Pars Today

Perkembangan di Amerika selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Terlalu Tua, Mayoritas Warga AS Tolak Pencalonan Biden di Pilpres Mendatang.

Masih ada isu lain dari Amerika seperti;

• AS Khawatirkan Memburuknya Situasi di Perbatasan Lebanon
• Departemen Keuangan AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Iran
• Pengadilan New York Jatuhkan Denda 355 Juta Dolar kepada Trump
• AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres

Terlalu Tua, Mayoritas Warga AS Tolak Pencalonan Biden di Pilpres Mendatang

Hasil sebuah jajak pendapat terbaru di Amerika Serikat menunjukkan, mayoritas warga Amerika menentang pencalonan Joe Biden, presiden saat ini di pemilu presiden mendatang (2024).

Menurut laporan FNA, berdasarkan jajak pendapat terbaru oleh Televisi ABC dan Ipsos, 86 persen warga Amerika meyakini bahwa Joe Biden terlalu tua untuk menjabat periode kedua presiden dan menduduki Gedung Putih.

Robert Hur, Inspektur Khusus Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengatakan, Biden bahkan tidak ingat kapan anaknya meninggal, atau kapan ia menjadi wakilnya Barack Obama.

Robert Hur, Inspektur khusus Departemen Kehakiman AS, yang telah menangani kasus penemuan dokumen rahasia di rumah dan kantor pribadi Biden selama beberapa bulan terakhir, dalam laporannya baru-baru ini menyebut Biden sebagai "pria lanjut usia yang beritikad baik dengan ingatannya lemah" dan mengatakan bahwa dia mungkin lupa bahwa Dia meninggalkan dokumen rahasia di tempat parkir selama beberapa tahun.

Pada saat yang sama ketika kekhawatiran di AS terhadap kesehatan Joe Biden meningkat, Ronny Jackson, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik dan mantan dokter Gedung Putih, juga menyerukan pemecatan Biden karena cacat fisik dan mental.

Ronny Jackson mengatakan, laporan terbaru dari inspektur khusus Robert Hur adalah konfirmasi lain dari "kondisi mental Joe Biden yang memburuk".

Jackson, yang menjabat sebagai dokter Gedung Putih selama 14 tahun, memperingatkan bahwa ingatan Biden yang sangat terbatas adalah hal yang “menyedihkan” sekaligus “mengerikan” bagi Amerika.

Mantan dokter Gedung Putih ini percaya bahwa Anda tidak perlu menjadi ahli untuk mendiagnosis penyakit Biden, dan ucapan cadel, tatapan mata, berjalan, pelupa, kebingungan adalah gejala dari kondisi Biden.

AS Khawatirkan Memburuknya Situasi di Perbatasan Lebanon

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan, pemerintah Gedung Putih, mengkhawatirkan memburuknya situasi di perbatasan Lebanon.

Jubir Deplu AS, Rabu (14/2/2024) malam mengumumkan Hamas, masih memiliki batalyon-batalyon bersenjata di Rafah, tapi Israel, harus mengambil langkah-langkah untuk mendukung warga sipil di wilayah ini.

Ia menambahkan, "Kami sedang berupaya untuk meraih kesepakatan pembebasan tawanan, dan mewujudkan jeda kemanusiaan sehingga izin masuknya bantuan kemanusiaan lebih besar bisa diperoleh."

Lebih lanjut Jubir Deplu AS, menjelaskan, "Kami mengkhawatirkan memburuknya situasi di perbatasan Lebanon, dan kami percaya proses diplomasi adalah opsi terbaik."

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk Qatar, Timmy Davis, kepada TV Al Jazeera menuturkan, Washington, tidak menginginkan pertempuran merembet ke Lebanon, bahkan Israel, sendiri tidak menginginkannya.

Sementara itu, sebuah lembaga afiliasi Angkatan Bersenjata Rezim Zionis, memprediksikan tahun depan tentara Israel, yang terluka akan bertambah sekitar 20.000 orang.

Departemen Keuangan AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Iran

Pemerintah Amerika Serikat melanjutkan kebijakan permusuhannya terhadap Republik Islam Iran dengan menjatuhkan sanksi kepada tiga individu dan empat entitas, karena mentransfer teknologi canggih Amerika ke Iran.

Departemen Keuangan Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan pada Rabu (14/2/2024) malam mengumumkan bahwa sanksi ini menargetkan tiga individu dan empat entitas yang terkait dengan transfer teknologi canggih Amerika Serikat yang digunakan oleh Bank Sentral Iran.

