Kemenhan Filipina Minta Duterte Libatkan Militer Tumpas Narkoba

Kementerian Pertahanan Fililpina meminta Presiden negara itu untuk mengeluarkan perintah resmi yang memungkinkan intervensi militer dalam perang melawan narkotika.

ISNA (2/2) melaporkan, Kemenhan Filipina, Rabu (1/2) dalam pernyataannya meminta Presiden Rodrigo Duterte membuat perintah resmi terkait statemen terbarunya kepada para jenderal-jenderal militer dan permohonan bantuan dari mereka dalam perang melawan gembong-gembong narkotika, juga menangkap anggota polisi yang melakukan korupsi.

Kemenhan Filipina menyebut perintah resmi Duterte akan menjadi sumber hukum legal bagi militer untuk melakukan intervensi dalam masalah ini.

Pada saat yang sama, Amnesti Internasional, Rabu (1/2) dalam pernyataannya menuduh anggota kepolisian Filipina terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rodrigo Duterte terpilih menjadi presiden Filipina dalam pemilu presiden negara itu bulan Mei 2016 lalu. Di masa kampanyenya, Duterte berjanji akan menyelesaikan masalah narkotika dan korupsi di negara berpenduduk 100 juta orang dan memiliki tiga juta pecandu narkotika itu.

Pasca tewasnya beberapa warga Korea Selatan di Filipina di tangan polisi korup, Duterte mengentikan sementara program perang melawan narkotika dan menginstruksikan komandan polisi negara itu untuk membersihkan oknum-oknum polisi korup di tubuh lembaga kepolisian. (HS)