Diplomat AS Walkout Saat Prancis Bicara; Ini Akibat Perang Dingin Baru

Pars Today - Pertikaian diplomatik antara Amerika Serikat dan Prancis mengenai isu hak asasi manusia, menyusul pemilihan kembali Volker Türk sebagai Komisaris Tinggi HAM PBB, berujung pada aksi walkout delegasi AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina.

Sebagaimana dilaporkan IRNA, Selasa, 28 Juli 2026, para diplomat AS meninggalkan ruang sidang pada hari Senin (27/7) waktu setempat, ketika delegasi Prancis tengah berpidato dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai perang Rusia-Ukraina.

Para diplomat AS menuduh Prancis, sekutu dekat Washington di Eropa, bersikap munafik karena mengkritik catatan hak asasi manusia pemerintahan Trump.

Tindakan ini dipicu oleh bentrokan verbal di dunia maya antara pejabat AS dan Prancis mengenai penolakan Washington terhadap perpanjangan masa jabatan Volker Türk, Komisaris HAM PBB, untuk periode empat tahun.

Perwakilan Prancis untuk PBB di Jenewa pada hari Sabtu (25/7) menyatakan, "Amerika dulu adalah simbol hak asasi manusia, tetapi tidak lagi. Hari ini, negara ini berdiri di samping Korea Utara, Nikaragua, Mali, dan Rusia, dan menjadi terisolasi; dan dunia tidak lagi mendengarkannya."

Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB, sebagai tanggapan, mengklaim bahwa Prancis telah memberikan suara untuk memperpanjang masa jabatan seseorang yang "mencela dan berkhotbah kepada negara-negara dan pemerintah yang bebas dan independen seperti AS, Inggris, dan Israel", sementara ia memiliki hubungan dekat dengan para penindas terburuk di dunia.

Menyusul pertikaian ini dan aksi walkout dari sidang DK PBB pada hari Sabtu (25/7), "Dan Negrea", Wakil Tetap AS untuk PBB, mengatakan bahwa delegasi AS akan terus meninggalkan sidang selama Prancis belum menghentikan "retorika yang merendahkan dan tidak hormat".

Ia mengklaim, "Hari ini kami mengingatkan mereka bahwa AS tetaplah simbol kebebasan bagi dunia, dan kami tidak akan memberikan mereka hak istimewa untuk mendengarkan omong kosong politik mereka sampai mereka menghentikan retorika yang merendahkan dan tidak hormat serta berperilaku sesuai dengan status mereka di dewan ini."

Namun, Jerome Bonnafont, Duta Besar Prancis untuk PBB, dalam pidatonya tidak menyinggung masalah ini sama sekali dan mengatakan bahwa Prancis berupaya menjaga independensi PBB dan kemampuan lembaga ini untuk menjalankan misi-misinya.

Ia mengingatkan bahwa Prancis, negara yang berperan dalam kemerdekaan Amerika, juga telah berpartisipasi dalam perayaan 250 tahun kemerdekaan AS pada 4 Juli.

Bonnafont mengatakan, "PBB didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan. Prancis, dengan semangat yang sama, bekerja di PBB untuk menjaga lembaga ini, independensinya, dan kemampuannya dalam melaksanakan Piagam PBB serta melayani hak asasi manusia dan perdamaian."

Volker Türk, yang sebelumnya telah mengkritik pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan AS di Palestina, pada hari Jumat (24/7) waktu setempat, meskipun ada penolakan dari AS dan rezim Israel, berhasil mempertahankan jabatannya untuk periode empat tahun lagi dengan 144 suara mendukung, 10 suara menentang, dan 13 abstain dalam Sidang Umum PBB.

Pemerintahan Donald Trump sejak tahun 2025 telah memotong pendanaan untuk beberapa lembaga PBB dan menarik diri dari puluhan badan afiliasi PBB.

Pemerintah AS juga telah mengancam akan meninjau kembali partisipasinya terkait kelanjutan masa jabatan Türk.

Washington dan Paris juga berselisih paham mengenai belanja pertahanan NATO, kebijakan perdagangan, serta ancaman Trump untuk menduduki Greenland, wilayah milik Denmark, yang merupakan anggota NATO.(Sail)