Kebijakan Bias Turki terhadap Suriah

Militer dan pasukan relawan Suriah meraih keberhasilan-keberhasilan baru dalam peperangan melawan kelompok-kelompok teroris di berbagai wilayah negara Arab ini. Sementara pengepungan terhadap teroris, terutama di Aleppo juga berlanjut.

Situasi ini tidak hanya mengkhawatirkan kelompok-kelompok teroris, namun juga para pendukung mereka sehingga para sponsor teroris itu berusaha untuk mencegah kekalahan-kekalahan berikutnya.

Terkait hal ini, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki menyerukan pembentukan sebuah "zona aman" di Suriah utara dengan bekerjasama dengan Rusia dan Amerika Serikat. Permintaan tersebut dinilai sebagai upaya untuk mengganggu operasi militer Suriah dalam memberantas para teroris yang makin terdesak.

Dengan dalih membersihkan sebuah daerah seluas 95 km di kedalaman 45 km wilayah Suriah utara dari keberadaan teroris Takfiri Daesh (ISIS), Erdogan pada Senin, 5 September 2016 mengatakan, melalui kerjasama keamanan Rusia dan AS, wilayah ini dapat disiapkan untuk tempat tinggal para pengungsi Suriah.

Erdogan juga mengklaim bahwa operasi lintas perbatasan militer Turki di Suriah utara tidak melanggar kedaulatan negara ini, dan pasukan Turki masuk ke Suriah untuk membendung serangan Daesh dan teroris lainnya.

Turki meluncurkan operasi "Perisai Eufrat" pada tanggal 24 Agustus 2016 dan masuk ke distrik Jarabulus, Provinsi Aleppo Suriah dengan dalih membersihkan daerah-daerah di perbatasan dari keberadaan kelompok-kelompok teroris.

Pemerintah Damaskus telah mengecam keras masuknya tank-tank militer Turki ke Suriah dan menyebut langkah itu sebagai bukti nyata atas pelanggaran kedaulatan nasional negara ini.

Meskipun pemberantasan terorisme dan upaya untuk melindungi stabilitas keamanan regional merupakan sebuah prinsip penting yang tidak bisa diubah dalam kebijakan laur negeri negara-negara di kawasan, namun masalah ini tidak seharusnya dijadikan pembenaran atas pelanggaran integritas teritorial negara lain.

Hal tersebut juga tidak seharusnya sebagai dalih untuk operasi militer di negara lain tanpa koordinasi dari pemerintah negara itu serta mengabaikan hak kedaulatan nasional negara lain.

Operasi militer Turki di Suriah yang dilakukan tanpa izin dan koordinasi dengan pemerintah Damaskus merupakan sebuah agresi yang tidak sejalan dengan hukum internasional dan prinsip bertetanggga dan hidup berdampingan dengan baik.

Operasi pasukan Turki dan rencana ekspansi negara ini ke Suriah –dengan berbagai cara termasuk dengan trik-trik yang membohongi publik seperti menciptakan zona aman– merupakan intervensi yang tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, tindakan Turki tersebut menuai reaksi dari opini publik.

Kebijakan Turki terhadap Suriah bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254 yang disahkan untuk membantu menggambar peta politik guna memecahkan krisis Suriah. Resolusi ini juga menegaskan perlindungan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial Suriah.

Perilaku Turki dalam menyikapi transforasi regional memiliki banyak ambiguitas terutama klaim-klaim para pejabat Ankara untuk memerangi teroris Takfiri Daesh. Klaim Turki untuk memberantas teroris dan upaya untuk menciptakan apa yang disebut sebagai zona aman di Suriah dilontarkan ketika cabang utama ketidakamanan dan perluasan terorisme di Suriah adalah di Turki, Arab Saudi dan Israel.

Tak diragukan lagi, fasilitasi Turki untuk memudahkan keluar masuknya para teroris melalui perbatasan negara ini ke Suriah dan pemindahan mereka yang terluka ke negara itu dan ke rumah sakit-rumah sakit Israel telah memperkuat teroris Daesh dan memperburuk instabilitas keamanan di Suriah.

Pencurian dan penjarahan minyak Suriah oleh Daesh dan penyelundupanya ke Turki merupakan salah satu sumber utama meluasnya terorisme dan keberlangsungan hidup kelompok teroris Takfiri tersebut, di mana Turki dan Israel memiliki peran langsung dalam masalah ini. Yang pasti, program Turki di Suriah tanpa izin pemerintah Damaskus dan dengan alasan apapun dianggap ilegal dan menuai protes serius. (RA)