Dari Krisis Energi hingga Anjloknya Penerbangan, Ekonomi Teluk Terjebak dalam Perang

Menurut proyeksi Bank Dunia, perekonomian enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) tahun ini akan menyusut rata-rata 4,3 persen.

Menurut Pars Today, Bank Dunia memperkirakan perekonomian enam negara anggota GCC akan menyusut rata-rata 4,3 persen tahun ini karena dampak perang Iran masih memengaruhi perdagangan dan kegiatan bisnis di kawasan tersebut. Sementara itu, perang Amerika Serikat terhadap Iran telah menyasar dua pilar utama perekonomian Teluk, yaitu ekspor energi dan penerbangan.

Perkembangan yang berkaitan dengan perang terhadap Iran, lebih dari apa pun, menunjukkan bahwa keamanan ekonomi di kawasan Teluk saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keamanan yang berkelanjutan tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan kekuatan di luar kawasan dan menerapkan kebijakan permusuhan.

Laporan Bank Dunia mengenai penyusutan rata-rata 4,3 persen perekonomian enam negara anggota GCC tahun ini menggambarkan dengan jelas bahwa konfrontasi militer dan ketegangan keamanan, bahkan ketika disertai kenaikan harga minyak, tidak mampu mengimbangi penurunan volume ekspor, merosotnya produksi, terganggunya pendapatan pemerintah, serta ketidakstabilan sektor-sektor nonminyak.

Kenaikan harga minyak sekilas tampak dapat menjadi peluang bagi negara-negara pengekspor minyak di Teluk. Namun, ketika jalur distribusi energi, pelabuhan, Selat Hormuz, dan infrastruktur vital berada di bawah ancaman dan ketidakstabilan, peluang tersebut justru berubah menjadi jebakan ekonomi. Ekspor minyak mentah Asia Barat sempat melampaui tingkat sebelum perang pada suatu periode di bulan September. Namun, lonjakan tersebut hanya bersifat sementara, didorong oleh upaya mengejar ketertinggalan serta perubahan jalur distribusi, bukan merupakan tanda pemulihan yang berkelanjutan.

Pada saat yang sama, terganggunya pengiriman gas alam cair (LNG) Qatar dan pemberitahuan force majeure oleh QatarEnergy hingga awal Desember menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam perang sekalipun harus menanggung akibatnya. Dampak itu berupa hilangnya pasar, meningkatnya biaya asuransi, perubahan rute kapal, dan menurunnya kepercayaan pembeli. Eropa sebagai pasar yang jauh juga terpaksa mencari pengganti pasokan gas. Meskipun dalam jangka pendek penggantian ini mungkin menguntungkan sejumlah pemasok lain, dalam jangka panjang hal tersebut dapat mengurangi pangsa pasar negara-negara Teluk dan melemahkan posisi mereka sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan.

Sektor penerbangan juga memperlihatkan dengan jelas kerentanan perekonomian Teluk terhadap perang. Penurunan lalu lintas penumpang maskapai penerbangan Asia Barat sebesar 14,6 persen pada Agustus dibandingkan tahun sebelumnya, disertai penurunan kapasitas sebesar 9,3 persen, bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menunjukkan bahwa model ekonomi negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi dibangun di atas konektivitas udara, transit penumpang, pariwisata, perdagangan, dan jasa keuangan.

Ketika wilayah udara menjadi tidak aman, rute penerbangan semakin panjang, jadwal penerbangan terganggu, dan biaya bahan bakar meningkat, keunggulan kompetitif negara-negara tersebut sebagai pusat penerbangan sipil global dengan cepat terkikis. Maskapai seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad mungkin dapat menarik sebagian penumpang dari penerbangan Eropa yang dibatalkan. Namun, pengalihan penumpang ini hanya bersifat sementara dan tidak dapat menutupi penurunan permintaan secara keseluruhan, berkurangnya kepercayaan pasar, serta meningkatnya biaya operasional.

Lebih penting lagi, kerusakan infrastruktur dan tertundanya investasi, sebagaimana diperingatkan Bank Dunia, akan terus menekan pertumbuhan ekonomi bahkan setelah gangguan langsung berakhir. Artinya, biaya perang bagi negara-negara Arab di pesisir selatan Teluk tidak terbatas pada bulan-bulan ketika konflik berlangsung. Dampaknya dapat berlanjut selama bertahun-tahun dalam bentuk perlambatan pertumbuhan, meningkatnya pengangguran, keluarnya modal, dan tertundanya proyek-proyek pembangunan.

