Menanti Bangkitnya Rusia sebagai Penyeimbang
Fayez al-Sarraj, Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Libya yang didukung PBB, menyatakan kesediaan negaranya untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan militer dengan Rusia.
Menurut pernyataan yang dirilis oleh Dewan Kepresidenan Pemerintah Libya, al-Sarraj telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Rusia di Tripoli, Ivan Molotkov pada hari Senin (24/10/2016).
Al-Sarraj menekankan pentingnya peran Rusia untuk membangun keseimbangan global, dan menyambut kembalinya perusahaan-perusahaan Rusia ke negara Afrika Utara itu. Ia juga menyatakan ketertarikan untuk memanfaatkan keahlian Rusia di bidang militer dan keamanan.
Dubes Rusia di Tripoli juga menyuarakan dukungan negaranya kepada pemerintah persatuan Libya saat ini. Molotkov menekankan keinginan Rusia untuk menghidupkan kembali sejumlah perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan Libya.
Pembicaraan itu tampaknya dilakukan dalam konteks kebijakan baru Rusia untuk kembali dengan kuat ke wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia – sebagai negara penggantinya – dengan cepat mengurangi kehadiran luasnya di bidang militer di negara-negara seperti, Libya, Yaman, Irak, dan Suriah.
Karena keterbatasan anggaran dan juga perubahan pendekatannya, Rusia hanya mempertahankan pangkalan lautnya di Tartus, Suriah dari semua pangkalan militernya di luar negeri.
Di pihak lain, Barat melihat kekosongan itu sebagai sebuah peluang dan mulai memperkuat kehadirannya di negara-negara, yang sebelumnya menjadi basis tradisional Rusia. Barat secara praktis menggeser posisi Rusia di kancah politik, ekonomi, dan militer di negara-negara tersebut seperti di Irak dan Libya.
Setelah kondisi ekonominya membaik sejak tahun 2000 akibat naiknya harga minyak, Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin berusaha untuk memperkuat perekonomian dan angkatan perang. Ia ingin mengembalikan kejayaan masa lalu Rusia sebagai sebuah kekuatan global.
Sejalan dengan itu, Rusia secara besar-besaran mengerahkan pasukannya ke Suriah sejak September 2015 untuk membantu pemerintah Damaskus dalam memerangi terorisme. Rusia sekarang sedang mengejar penguatan hubungan dengan berbagai negara seperti Mesir dan Libya.
Rusia telah menandatangani kontrak penjualan persenjataan dengan Mesir serta memperluas kerjasama militer dan keamanan dengan negara itu. Berkenaan dengan Libya, pemerintah Rusia ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, di mana keputusan abstain Rusia di PBB pada tahun 2011 telah membuka ruang bagi Barat untuk melancarkan serangan militer untuk menggulingkan rezim Muammar Qaddafi.
Pasca tumbangnya Qaddafi, pemerintah baru Libya membatalkan kontrak-kontrak bisnis dan militer dengan Rusia, yang telah ditandatangani sebelumnya. Moskow menelan kerugian 8 miliar dolar akibat keputusan itu.
Rusia sekarang berusaha untuk memperluas hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan kembali menegaskan kehadirannya di kawasan strategis itu. Moskow berharap para pejabat Tripoli akan mengaktifkan kembali kesepakatan kerjasama yang ditandatangani antara Rusia dan Libya di masa lalu. Perusahaan-perusahaan Rusia terutama perusahaan minyak dan gas sangat tertarik untuk kembali ke Libya jika kondisi keamanan membaik.
Dengan memperhatikan letak strategis wilayah timur Laut Mediterania untuk Angkatan Laut Rusia dan juga dalam upaya menangkal pengaruh NATO, pemerintah Rusia akan memperkuat kehadirannya di bidang politik, ekonomi, dan militer tidak hanya di Suriah, tapi juga di Libya dan Mesir. (RM)
