Raheel Sharif tak Disetujui Jadi Komandan Saudi di Yaman
https://parstoday.ir/id/news/world-i35060-raheel_sharif_tak_disetujui_jadi_komandan_saudi_di_yaman
Sejumlah tokoh politik dan keagamaan Pakistan menentang persetujuan resmi pemerintah Islamabad atas pengangkatan Raheel Sharif, mantan Komandan Angkatan Darat negara itu untuk menjadi komandan perang Arab Saudi di Yaman.
(last modified 2025-07-30T02:55:16+00:00 )
Mar 26, 2017 14:11 Asia/Jakarta
  • Raheel Sharif
    Raheel Sharif

Sejumlah tokoh politik dan keagamaan Pakistan menentang persetujuan resmi pemerintah Islamabad atas pengangkatan Raheel Sharif, mantan Komandan Angkatan Darat negara itu untuk menjadi komandan perang Arab Saudi di Yaman.

Stasiun televisi Sahar 2 (26/3) melaporkan, Allama Mubarak Mousavi, salah seorang tokoh keagamaan Pakistan, Sabtu (25/3) di Lahore menilai tujuan pembentukan koalisi Takfiri ini adalah untuk menciptakan perpecahan dan konflik di antara Muslimin.

Ia menambahkan, penguasa Saudi yang tangannya berlumuran darah Muslimin termasuk darah rakyat Yaman, Suriah dan Irak bermaksud menyeret Pakistan ke dalam perang.

Abu Bakr Usmani, analis ternama Pakistan mengatakan, Raheel Sharif dengan menerima posisi ini telah merusak citra Pakistan di level internasional dan menunjukkan bahwa ia siap melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat tidak bersalah Yaman.

Khawaja Asif, Menteri Pertahanan Pakistan, Sabtu (25/3) dalam wawancara televisi menuturkan, pemerintah Islamabad sudah mengeluarkan izin bagi bergabungnya mantan Komandan Angkatan Darat negara ini ke dalam koalisi sepihak Saudi sebagai komandan koalisi tersebut.

Saudi didukung Amerika Serikat dan negara-negara Arab serta Barat sejak Maret 2015 melancarkan agresi militer luas ke Yaman dan melakukan blokade total darat, udara dan laut atas negara itu dengan dalih mengembalikan kekuasaan Abd Rabbuh Mansour Hadi, Presiden terguling Yaman.

Serangan militer Saudi ke Yaman hingga kini telah menewaskan 11.000 orang, melukai puluhan ribu, melenantarkan jutaan lainnya dan menghancurkan infrastruktur negara itu. (HS)