Media Amerika: Kesepakatan Damai Palsu Trump Berbahaya
Majalah Foreign Policy dalam sebuah catatan analitis menulis bahwa Donald Trump kerap berbicara tentang perdamaian, dan semua orang dengan jelas memahami bahwa dorongan utamanya adalah ambisi meraih Hadiah Nobel Perdamaian
Tehran, Parstoday- Dalam berbagai kesempatan, Trump mengklaim telah mengakhiri sedikitnya delapan perang, namun pernyataan tersebut tidak lebih dari sekadar klaim.
Majalah Foreign Policy menulis bahwa keahlian Trump terletak pada perancangan apa yang disebut sebagai “kesepakatan damai Potemkin”—perjanjian simbolik yang dipenuhi gembar-gembor media, tetapi dengan cepat runtuh. Rencana 20 butir untuk Gaza—yang oleh Trump disebut sebagai “bukan hanya akhir sebuah perang, tetapi akhir dari era teror dan kematian”—bukan saja gagal menghentikan konflik di Jalur Gaza, tetapi justru mempermudah pendudukan senyap Israel di Tepi Barat serta perilaku brutal rezim tersebut terhadap rakyat Palestina.
Sejak tercapainya gencatan senjata pada Oktober, sekitar 400 warga Palestina gugur, sementara bantuan kemanusiaan masih jauh dari memadai.
Dalam lanjutan analisis tersebut dipertanyakan apakah ada yang benar-benar percaya bahwa rencana samar tentang “jalur menuju negara Palestina di masa depan” ini nyata dan akan membuahkan hasil. Rencana itu bukanlah langkah menuju perdamaian sejati, melainkan sekadar kedok bagi upaya mewujudkan “Israel yang lebih besar”, dan pada akhirnya menghapus Palestina sebagai sebuah bangsa yang memiliki identitas.
Terkait Ukraina, Trump selama kampanye pemilihan presiden berulang kali mengklaim bahwa ia akan mengakhiri perang dalam waktu “24 jam”. Kini, setelah hampir satu tahun pemerintahan Trump, upayanya untuk menghentikan perang tersebut belum membuahkan hasil.
Demikian pula klaim Trump tentang berakhirnya konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand tidak memiliki dasar. Kedua negara kembali terlibat pertempuran dan Perdana Menteri Thailand bahkan menolak seruan gencatan senjata Trump. Di Sudan dan Kongo, upaya Amerika Serikat untuk mengakhiri perang saudara juga gagal. Perdana Menteri India, Narendra Modi, turut membantah klaim Trump terkait penghentian konflik India–Pakistan.
Foreign Policy menambahkan bahwa kegagalan-kegagalan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang justru memperparah konflik di kawasan lain. Trump bekerja sama dengan Israel dalam serangan terhadap Iran, serta memerintahkan serangan militer di Afghanistan, Nigeria, Somalia, Libya, Irak, Suriah, dan Yaman. Pemerintahannya juga melakukan pembunuhan di luar proses hukum di kawasan Karibia, yang merupakan pelanggaran hukum internasional.
Trump bahkan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Rekam jejak seperti ini, tegas Foreign Policy, tidak layak disebut sebagai rekam jejak seorang pencinta perdamaian.
Majalah tersebut menutup dengan menegaskan bahwa Trump adalah sosok tergesa-gesa dan tidak menyukai detail. Karena horizon kebijakannya sangat pendek, pihak-pihak lawan tahu bahwa mereka cukup menunggu hingga ia lengser. Trump juga lebih memilih bekerja dengan diplomat amatir ketimbang diplomat profesional, serta gagal menunjukkan sikap netral, sehingga banyak pihak tidak mempercayai peran Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian.(PH)