Departemen Keuangan AS menambahkan bahwa Perusahaan Layanan Informatika (ISC) di Iran yang berafiliasi dengan Bank Sentral Iran, Perusahaan ABS di UEA, Perusahaan L.L.C di UEA, dan Perusahaan Ted di Turki adalah entitas yang terkena sanksi.​

Departemen Keuangan Amerika Serikat menetapkan Sayed Abutaleb Najafi, CEO Perusahaan Jasa Informatika, Pouria Mirdamadi, salah satu karyawan perusahaan tersebut, dan Mohammad Reza Khademi, Direktur L.L.C. masuk dalam deretan orang yang terkena sanksi baru.

Pemerintahan Presiden AS yang saat ini dipimpin Joe Biden selama ini mengklaim mengusung slogan diplomasi dan pengurangan ketegangan, tapi faktanya terus mengadopsi kebijakan tekanan maksimum terhadap Tehran.

Langkah Biden  ini melanjutkan kebijakan pemerintahan Partai Republik Donald Trump dan menjatuhkan sanksi anti-Iran dengan berbagai dalih, termasuk hak asasi manusia dan perang di Ukraina dan Israel.

Pengadilan New York Jatuhkan Denda 355 Juta Dolar kepada Trump

Pengadilan New York menjatuhkan denda sebesar US$355 juta kepada mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump, atas tuduhan penipuan.

Trump juga dilarang menjalankan perusahaan di negara bagian New York selama tiga tahun ke depan.

AFP melaporkan, Trump dinyatakan bersalah telah menggelembungkan kekayaan secara tidak sah dan memanipulasi nilai properti, untuk mendapatkan pinjaman bank atau persyaratan asuransi demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Anak Trump, Eric dan Donald Trump Jr. juga dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus ini, dan diperintahkan untuk membayar denda masing-masing lebih dari US$4 juta.

Dalam kesaksian di persidangan, ahli menyebut Trump menilai klub eksklusifnya di Florida, Mar-a-Lago, dengan menggunakan "harga yang diminta", bukan harga jual sebenarnya.

"Dari tahun 2011-2015, para terdakwa menambahkan premi sebesar 30 persen karena properti tersebut adalah fasilitas komersil yang telah selesai," kata jaksa penuntut.

Namun pengacara Trump, Chris Kise, mengatakan tidak ada bukti jelas yang membuktikan niat Trump. Kise mengakui mungkin ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Trump, namun tidak ada yang mengarah pada kesimpulan soal penipuan.

Meskipun demikian, tidak ada ancaman penjara bagi Trump, karena kasus ini bersifat perdata dan bukan pidana.

Menjelang keputusan tersebut dibacakan, Trump mengatakan larangan melakukan bisnis di negara bagian New York serupa dengan "hukuman mati bagi perusahaan".

Sebagai pengusaha dan pengembang properti di New York, Trump membangun profil publik sebagai "batu loncatan" menuju industri hiburan, dan pada akhirnya terpilih sebagai presiden.

Trump disebut-sebut hampir pasti kembali maju sebagai presiden AS pada pemilu yang bakal digelar pada November 2024.

AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres

Gedung Putih pada Kamis (15/2) memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak ikut campur dalam pemilihan presiden AS yang akan berlangsung akhir tahun ini.

Hal tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Putin bahwa ia ingin melihat Presiden Joe Biden menang kembali dalam pemilu.

"Vladimir Putin tentu paham apa yang kami telah lakukan untuk menghalau pengaruh jahat Rusia di seantero dunia, khususnya terhadap apa yang mereka lakukan di Ukraina," ucap Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby dalam sebuah konferensi pers.

Ia juga mengatakan bahwa AS sudah menunjukkan berulang-ulang kali sejauh apa yang negaranya akan lakukan untuk melawan apa yang Rusia lakukan, khususnya di Ukraina yang tengah digempur Rusia.

"Oleh karena itu, Tuan Putin, menjauhlah dari pemilu kami," kata Kirby menegaskan.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Rusia yang disiarkan Rabu, Putin menyebut lebih memilih Joe Biden menang pemilu dibanding Donald Trump.

Biden yang berhasil menang pemilu dan menjadi presiden untuk masa jabat keduanya akan lebih baik untuk Rusia, kata Putin, karena Biden "lebih dapat ditebak".

Meski demikian, Putin mengatakan pihaknya siap "bekerja dengan siapapun pemimpin AS yang dipercaya rakyatnya".