Mengapa Pelapor PBB Memperingatkan Dampak Kelanjutan Perdagangan Senjata Eropa dengan Israel?
PBB memperingatkan tentang berlanjutnya perdagangan senjata antara negara-negara Eropa dan Israel.
Parstoday, Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di wilayah pendudukan, memperingatkan tentang lanjutan perdagangan senjata antara negara-negara Eropa dan Israel dan menyatakan bahwa tindakan tersebut berperan dalam penghancuran Palestina.
Albanese mengkritik keras Uni Eropa atas sikapnya terhadap perang rezim Israel di Jalur Gaza. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa telah berubah menjadi alat bagi negara-negara anggotanya untuk menghindari kewajiban internasional mereka terhadap Palestina. Albanese menegaskan bahwa kelanjutan perjanjian dagang dengan Israel, akibat penolakan Jerman dan Italia terhadap penangguhan hubungan tersebut, merupakan risiko besar.
Pejabat PBB ini, dengan menyatakan bahwa di Tepi Barat sedang terjadi pembersihan etnis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 80 tahun terakhir, mengingatkan bahwa di Jalur Gaza, 80 persen dari populasi yang tersisa (1,9 juta orang) telah kehilangan tempat tinggal dan hidup di tengah genangan air, puing-puing, serta kehancuran total infrastruktur dasar.
Albanese memperingatkan bahwa lanjutan perdagangan senjata Eropa dengan Israel berarti keterlibatan tidak langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia dan penghancuran Palestina. Ia juga menegaskan bahwa hubungan ini tidak hanya mempertanyakan komitmen internasional Eropa, tetapi juga memperburuk pembersihan etnis dan krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat.
Peringatan ini disampaikan ketika perang Israel terhadap Jalur Gaza telah memasuki tahap kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut laporan, sekitar 1,9 juta orang di Gaza kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur penting di wilayah tersebut hampir sepenuhnya hancur. Albanese juga menyinggung kondisi Tepi Barat dan menyebutnya sebagai situasi pembersihan etnis terbesar dalam delapan dekade terakhir. Dalam kondisi seperti ini, kelanjutan perdagangan senjata Eropa dengan Israel berarti memperkuat mesin perang rezim tersebut dan keterlibatan tidak langsung dalam tragedi kemanusiaan.
Dari sudut pandang hukum internasional, negara-negara Eropa berkewajiban untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Namun penolakan negara-negara kunci seperti Jerman dan Italia untuk menangguhkan hubungan dagang dan militer dengan Israel menunjukkan bahwa kepentingan politik dan ekonomi telah mengesampingkan prinsip-prinsip etis dan hukum. Hal ini menempatkan Uni Eropa dalam posisi kontradiktif: mengklaim membela hak asasi manusia, tetapi pada saat yang sama membantu pelanggaran hak tersebut melalui kelanjutan hubungan militer.
Peringatan Pelapor PBB juga memiliki dimensi moral. Eropa yang menampilkan diri sebagai pusat demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat mengabaikan dampak langsung dari ekspor senjata kepada Israel. Senjata-senjata tersebut pada akhirnya digunakan terhadap warga sipil Palestina dan menghasilkan meningkatnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta memburuknya krisis kemanusiaan. Karena itu, kelanjutan perdagangan ini tidak hanya merusak legitimasi moral Eropa tetapi juga melemahkan kepercayaan global terhadap klaim Uni Eropa tersebut.
Dari perspektif politik, peringatan Albanese menunjukkan adanya jurang besar antara retorika dan tindakan Eropa. Uni Eropa dalam diplomasi internasional selalu menekankan penyelesaian damai atas krisis Palestina, namun praktiknya, dengan melanjutkan perdagangan senjata, justru memperkuat posisi Israel. Kontradiksi ini tidak hanya melemahkan proses perdamaian, tetapi juga mencitrakan Eropa sebagai aktor yang tidak tulus dalam pandangan publik internasional.
Dari perspektif kemanusiaan, peringatan Pelapor PBB memiliki relevansi besar. Krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat telah mencapai titik yang disebut organisasi internasional sebagai salah satu tragedi terbesar masa kini. Dalam kondisi demikian, setiap bentuk dukungan militer terhadap Israel berarti memperburuk krisis tersebut. Oleh karena itu, peringatan Albanese bukan sekadar sikap hukum, tetapi seruan kemanusiaan untuk menghentikan siklus kekerasan dan kehancuran.
Pada akhirnya, peringatan Pelapor PBB dapat dianggap sebagai ajakan serius agar Eropa meninjau kembali kebijakannya. Jika Uni Eropa ingin berperan konstruktif dalam penyelesaian krisis Palestina, mereka harus memilih antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan komitmen etis serta hukum jangka panjang. Kelanjutan perdagangan senjata dengan Israel tidak hanya berarti keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mengancam masa depan perdamaian dan stabilitas di Asia Barat.(PH)
