Mengapa Demokrasi Amerika Tidak Berdaya di Hadapan Kepentingan Israel?

Polisi Amerika menangkap para demonstran yang memprotes kerja sama perusahaan Microsoft dengan rezim Zionis.

Tehran, Pars Today- Sumber-sumber di unit 8200 militer rezim Zionis mengungkapkan bahwa data platform cloud Azure milik Microsoft digunakan oleh rezim Zionis sebagai basis data luas mengenai penduduk Tepi Barat.

Menurut sumber ini, informasi tersebut dimanfaatkan untuk tujuan pemerasan terhadap individu, penangkapan mereka, atau pembenaran pembunuhan mereka; juga disebutkan bahwa data ini berperan penting dalam perencanaan serangan militer rezim Zionis terhadap Gaza dan Tepi Barat. Pengungkapan ini sekali lagi meningkatkan kekhawatiran terkait penggunaan teknologi Barat secara instrumental oleh rezim Zionis untuk menindas dan mengendalikan bangsa Palestina.

Di sisi lain, penangkapan sekelompok demonstran yang menentang kerja sama Microsoft dengan rezim Zionis di Amerika, kembali memunculkan pertanyaan: di mana letak demokrasi dan kebebasan individu serta sosial yang diklaim Amerika, dan mengapa hal itu luntur ketika berhadapan dengan kepentingan Israel? Negara yang menyebut dirinya sebagai pusat kebebasan berpendapat dan menuduh pihak lain melanggar hak asasi manusia, mengapa terhadap protes damai warganya sendiri bereaksi seperti ini?

Penangkapan para demonstran atas kerja sama Microsoft dengan rezim Zionis hanyalah contoh baru dari sikap yang menunjukkan sampai sejauh mana batas kebebasan di Amerika berjalan, dan bagaimana batas itu segera runtuh begitu bersinggungan dengan Israel. Meskipun tampak hanya sebuah unjuk rasa dan kemudian penangkapan, namun reaksi ini dengan jelas memperlihatkan bahwa dalam hierarki nilai-nilai di Washington, keamanan dan kepentingan Israel berada di atas hak-hak warga Amerika sendiri.

Perilaku ini berakar pada sejarah panjang dukungan tanpa syarat Amerika Serikat terhadap Israel. Sejak 1948 hingga kini, Amerika telah memberikan miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi kepada rezim ini, berulang kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi kritis terhadap Israel, dan secara politik selalu membela kebijakan Tel Aviv. Seperti terlihat dalam beberapa bulan terakhir, penindasan terhadap protes mahasiswa di universitas-universitas ternama AS menyebabkan pengusiran dan penangkapan mahasiswa serta ancaman terhadap mereka. Faktanya, universitas yang seharusnya menjadi pusat dialog bebas justru berubah menjadi arena penindasan kebebasan akademik.

Tindakan ini secara gamblang menunjukkan bahwa di Amerika, kebebasan berpendapat bersifat selektif; Anda bebas sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan Israel.

Kontradiksi ini muncul sementara Amerika selama puluhan tahun berusaha menampilkan citra dirinya sebagai pembela kebebasan untuk dijadikan alat kekuatan lunak. Namun, ketika di jalan-jalan New York atau di kampus Harvard dan Columbia para demonstran anti-perang ditekan, atau di kantor perusahaan teknologi karyawan ditangkap karena memprotes, maka tidak lagi bisa disebut bahwa demokrasi yang diklaim sudah melembaga di Amerika.

Di sisi lain, penggunaan teknologi Barat untuk tujuan militer Israel juga menimbulkan pertanyaan etis penting. Perusahaan seperti Microsoft atau Google berulang kali dituduh terlibat tidak langsung dalam proyek militer Israel. Ketika terungkap bahwa data pengguna di platform cloud mungkin jatuh ke tangan militer yang menggunakannya untuk merencanakan serangan atau penangkapan sewenang-wenang, persoalan ini tidak hanya terbatas pada politik luar negeri, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap teknologi dan esensi tanggung jawab perusahaan multinasional. Jawaban Microsoft yang mengaku tidak mengetahui jenis data yang digunakan Israel pun tidak bisa dibenarkan.

Faktanya, apa yang sedang terjadi di Amerika adalah sejenis pertunjukan demokrasi: setiap kali kepentingan Israel terancam, prinsip yang diklaim mengenai demokrasi dan kebebasan berpendapat dengan mudah ditanggalkan.

Tindakan seperti ini makin menyoroti sikap ganda Washington; sebuah negara yang menjatuhkan sanksi terhadap pihak lain dengan alasan pelanggaran HAM, tetapi ketika sekutu terdekatnya terang-terangan melanggar HAM justru memilih diam, bahkan menekan demonstran di dalam negerinya sendiri. Bagaimana negara seperti itu bisa mengklaim menegakkan demokrasi?

Penangkapan karyawan Microsoft dan penindasan mahasiswa hanyalah contoh dari tren yang lebih luas. Sebuah tren di mana Israel telah menjadi prioritas mendasar dalam politik domestik dan luar negeri Amerika, sehingga setiap nilai lain memudar di hadapannya. Dengan demikian, Amerika tampak sebagai kekuatan yang prinsip-prinsipnya mudah runtuh di bawah politik regional dan tekanan lobi Zionis. Yang jelas terlihat adalah bahwa “demokrasi Amerika”, di hadapan kepentingan Israel, tidak hanya pudar, melainkan berubah menjadi sebuah pertunjukan tanpa makna.(PH)