Pars Today

Stephane Dujarric, Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Jumat (26/4) sebagai tanggapan atas pertemuan mahasiswa di Amerika Serikat untuk mendukung rakyat Gaza, bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pendukung setia kebebasan berbicara, termasuk di Amerika Serikat, dan mendukung hak masyarakat untuk melakukan protes secara damai.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengumumkan bahwa protes ini harus dipastikan tidak berubah menjadi publikasi pernyataan kebencian. Kita berada dalam masa kritis. Rektor universitas sedang menghadapi masa yang penuh tantangan dan harus menyeimbangkan semua masalah ini.

Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap protes damai di Amerika Serikat meskipun pemerintahan Biden dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak senang dengan perluasan protes mahasiswa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat untuk mengutuk kejahatan rezim Zionis di Gaza dan mendukung rakyat tertindas di kawasan ini menunjukkan lembaga internasional ini juga meyakini perlunya kebebasan berpendapat dan protes damai serta mengesampingkan standar ganda di bidang ini yang dianut oleh Washington.

Dengan meningkatnya protes mahasiswa di Amerika Serikat terhadap kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Rezim Zionis menyebut para pendukung warga Palestina di universitas-universitas Amerika sebagai “anti-Semit” dan menyebut protes tersebut "mengerikan" serta mengatakan bahwa demonstrasi "harus dihentikan".

Dukungan atas masyarakat Gaza dan protes terhadap kebijakan pemerintahan Biden yang mendukung rezim Zionis secara menyeluruh dari berbagai kalangan mahasiswa di universitas-universitas Amerika telah berkembang pesat.

Sejak dimulainya protes terhadap perang Zionis Israel di Gaza, yang telah menyebabkan puluhan ribu orang gugur syahid dan terluka di antara masyarakat di wilayah ini, sebuah gerakan nasional yang disebut “Gerakan Solidaritas dengan Gaza” telah dimulai dari Universitas Columbia di New York dan telah menyebar ke universitas-universitas Amerika lainnya. Sejauh ini, lebih dari 550 mahasiswa dan anggota staf akademik telah ditangkap.

Amerika, sebagai salah satu pengklaim utama hak asasi manusia dan kebebasan manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, telah berulang kali mencegah penyampaian pendapat dan penyelenggaraan demonstrasi dan protes terhadap Israel di Amerika Serikat.

Hal ini menunjukkan bahwa isu kebebasan berpendapat hanya diperbolehkan oleh pemerintah AS jika sejalan dengan dukungan terhadap kebijakan Washington dan sekutunya, khususnya rezim Zionis.

Jika tidak, maka tidak akan ada banyak ruang bagi individu atau lembaga untuk menyampaikan pendapat atau protes terhadap kebijakan yang berkuasa.

Mengenai diadakannya demonstrasi dan protes untuk mendukung rakyat Gaza dan mengutuk Israel di lebih dari 11 universitas besar Amerika di berbagai negara bagian di negara ini seperti New York, California, Texas dan Massachusetts, pemerintah negara ini telah memerintahkan polisi dan pasukan keamanan lainnya seperti Garda Nasional telah mengambil bantuan untuk menangani protes ini, yang sepenuhnya damai, dan menangkap ratusan mahasiswa dan anggota staf akademik.

Dalam laporan yang menarik, televisi Al Jazeera membahas konsekuensi kebebasan berpendapat di Amerika, yaitu memasukkan mahasiswa dan profesor Universitas Columbia ke dalam daftar hitam dan melarang mereka belajar dan bekerja, serta menyatakan bahwa Universitas Columbia memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Wall Street dan perusahaan senjata yang mendukung Israel, serta mahasiswa dan profesor yang dipecat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka di universitas lain dan memasuki pasar tenaga kerja.

Pekan lalu, lebih dari 100 mahasiswa pro-Palestina yang berkumpul di Universitas Columbia ditangkap. Sejumlah mahasiswa juga diskors dan dimasukkan ke komite disiplin universitas.

Tentu saja, standar ganda Amerika tidak hanya berlaku di bidang kebebasan berpendapat, tapi juga di bidang hak asasi manusia.

Meski terdapat bukti yang tidak dapat disangkal mengenai genosida rakyat Gaza yang dilakukan tentara Israel, Washington tetap membantah terjadinya genosida di Gaza.

Merujuk pada penemuan lebih dari 140 kuburan massal di Jalur Gaza, European Mediterranean Human Rights Watch mengumumkan bahwa banyak jenazah warga Palestina yang terpotong-potong di kuburan tersebut dan bahwa komite investigasi internasional harus dibentuk untuk menangani kejahatan mengerikan yang dilakukan Israel.

Di sisi lain, rezim Zionis menciptakan kelaparan buatan di wilayah tersebut dengan sengaja membuat masyarakat Gaza kelaparan, tapi pemerintahan Biden mengabaikan kejahatan tersebut dan menahan diri untuk mengambil tindakan efektif guna mencegah berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel.

Selain itu, Gedung Putih sudah menyerah atas dugaan sanksi terhadap beberapa unit tentara rezim Zionis yang jelas-jelas melakukan tindakan tidak manusiawi dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ABC News melaporkan pada hari Jumat (25/4), Pemerintahan Biden telah memutuskan untuk tidak membatalkan bantuan militer kepada tiga batalyon tentara Israel, meskipun ada kesimpulan mengenai "pelanggaran berat hak asasi manusia" terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat.

Penilaian tersebut disampaikan melalui surat Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken kepada Ketua DPR AS Mike Johnson.

Blinken mengumumkan bahwa keputusan ini tidak akan menunda bantuan apa pun ke Israel dan Tel Aviv akan menerima jumlah penuh yang dialokasikan oleh Kongres.

Dengan cara ini, Amerika Serikat harus dianggap sebagai mitra langsung Israel dalam kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga Palestina di Gaza karena dukungan politik, diplomatik, serta militer dan keamanan yang komprehensif ke Tel Aviv, serta penumpasan terhadap protes anti-Israel yang dilakukan di dalam Amerika Serikat.(sl)