Membaca Arah Dukungan NATO dan Barat atas Turki

Jens Stoltenberg, Sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, Kamis (8/9) berkunjung ke Turki. Di Ankara ia bertemu dan berdialog dengan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki.

Ini adalah kunjungan pertama pejabat tinggi NATO ke Turki menyusul kudeta militer gagal di negara itu, 15 Juli lalu. Jens Stoltenberg dalam kunjungan dua harinya ke Turki, selain bertemu dengan Erdogan juga dijadwalkan bertemu dengan Binali Yildirim, Perdana Menteri, Fikri Isik, Menteri Pertahanan, Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri dan Jenderal Hulusi Akar, Kepala Staf Komando Angkatan Bersenjata negara itu.

Lawatan Sekjen NATO ke Ankara dilakukan di tengah berlanjutnya operasi militer Turki di Utara Suriah. Hubungan Turki dengan Barat khususnya Uni Eropa, begitu juga NATO sempat tegang, mengingat sikap pasif kedua lembaga itu terkait kudeta militer gagal di Turki.

Pemerintah Ankara memprotes reaksi lemah, tidak efektif dan terlambat negara-negara Barat dan NATO dalam menyikapi kudeta militer 15 Juli lalu, bahkan secara transparan ataupun kiasan, Ankara menyinggung keterlibatan sebagian negara Barat khususnya Amerika Serikat dalam kudeta itu. Sejumlah pejabat Turki bahkan mengatakan bahwa klaim NATO yang mengaku tidak tahu menahu tentang persiapan jenderal-jenderal Turki untuk melancarkan kudeta, sama sekali tidak bisa dipercaya.

Turki sebagai sebuah negara penting anggota sayap Selatan NATO, menuding Barat telah menerapkan standar ganda terkait negara ini. Menurut pejabat-pejabat senior Turki, Barat harus mengumumkan dukungannya secara tegas kepada pemerintahan terpilih dan demokratis Turki, pasca kudeta militer gagal 15 Juli lalu.

Seiring dengan pulihnya kembali situasi dan diambil alihnya kontrol negara oleh pemerintah berkuasa Turki, negara-negara Eropa dan Amerika walau terlihat tidak sepenuh hati, menunjukkan dukungannya kepada Ankara. Pada kenyataannya, kudeta militer gagal 15 Juli lalu di Turki melahirkan transformasi penting dalam hubungan Turki dengan Uni Eropa, Amerika dan NATO. Masalah ini, pada tahap awal disebabkan oleh protes pemerintah Turki atas sikap reaksioner dan dingin yang ditunjukkan Uni Eropa dan Amerika terkait kudeta di negara itu, dan tahap kedua, disebabkan oleh protes keras petinggi Eropa dan Amerika menyusul tindakan Ankara terhadap para pengkudeta.

Sebuah masalah yang kemudian membangkitkan kekhawatiran serius Uni Eropa, Amerika dan NATO. Hal ini terbukti dari peringatan kontinu yang dikeluarkan Barat terhadap Turki, bahwa negara itu harus menghormati hak asasi manusia dalam menindak para pengkudeta dan pendukunganya, serta keharusan mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang selama ini diterapkan dalam kerangka keanggotaan Turki di Uni Eropa. Sekarang sebagian besar kesepakatan itu sedang berusaha dilanggar oleh Turki, termasuk pelaksanaan kembali hukuman mati di negara itu.

Meski demikian, dalam dua pekan terakhir, Ankara menyaksikan lawatan-lawatan singkat sejumlah pejabat tinggi Eropa dan Barat. Kunjungan Sekjen NATO ke Ankara juga dalam kerangka pemulihan hubungan Barat dengan Turki. Sebelum bertolak ke Ankara, Sekjen NATO mengumumkan dukungan atas operasi militer Turki melawan kelompok teroris Daesh di wilayah-wilayah perbatasan negara itu.

Pada saat yang sama, Stoltenberg menganggap Turki dan Amerika sebagai negara-negara berpengaruh dalam perang melawan Daesh dan menekankan berlanjutnya kerja sama Washington-Ankara dalam memerangi kelompok teroris Daesh di Suriah.

Di tengah semua dukungan Sekjen NATO atas pemerintah Turki dan langkah-langkah yang dilakukannya, sejumlah bukti menunjukkan bahwa proses pemulihan hubungan Turki dengan Barat khususnya Uni Eropa dan NATO masih membutuhkan jalan yang cukup panjang, Terutama karena hubungan Turki dan NATO masih bersifat nisbi, akan tetapi hubungan Turki dengan Uni Eropa tetap penuh ketegangan dan masih terbuka kemungkinan reaksi keras dari kedua pihak, khususnya soal pencabutan kesepakatan Maret 2016 terkait pengungsi, oleh Turki. (HS)