Skandal Epstein Guncang Norwegia: 11 Menteri Dipanggil Parlemen
https://parstoday.ir/id/news/world-i197722-skandal_epstein_guncang_norwegia_11_menteri_dipanggil_parlemen
Pars Today - Parlemen Norwegia pada hari Rabu memulai sidang dengar pendapat publik tentang hubungan antara Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual, dengan diplomat dan politisi Norwegia. Komite Pengawasan dan Urusan Konstitusi Parlemen memanggil 11 menteri termasuk menteri luar negeri dan pembangunan saat ini dan sebelumnya, termasuk Jonas Gahr Støre, mantan Perdana Menteri.
(last modified 2026-09-30T07:48:10+00:00 )
Sep 30, 2026 14:46 Asia/Jakarta
  • Skandal kasus Epstein
    Skandal kasus Epstein

Pars Today - Parlemen Norwegia pada hari Rabu memulai sidang dengar pendapat publik tentang hubungan antara Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual, dengan diplomat dan politisi Norwegia. Komite Pengawasan dan Urusan Konstitusi Parlemen memanggil 11 menteri termasuk menteri luar negeri dan pembangunan saat ini dan sebelumnya, termasuk Jonas Gahr Støre, mantan Perdana Menteri.

Melansir ISNA, Rabu, 30 September 2026, Parlemen Norwegia memulai sidang dengar pendapat publik tentang hubungan antara Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual Amerika, dengan diplomat dan politikus Norwegia. Epstein pada tahun 2019 bunuh diri di sebuah penjara di New York dan hubungan tokoh-tokoh terkenal dunia dengannya menjadi sorotan. Kini, terungkapnya hubungan politikus Norwegia dengannya telah menjadi skandal yang di dalamnya juga terlihat nama keluarga kerajaan Norwegia.

Kantor berita Reuters melaporkan, "Kementerian Kehakiman Amerika pada Januari menerbitkan jutaan dokumen terkait Epstein yang mengungkap hubungan dengan politikus, anggota keluarga kerajaan, dan orang-orang super kaya di seluruh dunia."

Berkas-berkas ini bagi Norwegia, kampung halaman Hadiah Nobel Perdamaian dan sering menjadi pusat diplomasi internasional, memiliki konsekuensi berat yang menyebabkan dimulainya investigasi parlemen dan pemeriksaan polisi negara ini.

Jonas Andersen Saide, ketua sidang dengar pendapat di Komite Pengawasan dan Urusan Konstitusi Parlemen mengatakan bahwa pemerintah harus menjelaskan apa yang dilakukannya untuk memulihkan kepercayaan pada Kementerian Luar Negeri.

Komite ini memanggil 11 menteri luar negeri dan menteri pembangunan saat ini dan sebelumnya, termasuk Jonas Gahr Støre, mantan Perdana Menteri Norwegia yang menjabat Menteri Luar Negeri dari 2005 hingga 2012. Støre mengatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan apa pun dengan Epstein.

Børge Brende, mantan Menteri Luar Negeri yang juga akan bersaksi, setelah terungkapnya hubungan persahabatannya dengan Epstein mengundurkan diri dari jabatan ketua dan CEO Forum Ekonomi Dunia.

Brende mengatakan sebelum pertemuan pertamanya dengan Epstein pada tahun 2018 ia tidak mengetahui masa lalu dan aktivitas kriminalnya dan menyesal tidak menyelidiki lebih banyak tentangnya.

Erik Solheim, mantan Menteri Pembangunan yang hari ini bersaksi, mengatakan investigasi parlemen adalah reaksi berlebihan yang akan melumpuhkan Kementerian Luar Negeri, karena diplomat akan melakukan swasensor yang tidak berdasar yang merugikan kepentingan nasional.

Meskipun sejumlah orang Norwegia terkenal lainnya yang memiliki hubungan dengan Epstein tidak hadir dalam sidang dengar pendapat parlemen, termasuk Thorbjørn Jagland, mantan Perdana Menteri; Trond Giske, mantan menteri dan Mona Juul, mantan diplomat yang sedang diselidiki polisi atas tuduhan korupsi. Ketiganya membantah segala pelanggaran pidana.

Giske meminta maaf atas hubungan dekatnya dengan Epstein yang mencakup pinjaman pribadi dari kapitalis ini dan pada tahun 2020 mengundurkan diri dari jabatan CEO Institut Perdamaian Internasional yang berbasis di New York.

Selain itu, Ratu Mette-Marit, istri Raja Haakon, meminta maaf atas persahabatannya dengan Epstein, tetapi ia juga tidak termasuk dalam sidang dengar pendapat.

Secara paralel, parlemen menunjuk komisi eksternal yang terdiri dari akademisi dan ahli hukum untuk mengkaji "topik dan masalah yang terungkap dalam berkas-berkas" dengan tujuan "meningkatkan integritas dan transparansi pejabat Norwegia."

Komisi investigasi yang jarang terjadi ini yang mencakup lebih dari 30 tahun sejarah diplomasi Norwegia, dijadwalkan menyampaikan temuannya pada awal tahun 2028.(Sail)