Perintah Militer Trump terhadap Kartel Narkoba: Tantangan dan Risiko?

Pars Today - Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan Pentagon untuk menyiapkan opsi penggunaan kekuatan militer terhadap kartel narkoba, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Perintah Presiden AS kepada Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel narkoba muncul setelah kartel seperti Sinaloa dan Tren de Aragua ditetapkan sebagai kelompok teroris pada Februari 2025.

Krisis narkoba, khususnya epidemi fentanil, telah menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat dan keamanan nasional terbesar di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), lebih dari 110.000 orang di Amerika Serikat meninggal akibat overdosis narkoba pada tahun 2024, dengan lebih dari 70 persen kematian tersebut terkait dengan fentanil, opioid sintetis yang sangat kuat. Angka ini lebih dari dua kali lipat jumlah kematian akibat overdosis yang tercatat pada tahun 2015, yang tercatat sekitar 52.000 kasus.

Fentanil, yang sebagian besar diproduksi dan diperdagangkan oleh kartel Meksiko seperti Sinaloa dan Jalisco, diselundupkan ke Amerika melalui perbatasan AS dan didistribusikan di jalanan.

Selain itu, laporan Badan Penegakan Narkoba (DEA) tahun 2024 menemukan bahwa kartel Meksiko menyelundupkan lebih dari 450 ton fentanil ke Amerika Serikat setiap tahunnya, senilai miliaran dolar di pasar gelap. Krisis ini tidak hanya mengakibatkan kematian, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Menurut perkiraan Institut Kesehatan Nasional (NIH), biaya penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat pada tahun 2023 diperkirakan mencapai $1,5 triliun, termasuk biaya medis, kejahatan, dan hilangnya produktivitas ekonomi.

Dalam situasi seperti itu, Donald Trump telah menandatangani perintah rahasia yang memberi wewenang kepada Pentagon untuk merencanakan operasi militer melawan kartel, termasuk operasi angkatan laut dan serangan terarah di wilayah asing.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah tersebut akan memungkinkan pemerintah untuk menggunakan perangkat militer dan intelijen untuk menargetkan kartel sebagai "organisasi teroris bersenjata", alih-alih sekadar kelompok kriminal. Perintah tersebut dikeluarkan setelah pemerintahan Trump menetapkan beberapa kartel, termasuk Tren de Aragua dan Sinaloa, sebagai organisasi teroris global.

Keputusan ini tentu saja mengandung risiko dan tantangan, termasuk penggunaan personel militer AS untuk memerangi kartel narkoba di dalam dan luar negeri. Berdasarkan hukum, penggunaan militer AS untuk operasi di dalam negeri dilarang, dan operasi di luar negeri memerlukan izin Kongres atau justifikasi hukum tertentu.

Brian Finucane, pakar di International Crisis Group mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum domestik dan internasional dan dapat mengakibatkan tuntutan seperti pembunuhan di luar hukum.

Langkah ini juga dapat memicu ketegangan diplomatik dengan negara lain. Meksiko, salah satu target utama operasi ini, telah vokal menentang kehadiran pasukan AS di wilayahnya.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bahwa setiap "invasi" militer AS akan menjadi pelanggaran kedaulatan Meksiko. Sikap ini berisiko meningkatkan ketegangan diplomatik dengan Meksiko, mitra dagang utama AS.

Di sisi lain, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa operasi militer melawan kartel tidak serta merta mengurangi perdagangan narkoba.

Menurut Brandan Buck, peneliti di Cato Institute, Upaya serupa di Kolombia dan Meksiko sebelumnya gagal menghentikan peredaran narkoba dan justru meningkatkan kekerasan dan ketidakstabilan. Serangan militer juga dapat memicu pembalasan dari kartel, termasuk kekerasan terhadap warga negara AS di Meksiko atau Venezuela.

Terakhir, penggunaan kekuatan militer AS dapat mengakibatkan korban sipil dan ketidakstabilan di negara-negara target. Misalnya, konflik militer di Meksiko dapat menyebabkan pengungsian penduduk lokal dan peningkatan migrasi ke perbatasan AS, yang bertentangan dengan kebijakan imigrasi ketat Trump.

Meskipun tujuan yang dinyatakan dalam perintah Trump kepada Pentagon adalah menggunakan militer AS untuk memerangi kartel narkoba, mengurangi perdagangan fentanil, dan melindungi keamanan nasional AS, bukti sejarah menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak dapat menyelesaikan krisis narkoba. Keberhasilan di bidang ini memerlukan kerja sama internasional, penguatan penegakan hukum, dan investasi dalam pencegahan dan perawatan kecanduan, semuanya di negara yang dikenal sebagai konsumen terbesar beberapa obat paling mematikan di dunia.(sl)