situasi di Timur Tengah dan Palestina serta dimulai pada Selasa malam.

Prancis, salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, bulan ini terpilih sebagai ketua periodik Dewan, dan mengundang menlu Iran serta negara lain untuk menghadiri sidang hari Selasa membahas kondisi Timur Tengah.

Amir-Abdollahian di hari pertama kunjungannya ke New York mengatakan bahwa penyelenggaran sidang ini “merupakan kesempatan untuk mengungkapkan seluruh posisi Republik Islam Iran dalam mendukung Palestina dan menentang genosida dan blokade Gaza, migrasi paksa masyarakat Gaza, dan  gagasan serta solusi yang ada harus dibahas di Dewan Keamanan.”

Dewan Keamanan PBB, yang memiliki lima anggota tetap dengan hak veto dan 10 anggota tidak tetap, sejak dimulainya perang Israel setelah operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, belum mampu menerapkan gencatan senjata di Gaza meski ada tekanan global dan tuntutan opini publik dunia karena adanya penentangan dan veto Amerika Serikat, salah satu anggota tetap dewan ini.

Tugas utama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang, dengan sikap unilateralisme beberapa anggotanya, semakin hari semakin menjauh dari misi utamanya dan tidak efektif dalam banyak kasus, seperti kasus perang Israel-Palestina. (MF)