Dalam situasi ini, muncul pertanyaan mendasar: apa yang diperoleh negara-negara tersebut dengan mendukung Amerika Serikat dalam perang terhadap Iran dan menerapkan kebijakan permusuhan, terutama Uni Emirat Arab? Dalam beberapa tahun terakhir, Iran berulang kali menunjukkan iktikad baik melalui dialog, kerja sama regional, hubungan perdagangan, dan upaya menghindari eskalasi. Namun, alih-alih berinvestasi dalam membangun kepercayaan dan kerja sama ekonomi, sejumlah negara Arab Teluk memilih mengikuti Washington dan meningkatkan tekanan terhadap Iran.

Uni Emirat Arab, sebagai salah satu aktor yang paling aktif menjalankan kebijakan tersebut, melalui penyediaan pangkalan bagi militer asing, keselarasan terbuka dengan sanksi dan sikap bermusuhan, serta pembentukan opini publik yang menentang Iran, pada praktiknya telah menempatkan dirinya dalam posisi rentan terhadap konsekuensi keamanan dan ekonomi perang. Hasil kebijakan ini bukanlah keamanan yang lebih besar, melainkan meningkatnya kerentanan UEA terhadap gangguan di Selat Hormuz, ancaman terhadap infrastruktur vital, berkurangnya daya tarik negara tersebut bagi investasi asing, dan hilangnya peluang kerja sama dengan salah satu perekonomian terbesar di kawasan.

Dubai dan Abu Dhabi selama bertahun-tahun mengandalkan netralitas perdagangan dan peran sebagai perantara keuangan. Kini, model tersebut menghadapi risiko serius kehilangan kredibilitas. Sebab, ketika jalur utama energi dan transportasi kawasan menjadi tidak aman, tidak ada pusat keuangan maupun perdagangan yang dapat terbebas dari dampaknya.

Qatar, meskipun menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat dan memainkan peran sebagai mediator, juga terdampak oleh gangguan ekspor LNG dan pemberitahuan force majeure. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan negara-negara yang tampak berhati-hati dalam kebijakannya pun tidak kebal terhadap dampak perang. Arab Saudi dan anggota GCC lainnya juga menghadapi penurunan pendapatan minyak, tekanan terhadap anggaran pemerintah, penundaan proyek-proyek ekonomi, dan meningkatnya biaya keamanan.

Dengan demikian, dukungan terhadap Amerika Serikat dalam perang melawan Iran bukan hanya gagal menjamin keamanan negara-negara tersebut, tetapi juga menjadikan mereka sandera ketegangan geopolitik yang arah dan keputusannya tidak berada di tangan mereka. Kebijakan permusuhan terhadap Iran, ketika Iran menginginkan kerja sama dan pengurangan ketegangan, bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga merugikan diri sendiri.

Perang Amerika Serikat terhadap Iran telah menekan perekonomian negara-negara Arab di pesisir selatan Teluk secara bersamaan melalui berbagai jalur, yakni terganggunya ekspor energi, ketidakstabilan transportasi laut, penurunan aktivitas penerbangan, berkurangnya investasi, meningkatnya biaya keamanan, dan hilangnya kepercayaan pasar global.

Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa keamanan ekonomi di kawasan Teluk tidak akan berkelanjutan tanpa keamanan kolektif dan kerja sama dengan Iran. Negara-negara yang memilih kebijakan permusuhan dan mendukung kekuatan di luar kawasan, alih-alih membangun iktikad baik dan kerja sama regional, kini justru mengalami kerugian terbesar.

Uni Emirat Arab, sebagai simbol kebijakan tersebut, menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Infrastruktur perdagangan dan keuangannya bergantung pada stabilitas kawasan, sementara posisi geografis dan perannya sebagai pusat transit menjadikannya rentan dalam setiap konflik. Oleh karena itu, meninjau kembali kebijakan permusuhan, membangun kepercayaan dengan Iran, dan mengganti persaingan yang merusak dengan kerja sama regional merupakan satu-satunya jalan untuk memulihkan pertumbuhan dan keamanan perekonomian Teluk.